Fatma Amilia, Fatma
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

RANCANGAN UNDANG‐UNDANG KESETARAAN DAN  KEADILAN GENDER (RUU KKG) DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY‐SYARI’AH

Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol 11, No 2 (2012)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maqashid Asy-Syari’ah is an extraordinary method to view and develop Islamic ideas and spirit in many circumstances. It is often used as an analytical knife to solve problems and the application of Islamic law. This Article will attempt to read and analyze the Draft Law on Gender Equality through this method. The existence of this yet unsanctioned law has raised controversy. But such controversies should instead be used as materials to revise and perfect the draft law instead of a reason to reject it outright. The result of the analysis of the draft law shows that it generally contains the values of Islamic law. However, it is undeniable that there are several mistakes and errors which must be discussed to be perfected. The decision  whether to issue the law should depend on a costbenefit analysis.

Pergeseran Nilai dan Peran Lembaga Keagamaan dalam Penanggulangan KDRT [Studi Lembaga Keagamaan di Kota Yogyakarta]

Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 50, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.593 KB)

Abstract

Religious  institutions  looked  having  an  important  role  in responding a violence, especially for women at domestic violence. It is because  our  understanding  that  any  religion  has  never  agreed  and received any kind of violence. However, time has changed, campaign and gender  mainstreaming  has  been  actively  issued  by  the  government  and non  government  organizations.  Therefore,  the  interpretation  of  the devine  text  by  the  religious  leaders  has  also  shifted.  This  article elaborates  the  role  and  paradigm  shift  in  the  religious  institutions  in anticipating and rehabiliting domestic violence in Yogyakarta.

REINTERPRETASI TRADISI MERARIQ (KAWIN LARI) SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK ADAT (STUDI PEMIKIRAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT DI NTB)

istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.87 KB)

Abstract

Abstrak Tulisan ini hendak megungkap tentang berbagai konflik yang lahir dari proses tradisi merariq di Lombok Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari menjabarkan proses atau tahapan tradisi merariq, dan menariknya atau mengkaitkannya dengan sistem sosial masyarakat Sasak dan kemudian melihat beberapa konflik yang lahir dari tradisi tersebut. dalam proses penyusunannya tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama (Islam) di Lombok serta mengumpulkan data lain dengan observasi. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap konflik yang lahir tersebutlah yang akan menjadi kacamata untuk melihat peluang reinterpretasi terhadap tradisi menariq ini. Interpretasi tersebut kemudian dikaji menggunakan kerangka maqasid asy syariah dan resolusi konflik sebagai sebuah tawaran akademik. Abstract   This paper explores various conflicts arising from the traditional marital elopement (merariq) in Lombok, West Nusa Tenggara. This qualitative research collects the data through observation and interviews with community and religious leaders. The discussion starts with the explanation of the procedure of traditional marital elopement and then looks at its social system that causes conflict in it. The community and religious leaders’ views are thus used as an analytical tool to perceive such conflicts. Their reinterpretation of merariq is important to present because they are leaders in their respective community. The theory of maqashid al-syariah is finally used to examine such reinterpretation to find and offer a new academic solution to the conflicts

Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

- Vol 51, No 1 (2017)
Publisher : State Islamic Universiity (UIN) Sunan Kalijaga

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.292 KB)

Abstract

Secara yuridis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun tentang hukum pidana yang dikeluarkan sebelumnya. Qanun ini mulai berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, yaitu berlaku sejak 22 Oktober 2015. Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh zina), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian). Secara yuridiksi personal, Qanun Hukum Jinayat berlaku bagi orang Islam dan orang non-Islam yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan), memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat, atau melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Respons umat non-Islam terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih beragam. Beberapa menganggap tidak bermasalah dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non-muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan praktis dan cepat selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Di pihak lain, beberapa tokoh umat non-muslim di Aceh menyatakan bahwa qanun seharusnya diberlakukan hanya bagi umat Islam. Namun demikian, karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-undang, maka syarat penundukan diri secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya. Proses legislasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat melibatkan beberapa tokoh umat non-Islam. Pelibatan ini dimulai saat penyusunan sampai sosialisasinya. Walaupun pelibatan ini masih kurang maksimal karena beberapa alasan, proses sosialisasi pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menjadi titik penting sehingga yuridiksi formil,materiel, dan personal qanun ini dapat dipahami dan dimengerti semua pihak di Aceh.