Fatimah Zuhrah, Fatimah
Staf Lembaga Penelitian IAIN Sumatera Utara

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

THE MIRROR OF INDONESIAN MARRIAGE ACT (STUDY OF UNREGISTERED DIVORCE IN MALAY SOCIETY IN TANJUNG PURA SUBDISTRICT, LANGKAT)

Widyariset Vol 14, No 1 (2011): Widyariset
Publisher : LIPI-Press

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.58 KB)

Abstract

The aim of this study is to see the divorce between a couple without court process decision as a crucial issue in Indonesian Marriage Act No. 1/1974. In an article 39 of the Marriage Act No. 1/1974 paragraph (1) mentioned:Divorce can only be done in front of a competence court and through the trial court after the Court tried and failed to reconcile the two sides. Even though Indonesian marriage act had reformed as a unity handbook for all Indonesian people, but in fact, its presence has not been received as positive response in terms of implementation and practice. For the majority of Malay community in the District of Tanjung Pura, the divorce can only be done in front of the judge and through the trial, as stated in article 39 of the Marriage, is relatively large wedge. Many factors causing its objections are: Fiqh oriented, internal judiciary, lack of legal awareness, and many factors related to facilities and infrastructures.

Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Hikmah Journal of Islamic Studies Vol 12, No 1 (2016): Memahami Islam: Pernak Pernik Kehidupan Keagamaan Nusantara
Publisher : STAI ALHIKMAH Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.611 KB)

Abstract

The role of ulama or religious teachers are fully controled to internalize the values of Islam into Langkat societies. The role of ulama in Langkat in the past was very large and influenced compared with the present time. The shift position and the role of the ulama now is increasingly complex related to the change and the development of the society. In its popularity and development, ulama now not only rules in religious affair but also hasarole offered to the public affair related to the religious agenda of social change. Ulama now contributed in all issues interpretated to religion and public affair, such as teacher on religious references, give concrete evidence agenda of social change and cultural, economic guidance, and guide the behavior of religious people and even involvement in politics in society. Keywords: Role, Position, Ulama, Indonesia Society Abstrak Peran ulama atau guru agama dikendalikan sepenuhnya untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat Langkat. Peran Ulama di Langkat dimasa lalu sangatlah besar dan berpengaruh, dibandingkan dengan saat ini. Pergeseran posisi dan peran ulama sekarang semakin kompleks terkait dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya saat ini ulama tidak hanya berperan dalamhalkeagamaanmelainkanjugamemilikiperanmenawarkan kepada masyarakat berkaitan dengan agenda perubahan sosial keagamaan, baik menyangkut masalah interpertasi agama, cara hidup berdasarkan rujukan agama, memberi bukti kongkrit agenda perubahan sosial dan budaya masyarakat, melakukan pendampingan ekonomi, maupun menuntun perilaku keagamaan masyarakat dan bahkan keterlibatan dalam percaturan politik di masyarakat. Kata Kunci: Peran, Posisi, Ulama, Masyarakat Melayu

NUSHŪZ SUAMI-ISTRI DAN SOLUSINYA: Studi Tafsīr al-Rāzī

Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.126 KB)

Abstract

Nushūz means a wife do anything against her husband for no reason that can be accepted by Islamic law (wife nushūz), or husband does not carry out its obligations as stipulated in Islamic law (husband nushūz). This article intends to analyze the concept of nushūz according to Islamic law in the perspective of Fakhr al-Dīn al- Rāzī in his Qur’anic commentary (tafsīr). It also discussed about the solutions of nushūz according to the Qur’an. Based on the study of sura al-Nisa verse: 34, 35, and 128 that nushūz can be done even by the wife or the husband. When problems of nushūz already potentially shiqāq, it is advisable to appoint a ḥakam (mediator), both from husband’s families and wifes families.Nushūz berarti seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum Islam, atau sebaiknya suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan hukum Islam. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis konsep nushūz menurut hukum Islam dalam perspektif Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam kitab tafsirnya. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana tawaran solusi nushūz menurut al-Qur’an berdasarkan kajian terhadap surat al-Nisā’ ayat 34, 35, dan 128 bahwa nushūz bisa dilakukan oleh istri maupun suami. Ketika permasalahan nushūzsudah mengkhawatirkan sehingga berpotensi shiqāq, maka dianjurkan untuk mengangkat seorang ḥakam (mediator), baik dari keluarga suami maupun keluarga istri.

RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM MENURUT KONSEP AL-QURAN: Analisis Tafsir Maudhuiy

Journal Analytica Islamica Analytica Islamica | Vol. 2 | No. 1 | 2013
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.882 KB)

Abstract

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri  mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal).Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.

Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)

AL-USRAH Vol 5, No 1 (2017): Al-Usrah
Publisher : AL-USRAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.606 KB)

Abstract

Pada prinsipnya dalam Islam ada kebolehan untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada 4 orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.  Jika syarat berlaku adi tidak bisa untuk dilakukan seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga  Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami dan syarat untuk berpoligamai bagi umat Islam. Idealnya kedua peraturan--UU No. 1/1974 dan KHI-- bertujuan untuk memberikan ketentuanketentuan dan persyaratan terhadap  suami yang hendak menikah lagi (poligami). Ketentuan tersebut bertujuan paling tidak meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-lak) terhadap istri-istri (perempuan). Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah

PEREMPUAN MENGGUGAT: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan

MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 42, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University North Sumatra

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.08 KB)

Abstract

Abstrak: Baiknya pondasi sebuah rumah tangga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jatuh bangunnya sebuah negara, dan sebaliknya rusaknya pondasi sebuah keluarga berpengaruh terhadap merosot dan berkembangnya sebuah negara. Beberapa tahun belakangan ini jumlah permintaan gugat cerai istri terhadap suami mengalami peningkatan terutama dari isteri yang berkarir. Penelitian ini melihat permasalahan yang dibangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk melihat dan memahami faktor perceraian wanita muslimah berkarir di kota Medan berdasarkan fenomena, fakta dan data yang peneliti temui di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian didapat bahwa untuk menegakkan konsep ideal sebuah keluarga sangat sulit untuk dilakukan pada masa sekarang. Kondisi perkawinan sekarang sangat berbeda dengan masa dahulu dalam pemaknaan relasi suami isteri. Dahulu pernikahan memiliki posisi sangat sakral, pernikahan dianggap sebagai ibadah, sehingga orang takut untuk bercerai, karena cerai dianggap aib dan dosa.Abstract: Women Prosecute: A Study of Divorce in Careered-Muslim Women in Medan City. The good foundation of a household indirectly affects the rise and fall of a country, and vice versa, the damage to a family’s foundation affects the decline and development of a country. In the last decade, the number of divorce petition against husbands has increased, especially from careered-wives. This paper attempts to study the problems using a phenomenological qualitative approach to thoroughly comprehend the factors of divorce of careered-Muslim women in Medan city based on the phenomena, facts and data that researchers encountered in the field. This study finds that to enforce the ideal concept of a family is not an easy task to do at present. The current condition and perception of marital tie within the society is very different from the past. At the early stage of development of human history, marriage were regarded as inherent in religious observance, and thus, people were reluctant to divorce since it was a disgrace and sin.Kata Kunci: gender, feminisme, cerai, wanita karir, Muslimah

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM KELUARGA MUSLIM

Harmoni Vol 12 No 2 (2013): Mei-Agustus 2013
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.354 KB)

Abstract

A qualitative approach is used in this study. The focus lies women’s participation in making decisions on finance management in muslim families. This study emphasizes in the background of the equality between wife and husband’ decision in their home. The equality between wife and husband in domestic areas, especially in deciding family’s finance management is still complained. The facts showed women (wives) has not fully participated in deciding family’s finance management. The wives participated partially in deciding the small need of money, but not in big need of money

FAMILY JURISPRUDENCE REORIENTATION IN FACING GLOBALIZATION CHALLENGES IN INDONESIA; (Study of the Protection of Children's Rights)

INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Vol 3, No 2 (2019): Language, Research and Education
Publisher : State University of North Sumatra Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of cases of violence against children that occur is considered as one indicator of the poor quality of child protection in Indonesia. The existence of children who have not been able to live independently certainly needs people as a place of refuge. The efforts to protect children's rights are a very important and urgent matter to discuss. Important and urgent considering that in recent years we have often been treated to various news and information about various acts of violence against children carried out by people who should be responsible for protecting these children.Islamic discourse and family law literature on the protection of children's rights is still very little to be found.  Islamic Compilation of Law (KHI) and Indonesian Marriage Law No. 1 of 1974 does not explicitly discuss the protection of the rights of children to legal sanctions for violators of children's rights in their articles.Likewise with some classical Jurisprudence literature does not concretely discuss the protection of children's rights and legal sanctions for violators of children's rights. This certainly has an impact on understanding and practices that occur in the community towards the pattern of protection of children's rights.This study will look at the concept and the development of child rights protection in Islamic family law and it’s concrete effort of Islamic family law in the protection of children's rights.This qualitative research method is a socio-legal study  with a case approach.The findings of this study are in fact, many children are neglected in their lives, both in families who are still intact, father and mother, especially in families whose parents are separated (divorced). Child protection in Indonesia has not been comprehensively accommodated, this is because many children still do not get their rights. The factors include the lack of the role of parents regarding their obligations related to the rights of their children