Articles

Found 15 Documents
Search

EQUILIBRIUM HAK ASASI MANUSIA vis-à-vis KOMPILASI HUKUM ISLAM Sadari, Sadari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 2, No 2 (2015): SALAM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2382

Abstract

Artikel ini menawarkan studi h}udu>di dalam hukum keluarga Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan studi h}udu>di itu sendiri merupakan proses desakralisasi sebagai wujud agar produk KHI menjadi progresif seiring dengan modernitas dan keindonesiaan. Untuk mewujudkan quo vadis tersebut, maka artikel ini melakukan dua ijtihad pemikiran yakni, menolak pemikiran yang belum mengindahkan h}udu>di (limit, batas) dan menguatkan pemikiran para sarjana yang menawarkan ijtihad baru baik pada dataran konsep sampai pada tawaran metodologis.Pemikiran yang menguatkan itu datang dari tokoh Syiria, yakni Muh}ammad Shah}ru>r, lewat struktur kemasukakalan (plausibilitas structure). Studi h}udu>di-nya mendukung ide dari Nurcholish Madjid tentang desakralisasi, sehingga mampu melakukan koherensi antara KHI dengan bidang HAM, demokrasi, nation state, civil society, dan konstitusionalisme.  Jadi artikel ini mendukung semangat desakralisasi – di samping tidak menanggalkan sakralisasinya – yang dikumandangkan oleh Nurcholish Madjid melalui bukunya yang bertema : Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan.Sumber kajian artikel ini adalah KHI, sedangkan cara membaca dengan memakai paradigma h}udu>di, yang berbekal pada adagium s\aba>t al-nas}s} wa harakah al-muh}tawa, artinya teksnya tetap (the text is permanent) dan kandungannya terus berubah (the content moves). Sehingga norma hukum selalu bersumber pada liminalitas berbasis pada teks, yang poros kajiannya berpusat dari teks menuju konteks bukan sebaliknya dari konteks menuju teks. Kata Kunci : Equilibrium, HAM, KHI, dan Modernitas-KeindonesiaanDOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2382
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA Sadari, Sadari
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for womens rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to womens rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafii schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ". Keywords : Womens rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world  AbstrakHukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan perceraian, namun nampak bahwa perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara baik di Indonesia maupun di negara dunia Islam. Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi’i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa “Negara  menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.  Kata Kunci : Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam
PARADIGMA PENDIDIKAN PSIKOTERAPI ISLAM DALAM MEMBANGUN MENTAL MANUSIA Sadari, Sadari
At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah Vol 4, No 1 (2015): AT-TAJDID
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since centuries ago, scientists have realized that psychotherapy plays important in the healing of disturbances thoughts and feelings, and the doctors have important role in it (A healer is a person to Whom a sufferer Tells things; and out of his or her listening, the healer develops the basis for therapeutic intervation. The good listener is the best physician for Reviews those who are ill in thought and feeling). Therefore advance psychotherapy is often referred to as the talking cure. Psychotherapy is accepted as a science and the skills of its own, as a further development of the principles of the talking The cure, herefore consists of techniques and specific methods that can be taught and learned. Why is psychotherapy is important to be learnt? Psychotherapy is a tool that can be helpful and important to be studied especially by doctors and other professionals involved in health and mental health, but should also be remembered that the techniques and methods that were specific and assortment of the require a long time to be studied and practiced well. Of course, with read a book that covers the whole thing about psychotherapy, so that the basic principles psychotherapy can be understood and can be applied in daily practice, so that helped to support the efforts of improving the quality of services to patients. In non specific, psychotherapy can increase the effectiveness of other therapies specific or special, as mentioned above, psychotherapy is a series of techniques used to change behavior. While the technique itself is a series of standardized measures to get change particularly, not in the order of natural change, so must be trained to achieve optimal skills. With psychotherapy, a doctor will be able to utilize techniques for better results achived. If a doctor does not know or understand, then it will add to the effectiveness of the therapy, and avoid things that could harm patients. This article builds a new paradigm, the concept of psychotherapy in Islam, which including the understanding of psychotherapy in Islam, its characteristics and then the implications of the psychotherapy in Islam can play a positive role in supporting vision and mission for education.
HAK PEREMPUAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Sadari, Sadari
AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol 2 No 1 (2015): JULI 2015
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.979 KB)

Abstract

Women and men are always ditimpangkan on the right to education. The form of inequality is, a man free to choose in reaching any high education. While the woman was very difficult and even squeezed to achieve their right to education even in the process of belajarpun must be separated. Difficulty in obtaining educational opportunities, because there are many factors among which are the factors of history, culture and religion (doctrine). Whatever the factors women must find new momentum that, a wanitapun have equal contribution in building the nation, so we need to get right both in education and teaching. In Islamic teaching both men and women have egalitarian relationships and mans most noble before God are those who fear both men and women. Therefore, this article explains the importance of gender mainstreaming (gender mainstreaming) in education and teaching.
Post-Feminitas: Teknologi Sebagai Basis Keadilan Gender (Teknopolitik dan Masa Depan Relasi Gender) Sadari, Sadari
Intizar Vol 22 No 1 (2016): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.222 KB) | DOI: 10.19109/intizar.v22i1.547

Abstract

Kesetaraan gender yang kian hari semakin melemah, dengan kecanggihan teknologi dapat bangkit kembali untuk memberikan peran dan porsi kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam wilayah domistik maupun publik. Keterbatasan seorang perempuan dibandingkan laki-laki tidak lagi menjadi kendala, seorang perempuan di dalam eksoskeleton bisa 1.000 kali lebih perkasa dibandingkan seorang laki-laki. Untuk itulah perlu adanya pemberdayaan gender berbasis teknologi dengan melakukan penyusunan anggaran bagi semua lapisan masyarakat (laki-laki dan perempuan) menerima manfaat dan memiliki akses yang sama terhadap anggaran tersebut untuk mampu mengaplikasikan teknologi. Penyusunan anggaran responsif gender berbasis teknologi ini mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama akan arti, manfaat dan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Mengingat bahwa kesinambungan sangat penting dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan dan program berbasis teknologi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Gender equality has weakened, technology has to be bounced back to give the same role and the work portion between men and women both in the domestic and public area. Limitations of a woman than men are no longer become an obstacle; a woman inside the exoskeletons could be 1,000 times more powerful than a man. for this reason, the need for the promotion of gender based technology by perform budget formulation, so all levels of society (male and female) receive benefits and have equal access to the budget for being able to apply the technology. Gender responsive budget formulation based on this technology has a view and a common understanding of the meaning, benefits and importance of gender equality and justice. Considering that continuity is very important in the achievement of gender equality, the gender analysis in a variety of technology-based policies and programs need to be continued and enhanced. Various obstacles encountered in the implementation is the commitment of policy makers both within the executive, legislative and judicial branches of government, lack of gender analysis expert due to lack of funds allocation for capacity building, and the lack of data disaggregated by sex, need attention thoroughly in order to implement the strategy may run effective and sustainable in the future.
STUDI ISLAM DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA sadari, sadari
Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : State Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.274 KB) | DOI: 10.22515/islimus.v1i1.226

Abstract

This article offers a study of h}udu>di> (limit) in Islamic family law contained in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). The study of h}udu>di is nothing other than the process of desacralization that KHI becomes progressive in line with the development of modernity and in the context of Indonesian-ness. To that end, this article makes two efforts, firstly, by rejecting the idea that gives no attention to limit in one hand, and secondly, by strengthening the thoughts of scholars who offer new ijtihad both in its concept until to methodology. Thought that strengthens it came from Syrian figure, namely Muh}ammad Shah}ru>r, through a plausibility structure. His study of hududsupported Nurcholish Madjid idea about the de-sacralization, so as to perform the coherence between KHI to human rights issues, democracy, nation-state, civil society, and constitutionalism. So this article supports the spirit of de-sacralization - in addition to not abandon its sacralization - initiated by Nurcholish Madjid. The source of this study is KHI, by using the hududparadigm, that based on a maxim of sabat al-naswa harakah al-muhtawa, meaning that the text is permanent , but the content moves. So that the rule of law is always rooted in liminality based on the text, which is the pivot of study centered on the text toward the context, not vice versa.
SYARIATISASI PENDIDIKAN WUJUD GOOD GOVERNANCE KOTA BANDUNG DALAM SLOGAN AGAMIS-INKLUSIF : Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik Suhartiningsih, Suhartiningsih; Haryanto, Toat; Sadari, Sadari; Karimah, Ummah
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : INSTITUT ILMU AL QURAN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2010 penduduknya mencapai 2.359.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (tujuh) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4)  Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.Beberapa kebijakan pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat di antaranya melakukan peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018, Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk, adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen, adanya dukungan peningkatan pendidikan dosen, Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3, Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset kreatif (creative research) sedangkan untuk solusi terobosan pembangunan : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, kebijakan-kebijakan syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebijakan-kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung.Kata Kunci : Good Governance, Syariatisasi Pendidikan, Bandung 
OBJEKTIVITAS DAN VALIDITAS ORIENTALISME SEBAGAI PELETAK SUMBER KAJIAN ISLAM DI BARAT : (Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman) Sadari, Sadari
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : INSTITUT ILMU AL QURAN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi Fazlur Rahman terhadap hadis memiliki arti yang sangat penting terhadap pembaharuan pemikiran Islam, khususnya sumbangannya dalam bidang metode dan pendekatan. Pendekatan historis yang ia tawarkan adalah kontribusi positif terhadap studi hadis yang selama ini disibukkan oleh studi sanad, yang menurut ia, walau memberi informasi biografis yang kaya, tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi positif yang final. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (living sunnah) melalui studi historis terhadapnya. Fazlur Rahman telah menelaah karya-karya intelektual sebelumnya yang terkait dengan studi hadis, antara lain Ignaz Goldziher, Margoliouth, H. Lammens, dan Joseph Schacht. Ruang lingkup studi Rahman adalah hadis yang dimulai kajiannya dari konsep-konsep sunnah pada awal sejarah Islam sampai formalisasi hadis, serta menawarkan sebuah pendekatan historis dalam studi tersebut. Maka kata kuncinya adalah sunnah yang hidup (living sunnah), idea moral (ratio legis), dan legal spesifik. Studi hadis Fazlur Rahman memberikan beberapa kontribusi yaitu pengetahuan baru tentang metode kritik terhadap hadis, memberi jalan alternatif atas kebekuan metodologis pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam yang selama ini mensandarkan diri pada bangunan metodologis ulama madzab yang beraroma formalistik, skripturalistik dan atomistik, dan memberi sumbangan signifikan untuk merekonstruksi metode-metode istinbath sehingga lebih feasible terhadap tantangan jaman. Fazlur Rahman mengawali penulisannya dengan memaparkan secara singkat kegelisahan intelektualnya tentang kondisi real umat Islam yang terbelenggu dengan tertutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya Rahman menguraikan evolusi historis hadis dari perkembangan awal hadis di masa Nabi. Pada akhirnya Rahman menawarkan metodologi dalam studi hadis untuk mengembalikan kembali hadis menjadi sunnah yang hidup (living sunnah) melalui pendekatan historis yang dipadu dengan pendekatan sosiologis sehingga hasilnya hadis tetap menjadi objektif untuk dijadikan sumber dalam kajian Islam baik dikalangan Islam itu sendiri maupun di Barat. Kata Kunci : Hadist , Objektivitas-Validitas, dan Hukum Islam
SYARIAH ISLAM DAN KEKUASAAN : Diskursus Kepala Negara Wanita Sadari, Sadari
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : INSTITUT ILMU AL QURAN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontroversi peran wanita dalam politik (kekuasaan) menjadi ajang menarik untuk diperbincangkan. Pro dan kontra tak dapat terhindarkan. Satu sisi ada yang menaruh harapan, namun disisi lain merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Dualisme pro dan kontra tersebut karena dipicu oleh suatu polemik yang dipahami secara berbeda dari hadis yang berbunyi: “mereka yang mempercayakan urusan mereka kepada wanita, tidak akan merasakan kemakmuran”. Hadis tersebut kemudian menghasilkan dua pendapat, untuk pendapat pertama berusaha mengkultuskan peran kelelakian sehingga hadis tersebut di jadikan ‘senjata pamungkas’ untuk meng-counter dan memarginalkan peran wanita dalam kanca politik (kepala Negara), sedangkan pendapat yang kedua berusaha mendobrak kultus kelelakian, sehingga pendapatnya berusaha menggugat keberadaan dan keabsahan hadis tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana dalam konteks syariah Islam memberikan ruang dalam kekuasaan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin kepala Negara. Kata Kunci : Islam Kekuasaan, dan Pemimpin Wanita
IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MAN MODEL BABAKAN CIWARINGIN CIREBON Syatori, Ahmad; Sadari, Sadari; Ridwan, Taufiq
MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : INSTITUT ILMU AL QURAN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan multikultural, sebagai sebuah konsep,  dipahami dan dimengerti orang dengan beragama cara. Pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep multikulturalisme, sebab merupakan konsep dasar yang menjadi latar belakang munculnya istilah pendidikan multikultural. Jadi, untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa implementasi konsep pendidikan multikultural oleh seseorang atau sekelompok orang, maka terlebih dahulu mesti diketahui bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep dan ide-ide tentang multikulturalisme dan konsep pendidikan multikultural. Dalam konteks penelitian ini, orang atau kelompok orang itu mengacu pada kategori siswa, guru, pengurus madrasah dan komite madrasah MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Karena pertimbangan alur pikir inilah maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mengurai masalah penelitian pada tiga level data sekaligus. Pertama, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai ide-ide multikulturalisme. Kedua, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai konsep pendidikan multikultural, dengan proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey dengan penyebaran kuesioner yang didukung oleh data hasil wawancara mendalam (indept interview) dan FGD (Focus Group Discussion). Ketiga, data mengenai implementasi atau penerapan konsep pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar di MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Selain dari hasil wawancara mendalam (indept interview), data pada level ini juga ditunjang dengan data hasil FGD (Focus Group Discussion), pengamatan terlibat dan studi dokumen Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural dan MAN Ciwaringin