Fitrijani Anggraini, Fitrijani
Research Institute for Housing and Human Settlements Ministriy of Public Works and Housing

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

PENGOPERASIAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT): MANFAAT EKONOMI ATAU DAMPAK LINGKUNGAN? Anggraini, Fitrijani; Nuraeni, Reni
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2113.49 KB)

Abstract

Pencemaran air sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan isu dampak perubahan iklim global. Triple too(too little, too dirty, too much) adalah ungkapan untuk menggambarkan betapa pentingnya isu tersebut untuk ditangani,yang berdampak pada lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi. Penyediaan infrastruktur sanitasi ditujukan untukmengurangi dampak pembuangan limbah rumah tangga yang menjadi sumber terbesar penyebab pencemaran air sungai.Upaya tersebut sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit yang ditularkan melalui media air.Namun, investasi infrastruktur sanitasi masih menghadapi kendala biaya. Karena minimnya biaya operasional danperawatan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IPLT, sebagian besar IPLT yang telah dibangun,pengoperasiannya belum sesuai kapasitas yang tersedia. Kajian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran manfaatekonomi dan dampak lingkungan pengoperasian IPLT di 8 (delapan) kota studi. Data primer hasil penelitian tahun 2013digunakan acuan untuk melakukan analisis manfaat ekonomi dan dampak lingkungan pengoperasian IPLT. Data tersebutadalah kapasitas IPLT terbangun dan IPLT terpakai, beban pencemaran inlet dan beban pencemaran outlet. Jumlah kepalakeluarga dan penduduk yang dilayani sistem setempat (onsite) dan efisiensi pengolahan IPLT aktual juga dikumpulkanuntuk acuan analisis dan perhitungan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kapasitas IPLT kota studi yang menganggur(idle) mencapai 75%. Pengoperasian IPLT memberikan manfaat ekonomi sebesar Rp. 112.000,-/m3/bulan atau 7,2 kalidari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan rata rata Rp. 17.000,-/m3/bulan. Peningkatan manfaat pengoperasianIPLT berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besarnya setara dengan Rp. 43.800,-/m3/bulan. Apabila kualitasolahan IPLT ditingkatkan sehingga lebih kecil dari standar kualitas efluen yang ditetapkan, maka dampak lingkunganberubah menjadi manfaat lingkungan.
Evaluasi Penetapan Tingkat Pencemaran Efluen Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Menggunakan Metode Indeks Pencemaran (IP) Anggraini, Fitrijani; Nuraeni, Reni
Jurnal Permukiman Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Litbang Permukiman, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1830.874 KB) | DOI: 10.31815/jp.2016.11.17-28

Abstract

Lumpur tinja mengandung banyak unsur yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman. Di sisi lain, kinerja sistem Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) menghasilkan kualitas efluen lumpur tinja yang belum memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan kajian terhadap operasional IPLT yang sudah dibangun di beberapa tempat, melalui monitoring dan evaluasi terhadap debit dan kualitas air instalasi tersebut. Kajian ini ditujukan untuk menilai dan menetapkan tingkat pencemaran kualitas efluen limbah tinja di 8 (delapan) IPLT kota studi terpilih. Contoh limbah diambil dari 3 unit IPLT yang berbeda yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Penilaian dilakukan terhadap kualitas dan laju beban pencemaran dengan menggunakan Metode Indeks Pencemaran (IP) dan pengembangannya dengan membandingkan parameter beban pencemaran dengan standar efluen. Hasil kajian menyimpulkan bahwa (1) Sebagian besar (62,5%) efluen IPLT kota studi termasuk kategori cemar ringan, dan sisanya sebesar 37,5% termasuk kategori cemar sedang; (2) Adanya masalah dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPLT kota studi; (3) Upaya mengurangi kapasitas IPLT yang tidak terpakai (idle capacity) harus didahului perbaikan kinerja IPLT karena apabila tidak dilakukan perbaikan, maka potensi pencemaran lingkungan semakin besar.
Aspek Kelembagaan pada Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Anggraini, Fitrijani
Jurnal Permukiman Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Litbang Permukiman, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.402 KB) | DOI: 10.31815/jp.2011.6.78-84

Abstract

Kelangkaan lahan untuk dijadikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), memicu berkembangnya pemanfaatan dan pengadaan TPA bersama (TPA Regional) oleh beberapa kota/kabupaten yang letaknya berdekatan. Namun dalam pelaksanaannya TPA Regional sering kurang efektif antara lain akibat struktur kelembagaan yang besar tapi miskin fungsi, koordinasi yang kurang antar dan inter lembaga Pemerintah Daerah, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain bila terjadi permasalahan. Metode pelaksanaannya dimulai dengan identifikasi permasalahan persampahan, pengolahan data sekunder dan data primer menggunakan teknik analisis manajement SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) untuk menentukan sistem kerjasama kelembagaan regional. Berdasarkan analisa SWOT lembaga pengelola yang terbaik adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) provinsi. Keberadaan UPTD sangat menguntungkan karena UPTD tetap dalam kendali dinas terkait dan mudah untuk mengontrol pelaksanaannya di lapangan. Kabupaten/ kota yang ikut serta dalam TPA Regional dapat mengirim sampah ke lokasi TPA dengan hanya dibebankan tipping fee. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau dari sumber sampah ke depo (stasiun pemindahan) tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan kabupaten/ kota masing-masing. Salah satu alternatif pengelolaan TPA Regional adalah UPTD dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Penerapan Infrastruktur Persampahan Di Pulau-Pulau Kecil Studi Kasus: Di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Kustiasih, Tuti; Anggraini, Fitrijani
Jurnal Permukiman Vol 5, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Litbang Permukiman, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2010.5.36-43

Abstract

Aksesibilitas akibat lokasi yang terpencil dan terisolir merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia dan menyebabkan keterbatasan sumber daya air dan infrastruktur. Pembangunan di pulau-pulau kecil perlu diarahkan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi yang ada secara lestari berbasis masyarakat sehingga dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan di pulau-pulau kecil pada umumnya belum dikelola dengan baik. Kajian ini difokuskan pada pembangunan pengelolaan sampah dengan menerapkan teknologi tepat guna komposter, untuk pulau-pulau kecil, mengambil contoh kasus di Kepulauan Seribu khususnya Pulau Harapan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui upaya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan potensi lokal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan pelibatan kearifan lokal. Dari hasil monitoring dan evaluasi, penggunaan komposter baru mencapai 25 % komposter diisi sampah organik (sisa makanan, sayuran), sesuai dengan petunjuk operasional. Dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan diperlukan adanya petunjuk operasi dan pemeliharaan yang jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga penggunaan teknologi tepat guna komposter di pulau-pulau kecil dapat berkelanjutan.
Konsumsi dan Pelanggan Air Minum Di Kota Besar dan Metropolitan Sutjahjo, Nurhasanah; Anggraini, Fitrijani; Pamekas, R.
Jurnal Permukiman Vol 6, No 3 (2011)
Publisher : Pusat Litbang Permukiman, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.136 KB) | DOI: 10.31815/jp.2011.6.138-146

Abstract

Air adalah kehidupan, sehingga tanpa air tidak akan ada kehidupan. Ketersediaan air tawar dan jernih di lingkungan permukiman mencerminkan kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Salah satu indikator yang telah digunakan secara global untuk mengukur daya dukung lingkungan adalah akses penduduk terhadap sumber air yang aman. Namun, indikator tersebut hanya bermanfaat untuk penetapan kebijakan. Selain itu, indikator itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan air minum. Para perancang dan perencana memerlukan indikator yang cepat dan tepat untuk merencanakan pelayanan air minum yang berkelanjutan. Keragaman disain kriteria dapat menyebabkan kesulitan dalam menciptakan pelayanan air minum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian inovasi dan deskriptif ini dilaksanakan untuk mengkaji ulang pelayanan air minum di kota besar dan metro terpilih. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan statistik inferensial. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter jumlah elemen tarif air, banyaknya pelanggan, banyaknya air yang didistribusikan kepada pelanggan, dan konsumsi atau pemakaian air rata-rata per kapita dan per hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggan rumah tangga merupakan pemakai air minum terbesar antara 65-85% dengan konsumsi air minum rata-rata untuk rumah sederhana antara 135-145 liter/orang/hari, rumah menengah antara 146-155 liter/orang/hari, dan rumah mewah antara 156-245 liter/orang/hari.
Usaha Pelayanan Air Minum Skala Kecil Di Kota Palembang Anggraini, Fitrijani
Jurnal Permukiman Vol 3, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Litbang Permukiman, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2008.3.313-327

Abstract

Penyediaan air minum oleh pedagang air atau swasta skala kecil menjadi fenomena penyedia layanan air minum terutama daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM. Perkembangan pedagang air muncul karena adanya permintaan masyarakat akan tersedianya air minum yang layak. Faktanya pedagang air ini cukup berperan dalam mengisi kesenjangan pelayanan oleh PDAM atau penyediaan mandiri oleh masyarakat. Pedagang air ini tumbuh sesuai dengan permintaan pasar, beroperasi secara informal dan belum mempunyai payung peraturan yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode transek dengan menentukan sumbu utama Kota Palembang yang melintang dari Utara-Selatan pada empat titik pengamatan, dan kelurahan yang berada pada kiri dan kanan sumbu utama tersebut sebagai titik-titik penelitian. Survey dan wawancara pedagang air dilakukan terhadap pedagang yang mewakili beberapa jenis usaha. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Ditemukan layanan air minum swasta bervariasi dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. PDAM Tirta Musi dengan jaringan perpipaan menunjukkan harga air terendah dari semua jenis layanan air, jaringan perpipaan dengan swasta 2 kali dari harga PDAM. Harga air sistem tangki air 31 kali lebih mahal dengan harga air dengan sambungan PDAM. Air dari pedagang keliling yang dijual per jerigen adalah 56 kali lebih mahal. Harga air minum kemasan isi ulang 293 kali harga air PDAM. Diperlukan aturan yang jelas untuk meningkatkan sinergi antara layanan air yang ada sebagai upaya percepatan air minum sesuai dengan target Millennium Development Goals 2015.
PEMILIHAN LOKASI TPA SAMPAH REGIONAL SEBAGAI BAHAN REVISI SNI 03-3241-1994 Anggraini, Fitrijani; Darwati, Sri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.731 KB)

Abstract

Disamping semakin sulit dan mahalnya pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), munculnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA juga menjadi persoalan serius. Salah satu teroboson yang dilakukan adalah menerapkan konsep TPA regional. Guna mendukung kebijakan tersebut, diperlukan standar nasional pemilihan lokasi TPA regional. Hal ini dikarenakan belum adanya SNI tata cara pemiliihan lokasi TPA regional, sedangkan  SNI 03-3241-1994  tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, lebih sesuai berlaku untuk pemilihan TPA skala kota. Metodologi penelitian dilakukan melalui penelusuran literatur tentang kebijakan dan peraturan perundangan, kajian terdahulu, kuesioner, wawancara, diskusi teknis dan observasi lapangan terhadap rencana pengelolaan TPA regional. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk merumuskan kriteria dalam pemilihan lokasi TPA regional. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan beberapa kriteria penetapan dalam pemilihan TPA regional antara lain perlunya kebijakan antar daerah menyangkut integritas dengan tata ruang antar daerah, potensi pencemaran antar daerah, dukungan, aspek penerimaan masyarakat, skala ekonomis baik dalam tingkat pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta dokumen pendukung seperti Studi Kelayakan dan Analisis Dampak Lingkungan.Kata kunci: Standar, Pemilihan lokasi, Tempat Pemrosesan Akhir, Sampah, Regional
PERAN LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA PEKALONGAN Iriani, Lia Yulia; Anggraini, Fitrijani; Prayudi, Tibin Ruby
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.269 KB)

Abstract

The solid waste is results from human activities or natural, if managed properly will be worth value, to add family income, otherwise if unmanaged will lead to problems as disease and environmental degradation. Current conditions environmental damage caused by solid waste in Pekalongan reached 39.9%. One the problems to need an integrated waste management is high rate of population increase 1.42% per year, the total population in 2012 amount 294,117 people.One the impact is waste generated by community and requires management. The waste reduction policy from source to the flagship program 3R (Reuse, Reduce, Recycling) and the objectives to achieve 20%, the previous study stated that the implementation of Indonesia’s waste can be reduced or used, less than 8%. Production of solid waste ± 768 m3/d and can be transported ± 614 m3/d, is still residual average daily ± 154 m3. The purpose of assessing the role of the institutional aspects of waste management, so that the economic value. The method used is an explanatory descriptive to test the influence between variables, the role of the principle and non-formal institutions, strategic indicators of waste management. The final conclusion illustrates that the role of non-formal institutions may help management of solid waste in Pekalongan approximately 79%, through recycling, so that solid waste into something useful and economically valuable. This requires a strategy and an active role of all parties such as governments as formal institutions, non-formal and public awareness in an effort to realize the waste becomes something useful.
Assesment on septage treatment facility in Indonesian cities based on factor analysis Anggraini, Fitrijani; Nuraeni, Reni
JURNAL SUMBER DAYA AIR Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Litbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.654 KB) | DOI: 10.32679/jsda.v12i2.62

Abstract

The problem of water pollution is complex. There are many factors that influence the successfull of efforts for water pollution control. The construction and operation of septage treatment facility (IPLT) is an efforts for controlling pollution from domestic activities. The successfull of IPLT management cannot be assessed from physical aspect of the building only. Other aspects such as quality of effluent, sludge supply, idle capacity, the rate of surface loading and volumetric loading, human resources, organization, standard operating procedures (SOP), the tariff and others should be consider for decision making to manage IPLT better. The purpose of this study is to describe the application of factor analysis method to solve a complex problem of IPLT through identifying the main causes and formulate solutions. Factor analysis is one of decision with multicriteria. The primary data research in 2014 used as reference for analyzing. The conclusion of this study is the factor analysis is able to classify 12 indicators into 3 factors without reducing the meaning of the constituent indicator, thus simplifying the decision making process. Significant factors that affecting the successfull of IPLT performance in controlling water pollution are : continuity of sludge supply, clarity of roles and responsibilities, availability, novelty, accesibility and simplicity of SOP.