Mulyoto ,, Mulyoto
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS TERHADAP PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ,, Fahma Rahman Wijanarko; ,, Mulyoto; ,, Supanto
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this research is to investigate the strength of notarial deed proving toward cyber notary basedon Law Number 2 of 2014 and positive laws in Indonesia and the legal basis that shall be related to the notarialdeed toward the enactment of cyber notary. This research used the doctrinal prescriptive research methodwith statute approach. The data of research were primary and secondary ones. They were collected throughlibrary research and in-depth interview. The data were analyzed by using the qualitative analysis with theinteractive model. The result of analysis shows that the strength of notarial deed proving toward cyber notarybased on Law of Notary Position and the positive laws in Indonesia does not have perfect evidence like anauthentic deed. The legal basis that shall be related to the notarial deed toward the enactment of cyber notaryis the amendment to Article 1868 of Indonesian Civil Code, Law of Notary Position, and Law of Informationand Electronic Transaction.Keywords: authentic deed, notary, cyber notaryAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan cybernotary berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan hukum positif di Indonesia, serta landasan hukumyang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. Penelitian ini merupakanjenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan Undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik Pengumpulan data yangdigunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa kekuatanpembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary berdasarkan Undang-undang Jabatan Notarisdan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik.Kemudian untuk Landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cybernotary adalah harus merubah Pasal 1868 KUHPerdata, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Undang-undangInformasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : akta otentik, notaris, cyber notary
KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS Kusumaningdiah, Erlina; ,, Mulyoto
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstack This study aims to find out a lot of the laws and regulations that deny each other with each other. Obligation to keep confidential the contents of the notarial deed and obligations as good citizens in law enforcement. The principle of equality before the law creating notary must submit and adhere to the provisions of the Act that are not synchronized with the Oath of Office to keep secret all the information and contents delivered to the Notary deed that is the will of the parties. This research is descriptive normative law. This research was carried out by comparison approach (Comparative Approach). The data used is secondary data. Data collection techniques used were inventoried secondary law in the form of legal materials. Technical analysis of the data used by technical analysis, looking for non singkronan applicable law. Many of the rules that are denied and abolished in default of obligations, thus making decision-makers to use regulation to doubt taken his decision if the issue involves a notary. Keywords: unsynchronicity, Obligation Default Notary. Abstak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyak peraturan perundang-undangan yang saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kewajiban merahasiakan isi akta dan kewajiban Notaris sebagai warganegara yang baik dalam penegakan hukum. Prinsip equality before the law membuat Notaris harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang lain yang tidak singkron dengan Sumpah Jabatan Notaris untuk merahasiakan semua keterangan dan isi akta yang disampaikan kepada Notaris yang merupakan kehendak para Pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Tehnik analisis data yang digunakan dengan tehnik analisis deskriptif, mencari ketidak singkronan Undang-Undang yang berlaku. Banyak peraturan yang saling manafikan dan meniadakan kewajiban ingkar Notaris, sehingga membuat pengambil keputusan menjadi ragu menggunakan peraturan untuk megambil keputusan jika terjadi persoalan yang melibatkan Notaris. Kata Kunci: Ketidaksinkronan, Kewajiban Ingkar Notaris.
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI MAATSCHAP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASINYA PADA NOTARIS Wigusta, Galih Cakra; ,, Mulyoto
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to compare the Maatschap terms of the draft Civil Code and the Law on Notary, and Maatschap as what can be implemented on Notary. In doing this, the author of writing using the method of normative approach. Maatschap according to the book of law civil law is the agreement between two or more persons, who promised to put something in that communion with the purpose to gain an advantage and divided between them, unlike the maatschap according to law the office of notary public is a cooperation agreement the Notary in the running of the office as a notary by entering all the requirement to establish and take care and join in a shared office of notary public. The notary can run the office in the form of the maatschap with still pay attention to the independence and impartiality in the exercise of his set in the regulation of the Minister of law and human rights of Republic Indonesia Number: m. HH. 01. AH. 02 in 2010 about the requirements of running the office of notary public in the form of Civil Union.Keywords: Maatschap, Notary, Implementation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Maatschap ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Maatschap seperti apa yang dapat diimplementasikan pada Notaris. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Maatschap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dibagi di antara mereka, berbeda dengan Maatschap menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Maatschap dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata.Kata Kunci: Maatschap, Notaris, Implementasi
PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS DAN MPD TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA Purwanto, Agus; ,, Mulyoto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the responsibilities of the Notarys heirs and the accountability of the Notarys Regional Supervisory Board to the Notarys protocol which has not been submitted to the Notary holder of the protocol and to know and analyze the provisions of the law concerning the procedure and procedure of the delivery of the Notary protocol to the Notary of the protocol holder. The research method used to achieve the objectives of this legal research using normative juridical approach method and the source data derived from secondary data. Data analysis techniques used in this study is to study the literature by reading, studying and taking note of the books and regulations relevant laws and related to the subject matter studied in the writing of this article. Research results state that in practice there are still many Notary protocols abandoned, unresolved and not yet Notary protocol holders of Notary who has died. This is due to the lack of socialization of the MPD and the notary organization of INI to the Notaries and to the public at large. Moreover, the lack of legal education concerning the duties, obligations and authorities and protocol Notary from Notary itself to his family. Such matters lead to a lack of knowledge and understanding of the heirs regarding the importance of the Notary protocol. MPDs that have the authority to take notary protocol abandoned still ignore it and do not exercise the authority maximally. The Organization of Indonesian Notaries Association (INI) located in the local area also does not pay attention to the issues concerning Notary protocol. These things cause many Notary protocols to remain abandoned and unresolved so that client rights associated with the evidence will be difficult or even unfulfilled.Keywords : notary protocol, the responsibilities of notary heirs, MPD responsibilities, neglect of Notary protocol, authority of MPD Abstrak  Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dan pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris pemegang protokol serta untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan undang-undang mengenai prosedur dan tata cara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  dan sumber data berasal dari data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku–buku serta peraturan undang–undang yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan artikel ini. Hasil Penelitian menyatakan bahwa dalam prakteknya masih banyak protokol Notaris yang terlantar, belum terselesaikan dan belum ada Notaris pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dari MPD dan organisasi Notaris INI kepada para Notaris dan kepada masyarakat secara luas. Terlebih lagi minimnya edukasi hukum mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan serta protokol Notaris dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya. Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris mengenai arti pentingnya protokol Notaris. MPD yang mempunyai kewenangan untuk mengambil protokol Notaris yang terlantar pun masih mengabaikannya dan tidak melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berada di daerah setempat juga tidak memperhatikan permasalahan mengenai protokol Notaris. Hal-hal ini menyebabkan protokol Notaris banyak yang masih terlantar dan belum terselesaikan sehingga hak-hak klien terkait dengan alat bukti akan sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi.Kata kunci :  protokol notaris, tanggung jawab ahli waris notaris, tanggung jawab MPD, penelantaran protokol Notaris, kewenangan MPD
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT Prastyo, Hendy; ,, Mulyoto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbsctractThe purpose of writing this article isto know and anlyze about the authentication power of an authentic deed made by a notary after being declared bankrupt by the commercial court, and whether a notary who is a pibilc official of the state may be declared bankrupt. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using normative jurudical approach method. The data analysis technique used in this research is using descriptive analysis method approach which then cantinued with method of interpretation analysis. The results of the study indicate that a notary whois ageneral official of the state can not necessarily be declared bankrupt by the court, but must be seen from the cause of bankruptcy experienced, whether from the person who became mismanaged about this property to cause the person to go bankrupt or from the unprofessional notary him self who caused it. In addition to causing the notary to be terminated, bankruptcy will also result in adeed made by a notary who has been declared bankrupt by a commercial court.Keywords: dee; notary; bankruptAbstrakTujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pilit oleh Pengadilan Niaga, dan apakah Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum negara bisa dinyatakan pailit. Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatanmetode analisis deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan metode analisis interpretasi.Hasil Penelitian menyatakan bahwa notaris yang merupakan pejabat umum negara tidak serta merta dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun harus dilihat dari penyebab kepailitan yang dialami, apakah dari orang yang menjadi notaris yang salah urus mengenai harta kekayaannya sehingga menyebabkan orang tersebut pailit atau dari ketidak profesionalan notaris sendiri yang menyebabkannya. Selain menyebabkan notaris diberhentikan, pailit juga akan berakibat pada akta yang dibuat oleh notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.Kata kunci : akta;notaris;pailit
TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA Prabowo, Triyanto Setyo; ,, Mulyoto
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aimed at to analyze purpose answer candidates notary in implementing activities an apprentice in keeping the votes certificate .Under the terms of the addition of article 16 a the act of number 2 2014 about office notary , expressed candidates notary an apprentice likened to a notary namely to responsibility to maintain secrecy over a deed which he made .This research using the methodology empirical .The nature of this research with deductive descriptive analysis .The data was obtained through interviewing some senior notary to achieve expected data .Research result that article 16 a undang-undang number 2 years 2014 about office notary supposed to keeping the votes all relevant by deed inflicted is notary , not a candidate notary apprentice .Need to the regulations separate set candidates notary an apprentice .Keywords: notary candidate , apprentice , responsibility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisa pertanggung jawaban calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang dalam menjaga kerahasiaan akta. Berdasarkan ketentuan penambahan pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan calon notaris magang disamakan dengan notaris yaitu berkewajiban bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini deskriptif dengan analisa deduktif. Sumber data didapatkan dengan wawancara terhadap beberapa notaris senior sehingga diperoleh data yang diharapkan. Hasil penelitian bahwa redaksi pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait dengan akta yang dibuatnya adalah notaris, bukan calon notaris magang. Perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang.Kata Kunci: Calon Notaris, magang, tanggung jawab