Sarah Nuraini Siregar, Sarah Nuraini
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

DPR DAN REFORMASI POLRI Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri

Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.046 KB)

Abstract

The implementation ofPolri Reform and its accountabilityprincipal is determined by manyfactors One ofthefactors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding theimplementation ofPolri Reform through the parliamentfunctions which are legislation function budgetfunctionand supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to PolriReformation Are parliamentfunctions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not beeneffective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform

PENCAPAIAN REFORMASI INSTRUMENTAL POLRI 1999-2011

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.757 KB)

Abstract

Sejak pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari ABRI pada tahun 1999, Polri memiliki banyakinstrumen (kebijakan) yang menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan fungsi dan kewenangannya. Namun,instrumen ini belum sepenuhnya diatur dengan kewenangan yang jelas kepada Polri, terutama dalam hal koordinasi,hubungannya dengan TNI pada saat melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik, mekanisme pengawasan,dan akuntabilitas dalam hal kinerja, fungsi, dan kewenangan Polri. Oleh karena itu, upaya Reformasi InstrumentalPolri yang masih memiliki kendala perlu dievaluasi kembali. Kehadiran UU No. 2 Tahun 2002 dan juga perangkatperaturan lainnya masih menimbulkan masalah baru, seperti pengawasan, mekanisme kontrol, hubungan denganaktor-aktor keamanan lainnya, terutama pada saat menjalankan pengelolaan keamanan, dan sebagainya.Kata kunci: Reformasi, Instrumental, Instrumen, Keamanan, Polisi, Peraturan.

ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN KEAMANAN DI DAERAH KONFLIK

Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1114.343 KB)

Abstract

In Post New Order era the security regulation has been rearranged and has caused a conceptual change ofsecurity and defense in Indonesia This can be seen through the regulation ofseparation ofPolri and ABRI andaccompanied by TAP APR No VI on seperation ofTNI and Polri and TAP MPR VII in 2000 on the role of TNI andPolri These regulations have created a model ofsecurity management which arranged authority between TNI andPolri in conducting security management in conflict areaparticularly in Ambon Poso Aceh and Papua Howeverthese regulations have created new problems in the field especially related to regulation of duty and authoritybetween Polri and TNI in handling security problems in conflict area Based on this illustration this study tries toanalyse the implementation ofstate security managementpolicy in conflict area and to recommend an alternativeofsecurity management model in conflict area along with other operational regulations in order to regulate strictlyand clearly betweenfunction and authority ofTNI and Polri in conducting security management in conflict area

PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH

Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.755 KB)

Abstract

Sejak Orde Baru hingga pasca-MoU Helsinki, persoalan keamanan di Aceh selalu menjadi sorotan banyakpihak, termasuk dunia internasional. Ini memperlihatkan bahwa keamanan di Aceh masih mengalami kendala yangdisebabkan oleh kompleksitas dari dinamika perpolitikan di wilayah tersebut. Secara kronologis, pada masa OrdeBaru maupun pasca-Orde Baru, isu keamanan di Aceh selalu terkait erat dengan kelompok bersenjata dan gerakanseparatisme yang dibalut dengan tuntutan politik. Lalu pasca-tsunami dan MoU Helsinki, masalah keamanan mulai bergeser pada aspek kriminalitas, dengan kecenderungan yang justru tinggi secara statistik jika dibandingkansebelum MoU Helsinki. Dari sini terlihat adanya pola pergeseran masalah keamanan di Aceh. Tulisan ini mencobamenganalisis bagaimana pergeseran masalah keamanan di Aceh, dikaitkan dengan berbagai persoalan internalyang dialami Aceh. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masalah keamanan di Aceh bukan sekadar gangguankeamanan, melainkan juga berhubungan dengan isu politik di provinsi tersebut.Kata kunci: Keamanan, Aceh, penggeseran

Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri

Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1133.056 KB)

Abstract

The reform of the Indonesian Police Institution (Polri) was one of the Indonesian reformasi deniand that began in 1998. This aspect was the reason behind the emergence of nnanv policies related with efforts to reform Polri in structural, instrumental and cultural aspects. These efforts were part of internal refornn of Polri and admittedly, it showed that there has been significant changes in Polri in terms ofits organisation system. However, these efforts have not been able to create maximum results due to some constraints, not only from internal Polri, but also from government regulation assumed to be normative. As a consequence, there were still barriers for Polri to fulfill the reformasi demand and to act in proportional and professional way.

TINJAUAN KRITIS REFORMASI KULTURAL POLRI (1999-2012)

Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.332 KB)

Abstract

Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasilseluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan olehPolri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalamperkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadipolisi sipil yang berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinyayang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom,pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri.Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya didalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai reformasi kultural Polri, turut menganalisis pula seluruhfungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh anggota Polri.Kata Kunci : Polri, polisi, reformasi, budaya, kultural, sipil, humanis.

Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian

Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2512.803 KB)

Abstract

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru

Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2523.293 KB)

Abstract

AbstractIntelligence is a challenging topic to discuss due to its secrecy nature. Nevertheless, democracy has always supported the community to have, at least, basic understanding of all government agencies, including intelligence. In 2015, Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2P-LIPI) has conducted a research titled “Intelligence and Democratization in Indonesia Post New-Order”. This research not only discuss about intelligence theories, but also intelligence experience in transitional democracy states, brief history of Indonesian intelligence, and initial review on democratization of Indonesian intelligence. We argue that intelligence reform in Indonesia is a requisite. Intelligence should operate under democratic system and principles. The old paradigm of intelligence in Indonesia certainly will and must change, and oversight towards intelligence is necessity. Oversight mechanism would not weaken intelligence role, but rather it would enhance intelligence professionalism by gaining public support, legitimacy, and adequate budget. Keywords: Democracy, Intelligence, Indonesia, Politics, Post New-Order