0.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik
Ridho Imawan Hanafi, Ridho Imawan
Articles
7
Documents
MENELAAH RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.398 KB)

Abstract

Tulisan ini menelaah relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Menurutsejumlah studi, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai cenderung akan berakhir dengankonflik antara lembaga eksekutif dan legislatif dan menghadirkan ketidakstabilan demokrasi. Berbeda dari argumentersebut, studi ini menyatakan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia dapat berjalan dengan relatif baik.Adanya perpaduan institusi formal dan informal yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatifberhasil mengurangi potensi kebuntuan dan membuat hubungan kedua lembaga terebut berjalan baik. Selain itu,sosok presiden yang akomodatif dan mengedepankan koalisi, serta sikap elite politik yang cenderung menempuhkonsensus turut andil dalam bekerjanya sistem presidensial multipartai di Indonesia.Kata kunci: sistem presidensial multipartai, lembaga eksekutif dan legislatif, institusi formal dan informal, koalisi.

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.25 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai beberapa persoalan terkait dengan peran partai politik di pemilihan langsungkepala daerah dalam upaya menghadirkan calon-calon pemimpin daerah. Sebagai salah satu institusi yang menjadipintu masuk bagi calon pemimpin daerah diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.Persoalannya, sejauh ini dalam praktiknya partai politik masih jauh dari harapan tersebut, seperti melakukan prosespengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraanatau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkutpolitik kekerabatan dan korupsi di daerah.Kata Kunci: pilkada langsung, partai politik, rekrutmen politik, calon kepala daerah.

Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB)

Abstract

AbstractInternal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized party coalitions, the inefectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential. Keywords : Fact, conflict, party politic, institusionalitazion

Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3114.361 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai. Kata Kunci: partai politik baru, pemilu serentak, ideologi, program, basis dukungan, kepemimpinan partai. 

Masa Depan Partai Islam di Indonesia

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1736.508 KB)

Abstract

AbstractThe existence of Islamic political party is not just a marker of the arising of plurality politics in this country. But, far beyond it, plurality "Keindonesiaan" means nothing without islam in the plurality itself. Therefore, Islamic political parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, but also as part of plurality and "Keindonesiaan". This study results showed that chance of islamic ideology and Islamic political parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the problems about "Keindonesiaan" and nationality. The opportunities of Islamic political parties could be figured out from electoral results. But, the more fundamental point is how to improve the quality of the presence and contribution of islamic political parties in practicing democracy more ethically, civilized, and also fair, accountable, and full of integrity.  Keywords: Democracy, Election, Islamic Political Party

Masa Depan Partai Islam di Indonesia

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1736.508 KB)

Abstract

AbstractThe existence of Islamic political party is not just a marker of the arising of plurality politics in this country. But, far beyond it, plurality "Keindonesiaan" means nothing without islam in the plurality itself. Therefore, Islamic political parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, but also as part of plurality and "Keindonesiaan". This study results showed that chance of islamic ideology and Islamic political parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the problems about "Keindonesiaan" and nationality. The opportunities of Islamic political parties could be figured out from electoral results. But, the more fundamental point is how to improve the quality of the presence and contribution of islamic political parties in practicing democracy more ethically, civilized, and also fair, accountable, and full of integrity.  Keywords: Democracy, Election, Islamic Political Party

Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.423 KB)

Abstract

AbstractThe majority of political parties in Indonesia in the reform era have been trapped in the issue of political personalization. Party elites become the image of the party and become a very influential person in party policy making for a long period of time. In fact, political parties already have a mechanism of succession, but one elite figure is still able to personalize his party. This research sees that there are causes of party personalization, including the history of party establishment, charismatic leadership and party funding. Moreover, presidentialism, party systems, and the electoral system are factors that also facilitate the emergence of party personalization. The party personalization must be avoided because in the long run it will have a negative impact not only on political parties, but also on efforts to uphold democracy in Indonesia. keywords: party politic, reform era, political personalization