Articles
16
Documents
Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian

Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.674 KB)

Abstract

EnglishThis paper describes roles of farmers’ groups in agricultural technology application. A farmers’ group is defined as a group of farmers informally consolidate themselves based on their common goals in farming activities. Initial spirit of establishing a farmers’ group is to strengthen farmers’ bargaining position, especially in terms of collective purchasing of farm inputs and selling their agricultural products efficiently. Indonesia has a long experience in formation of farmers’ groups since Mass Intensification (BIMAS) and Special Intensification (INSUS) were launched in 1970s-1980s. Currently, most of farmers groups in Indonesia are not formed by farmers themselves, but they are mostly formed as a response to the government program that requires farmers to become members of a farmers’ group. Most of government support for farmers, such as distribution of subsidized fertilizer, agricultural extension, subsidized farm credits and other programs are distributed to farmers’ group or farmers’ groups association. Introduction and promotion of a new technology is also delivered through farmers’ groups. Thus, the roles of a farmers’ group are not only as the means of distributing government assistance and extension services, but also as the agent for new technology adoption.  IndonesianMakalah ini merupakan tinjauan (review) dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu, ditujukan untuk mendeskripsikan peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Kelompok tani didefinisikan sebagai sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Semangat awal pembentukan kelompok tani adalah untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Saat ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersudsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan program-program lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru.

Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember2015 merupakan bagian dari diskursus besar untuk memperbaharui sistem pemilu sehingga sistemitu paling sesuai dengan Indonesia dan khususnya mampu menjawab berbagai isu khususnyaterkait dengan efi siensi dari segi pembiayaan pilkada dan efektifi tas penyelenggaraan pilkada.Diskursus pilkada yang muncul di akhir 2014 penting untuk melihat bagaimana diskursus itu telahdidiskusikan menyeluruh khususnya berdasarkan fakta bahwa ada banyak pemimpin lokal yangmempunyai kualitas rendah yang dihasilkan oleh pilkada yang diselenggarakan secara langsung.Kajian ini akan mengupas intervensi penyelenggaraan pilkada langsung, dengan memperhatikankemampuan sumberdaya daerah, kemampuan keuangan dan pelaksanaan pilkada di lapangan.Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi baik regulatif maupun teknis agar pilkada yangdiselenggarakan di daerah dengan beragam kondisi tersebut dapat menghasilkan kepala daerahdan wakil kepala daerah yang lebih berkualitas.

Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi dan Implementasi

Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.464 KB)

Abstract

Upaya pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia telah mengalami dinamika mulai dari konsep program, organisasi pelaksana, dokumen pendukung dan sistem pendanaan. Berbagai upaya perbaikan tersebut dilakukan untuk mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Namun, peluang keberhasilan swasembada daging sapi 2014 pun masih dipertanyakan. Konsep program merupakan penentu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program. Makalah ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tentang berbagai konsep swasembada daging sapi yang pernah dan sedang diimplementasikan pemerintah. PSDS 2014 dirancang dengan tiga skenario berdasarkan data dukung agribisnis sapi potong Indonesia, yaitu optimis, kemungkinan besar, dan pesimis. APBN merupakan sumber pendanaan PSDS 2014 namun pembagiannya belum sesuai potensi 20 provinsi pelaksana. Dana yang ada dialokasikan ke provinsi bukan prioritas serta 63,5 persen penyalurannya dalam bentuk bantuan sosial. Dengan keterbatasan dana dan waktu, implementasi PSDS 2014 seharusnya difokuskan enam kegiatan utama, yaitu: (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal; (2) optimalisasi IB dan INKA; (3) penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (4) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan; (5) penyelamatan sapi betina produktif, dan (6) pengaturan stok sapi bakalan dan daging melalui pengendalian import. Upaya mengakselerasi PSDS 2014 memerlukan komitmen kuat semua pemangku kepentingan, sehingga upaya yang dilakukan dapat menuju sasaran program secara efektif dan efisien.

Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Pertanian dan Kebijakan untuk Mengatasinya: Studi Kasus Indonesia dengan Ausralian dan Selandia Baru

Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.536 KB)

Abstract

Australia dan Selandia Baru meminta pembebasan bea masuk untuk produk–produk peternakan yang menjadi unggulan mereka seperti daging dan susu dalam kerangka kesepakatan perdagangan bebas bilateral Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru. Sedangkan, Indonesia meminta Australia dan Selandia Baru untuk membuka pasar Tekstil dan Produk Tekstilnya (TPT). Persoalan adalah keinginan pihak Australia dan Selandia Baru memasukkan produk–produk peternakan ke Indonesia di satu pihak dan keinginan Indonesia mamasok produk TPT ke Australia dan Selandia Baru berpotensi memperlemah upaya pemerintah untuk merevitalisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Produk pertanian Indonesia yang potensial dan berdaya saing di Australia dan Selandia Baru sebagian merupakan produk primer dari kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet. Keempatnya menghadapi pesaing yang sama, yaitu Malaysia dan Thailand. Meskipun impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru kecil, Indonesia akan menghadapi ancaman ketergantungan bahan pangan dan kerentanan bagi ekonomi peternak domestik. Rencana pembebasan bea masuk impor daging, susu, dan produk susu dari Australia dan Selandia Baru dapat berdampak buruk bagi perekonomian petani tanaman pangan, perkebunan dan peternakan di dalam negeri. Apabila Indonesia membuka pasar untuk produk pertanian dari Australia, akan ada jutaan petani yang dikorbankan dengan membanjirnya produk pertanian impor tersebut. Petani lokal harus disiapkan terlebih dulu dengan program yang mendukung serta kepastian pasar agar dapat bersaing di pasar domestik. 

Nilai Strategis Industri Sawit

Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.301 KB)

Abstract

Industri minyak sawit merupakan salah satu industri pertanian yang strategis. Prospeknya ditunjukkan oleh peningkatan produksi yang sejalan dengan tingkat permintaannya. Namun, kebijakan Pungutan Ekspor (PE) telah memperlambat pembangunan industri hilir. Pengembangan sisi hilir perlu lebih diprioritaskan untuk mengubah posisi Indonesia dari pengekspor bahan baku menjadi pengekspor produk olahan berbasis minyak sawit. Untuk meningkatkan posisi tawar dalam pasar minyak sawit dunia, Indonesia harus merevitalisasi industri minyak sawit dari sisi hulu sampai hilir. Benih, pupuk, dan peremajaan tanaman menjadi agenda penting di sisi hulu. Sisi hilir tidak saja memerlukan perbaikan infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang bersifat insentif bagi investasi. Keberadaan Dewan Minyak sawit Indonesia harus sepenuhnya didukung oleh penelitian dan pengembangan (litbang) yang terpadu dengan lembaga penelitian, universitas, dan industri. Pungutan ekspor untuk minyak sawit dan produk turunannya sebaiknya dikembalikan kepada industri untuk membiayai litbang, dan jejaring pengaman. Besaran pungutan ekspor seyogyanya mengalami penurunan seiring tingkat proses. Semakin tinggi tingkat proses semakin rendah besaran pungutan. Kebijakan ini akan menjadi insentif dan pendorong bagi pengembangan sisi hilir industri sawit yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki daya saing.

EVALUASI FORMAT PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.119 KB)

Abstract

emilukada langsung di tingkat Kabupaten/Kota tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan beberapacatatan: adanya keperluan untuk mempertimbangkan keberagaman dinamika lokal, kebutuhan untuk melihat beberapaperbaikan dalam hal pengelolaan kepemiluan, penyelenggara pemilu, dan penerapan keputusan pengadilan. Meskipun belum ditemui adanya hubungan langsung antara pemilukada langsung dan kualitas kepemimpinan pemimpindaerah terpilih, pemilukada langsung diasumsikan memberikan bobot yang lebih baik atas pelaksanaan demokrasi.Kata kunci: format Pemilukada, pemerintahan efektif, kabupaten/kota

DANA PELAYANAN UMUM: SUDAH REPRESENT ATIFKAH KEBIJAKAN BANTUAN DOMESTIK INDONESIA DI SEKTOR PERT ANIAN?

Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (2007): JUNI 2007
Publisher : Department of Agricultural Socio-Economics Faculty of Agriculture Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic Support that included in Green Box is other term of support for farmer in according to agricultural and rural development. So far, developing countries domestic support is limited. Among General services becomes the most important one among domestic support items. Regarding to competitiveness improvement, domestic support policy is being non-pricefactor of productivity and efficiency improvement. As most budgets are decentralized to local level, gene FaI services becomes important onefor agricultural and rural developments. Nonetheless, necessary to analyze and calculate the magnitude of domestic support which related to general services of green boxfor national and local level. The budget of Indonesian domestic support during 2001-2005 tended to increase. The highest percentage of budget was allocatedfor domesticfood aidfor the needy. Thenfollow by stockholding for food security, general services, and dissaster relief Calculation on wethergeneral services and domestic support budgetfor national level not aggregately accounted local levelyet. The nominal value did not reflect the real allocations. The calculation of green box budget aspart of domestic support has ignored role of general services. General services budget has been most allocated for infrastructure, research, pest and disease control, and promotion and marketing activities. On local level, only 29 per cent budget allocated for general services. Three largest components were allocated for infrastucture, extention, and promotion and marketing activities.

KEUNTUNGAN MENYIMPAN PADI HASIL PANEN

Agro Ekonomi Vol 11, No 1 (2004): JUNI 2004
Publisher : Department of Agricultural Socio-Economics Faculty of Agriculture Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many decisions could be made by farmers after their paddy was getting mature and harvest time was coming. Some of them would sell their harvest directly to the ‘Tebasan’, and some another stored their harvest as dry paddy grain or rice and sold them one day if they thought price of paddy or rice is profitable.Farmers who sold their harvest directly have no probability of storage activity. Farmers who stored their harvest have two probabilities e.g. gain profit or loose at that time.Many farmers got loose after stored their harvest and sold as dry paddy grain or rice. Non financial incentive for farmers who stored their harvest.

Dinamika Agribisnis Tembakau Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia

Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.66 KB)

Abstract

EnglishTobacco is one of the world’s important commodities in trading. The main products of tobacco are tobacco leaf and cigarette. Since 2000’s world agribusiness of tobacco tended to decrease after experiencing a high growth in few decades. This was indicated by the decreasing growth of harvested area, production and consumption of tobacco leaves and cigarettes. This situation was primarily affected by the increasing public pressure against tobacco, mainly in developed countries, due to health and environmental aspects. Developed countries responded the dynamics by the application of a policy to restrict tobacco in their land and move the production to developing countries. Production of tobacco decreased faster than its consumption causing larger gaps between supply and demand of tobacco leaf. On the other hand, the market of tobacco supply and demand grow along with the growth of population triggering the increase of tobacco leaf world price. The potential market would be available in developing countries such as Indonesia, in short and intermediate terms. Indonesia is a potential market for cigarette. This fact is in line with the number of population and its smoking culture. Large cigarette companies and multi national corporations take huge advantages from such promising market in Indonesia. The existence of both could raise investment instead of disadvantaged public and government of Indonesia by causing unexpected negative impacts and social costs. Indonesia should redirect industrial products of tobacco from domestic to export markets. The export potential could be empowered by: (a) strengthening priority on the existing marketable products (b) prioritize the competitiveness of  the Na Oogst (cigars), and (c) shift production of cigarettes from the unfiltered and filtered to the light and ultra light cigarettes and promote the export markets. In a long term, it is necessary to anticipate the decrease of tobacco/cigarettes’ demand by introducing alternative high value crops to substitute tobacco. The substitution effort must be supported by all stakeholders at whom the decision makers could guarantee the substitute crops market and price.IndonesianTembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting di dunia. Produk utamanya adalah daun tembakau dan rokok. Sejak tahun 2000-an agribisnis tembakau di dunia cenderung menurun setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa dekade. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan menurun dari luas panen, produksi serta konsumsi tembakau dan rokok. Keadaan ini dipengaruhi oleh peningkatan tekanan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan terutama di negara-negara maju. Negara-negara maju menanggapi dinamika tersebut dengan kebijakan pembatasan tembakau yang mengakibatkan  pergeseran produksi ke negara-negara berkembang. Sementara itu, produksi tembakau menurun lebih cepat daripada tingkat konsumsinya sehingga menimbulkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan daun tembakau. Di lain pihak, penawaran dan permintaan pasar tembakau tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan menyebabkan harga daun tembakau di dunia meningkat. Potensi pasar ini merupakan peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Seiring dengan jumlah penduduk dan budaya merokok yang semakin meluas, Indonesia menjadi pasar rokok yang potensial di dunia. Perusahaan rokok besar dan muti-national corporations (MNCs) memanfaatkan peluang pasar yang menjanjikan di Indonesia. Keberadaan perusahaan besar dan MNCs selain meningkatkan investasi juga merugikan masyarakat dan pemerintah Indonesia dengan dampak negatif yang ditimbulkan serta biaya sosial yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus memprioritaskan produk industri tembakau untuk pasar ekspor. Potensi ekspor dapat ditingkatkan dengan (a) memperkuat produk yang telah mempunyai pasar yang baik, (b)  memprioritaskan tembakau bahan baku cerutu (Na Oogst) yang lebih berdaya saing, dan (c) mengalihkan produksi rokok dari rokok kretek ke rokok putih yang berorientasi ekspor. Dalam jangka panjang, perlu diantisipasi penurunan permintaan tembakau/rokok dengan memperkenalkan tanaman alternatif untuk mensubstitusi tembakau yang berdampak positif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan substitusi tanaman ini harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan dengan ketersediaan jaminan pasarnya.

Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 2 (2015): NOVEMBER
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember2015 merupakan bagian dari diskursus besar untuk memperbaharui sistem pemilu sehingga sistem itu paling sesuai dengan Indonesia dan khususnya mampu menjawab berbagai isu khususnya terkait dengan efisiensi dari segi pembiayaan pilkada dan efektifi tas penyelenggaraan pilkada. Diskursus pilkada yang muncul di akhir 2014 penting untuk melihat bagaimana diskursus itu telah didiskusikan menyeluruh khususnya berdasarkan fakta bahwa ada banyak pemimpin lokal yang mempunyai kualitas rendah yang dihasilkan oleh pilkada yang diselenggarakan secara langsung. Kajian ini akan mengupas intervensi penyelenggaraan pilkada langsung, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah, kemampuan keuangan dan pelaksanaan pilkada di lapangan. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi baik regulatif maupun teknis agar pilkada yang diselenggarakan di daerah dengan beragam kondisi tersebut dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih berkualitas.