Esty Ekawati, Esty
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

DARI REPRESENTASI POLITIK FORMAL KE REPRESENTASI POLITIK NON-ELEKTORAL Ekawati, Esty
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.208 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.205

Abstract

Demokrasi dewasa ini selalu dikaitkan dengan representasi karena pada dasarnya perkembangan demokrasiperwakilan adalah prinsip yang harus ditegakkan di dunia modern. Konsep representasi secara sederhana dapatdiartikan sebagai menghadirkan yang tidak hadir. Namun arti ini menimbulkan keraguan dari para ahli dan dalamperkembangannya mencoba menajamkan konsep ini menjadi sebuah teori. Isu-isu kontemporer mengenai representasi politik dalam kerangka demokrasi perwakilan yang mengarusutamakan pemilu, tidak serta merta mampumenjawab persoalan di masyarakat seperti keterwakilan kelompok minoritas, perempuan dan fenomena representasinon-elektoral yang juga menjadi persoalan penting untuk dikaji.Kata Kunci: Demokrasi, Representasi Formal, Representasi non-elektoral.
Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Dewi, Kurniawati Hastuti; Kusumaningtyas, Atika Nur; Ekawati, Esty; Soebhan, Syafuan Rozi
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3354.881 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.765

Abstract

Abstract This research specifically highlights importancy of the candidation stage especially through political party channels, as strategic entry point that must be passed by female politician to compete in direct local elections. Through an in-depth analysis of the two female politicians in Grobogan and East Lampung, this research underlines the importance of three things: capital in the form of individual and social capital, strategies, and networks that politicians must have and be able to play to be nominated in direct local elections.keywords : capital, strategic, candidation, local election
KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Ekawati, Esty
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.987 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.524

Abstract

Political coalition is a necessity for a state, like Indonesia, that using multiparty system. Coalition is a mustsince the election could not provide a majority in a parliament. Some factors have determined the parties politicalbehavior in Indonesia and present two factors that would determine why were the coalition of Islamic political partiesdifficult to realize in the 2014 Presidential election. Firstly, political pragmatism has made Islamic polical partybecome cartel party in which party become agent of the state and employs the resources of the state to ensure thesurvival of the party. Secondly, Islamic political parties do not have popular figures against Prabowo and Jokowi.Keywords: political party, general election, coalition.
Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal Kusumaningtyas, Atika Nur; Dewi, Kurniawati Hastuti; Ekawati, Esty; Izzati, Fathimah Fildzah
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2996.495 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.721

Abstract

Abstract Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.  Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.
TULUDE: ANTARA MODERNITAS DAN TRADISI MASYARAKAT PULAU MARORE Ekawati, Esty
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 3 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.632 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i3.489

Abstract

Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan wilayah yang rentan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Perlu perlakuan khusus bagi wilayah tersebut terutama yang berbatasan dengan negara lain. Pulau Marore menjadi salah satu Pulau kecil terluar di sisi Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai pintu gerbang aktivitas tradisional dan internasional, Pulau Marore tak luput dari terpaan arus globalisasi. Tulisan ini mengkaji mengenai ketahanan sosial budaya masyarakat perbatasan di Pulau Marore yang dilihat dari kemampuan masyarakat menghadapi hambatan/tantangan secara internal dan eksternal. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara dengan masyarakat Marore. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat Marore terbilang rentan karena memiliki keterbatasan dalam penguasaan modal alam, infrastruktur, sumber daya manusia dan perekonomian. Akan tetapi, ketahanan budaya masyarakat Marore tetap terjaga melalui suatu tradisi leluhur yang hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat Sangir yakni tradisi tulude. The outermost small islands in Indonesia face an internal or external obstacles and challenges. Special treatment is needed for the islands bordering with other country. Marore Island became one of the outermost small island in the North side of Indonesia, which is directly adjacent to the Philippines. As the gates of traditional and international activities, Marore Island did not escape the onslaught of globalization. This article examines the social and cultural resilience in the border of Marore Island, seen from the ability of people facing barriers/challenges internally and externally. Data was conducted with field observation and in-depth interviews. The result show that despite Marore society has limitations in infrastructure, socio-economic, and human resources, Marore's cultural resilience is maintained through an ancestral tradition which is still firmly held by the Sangir community, namely “Tulude” tradition.
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 EKAWATI, ESTY
POLINTER Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : POLINTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.97 KB)

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.
Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009 Ekawati, Esty
POLINTER Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : POLINTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.113 KB)

Abstract

Pelembagaan partai politik merupakan suatu upaya menjadikan partai itu solid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai yang lahir di era reformasi dan dalam perjalanan sepuluh tahun pertama mengalami tiga kali konflik internal yang berujung dengan perpecahan. Pasca pemilu 2009, PKB melakukan pembenahan struktural dan pelembagaan partai melalui pemantapan ideologi, kaderisasi dan rekrutmen, dan menciptakan kohesivitas atau soliditas partai dengan membangun kembali komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak yang merupakan konstituen potensial PKB.
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 EKAWATI, ESTY
POLINTER Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : POLINTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.787 KB)

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.