This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kanun
Teuku Muttaqin Mansur, Teuku
Universitas Syiah Kuala

Published : 1 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Sururi, Lailan; Ali, Dahlan; Muttaqin Mansur, Teuku
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.513 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11407

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong. Idealnya keberadaan peradilan gampong untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme peardilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan belum berjalan secara optimal. Penyelesaian perselisihan dengan peradilan gampong masih memperlihatkan lemahnya peran lembaga adat di gampong, akibat sejumlah kesepakatan lembaga penegak hukum tidak sampai hingga ke bawah. Dispute Settlement Through Gampong Court This article aims to reveal the mechanism of dispute resolution through village courts. Ideally the existence of the village court to provide facility for community to be able to resolve disputes in an easier way, in accordance with the principle of justice which is fast, simple and inexpensive. However, in practice, community prefers to resolve disputes through a criminal justice mechanism. By using an empirical juridical research method and descriptive analytical method, this study founds that the mechanism for resolving minor criminal offenses has not run optimally. Dispute resolutions through village court is still shows weaknesses particularly the role of traditional institutions, due to a number of agreements by law enforcement agencies did not reach to the lower levels.