Articles
4
Documents
SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013

REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutangKUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalah serta solusinya. Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakanmetode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuannormatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDEStanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, yangpertama sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro(PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdata, selarasdengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selarasdengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selarasdengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutangtanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankannasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkankembali oleh Direksi BRI.Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)

Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, serta memberikan langkah-langkah penganggulangannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan bentuk penelitian diagnostik, sifat penelitian adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut Kata kunci:  efektivitas hukum, penegakan hukum, kejahatan terhadap satwa liar

KAJIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Analisa Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Surakarta)

Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Surakarta, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa di BPSK dan Pengadilan Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukumnon doktrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan studi dokumen, selanjutrnya dianalisis dengan menggunakan penelitian analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa model penyelesaian sengketa yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu arbitrase. Sedangkan di Pengadilan Negeri menggunakan model penyelesaian sengketa yang berlaku pada penyelesaian perkara perkara perdata biasa. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain perbedaan latar belakang kultur masing-masing anggota Badan.Penyelesaian Sengketa Konsumen, permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi peraturan yang tidak lengkap dan membingungkan dan sulitnya dalam pemanggilan para pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan di Pengadilan Negeri yaitu memerlukan waktu yang lama tidak melindungi kerahasiaan,Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis khususnya bagi pelaku usaha, begitu juga bagi konsumen, susahnya memanggil para pihak yang bersengketa. Solusi terhadap hambatan tersebut diantaranya perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya bagi hakim arbiter agar supaya lebih menguasai tentang hukum, mengingat tidak semua hakim arbiter mempunyai latar belakang dibidang hukum. Perlu adanya regulasi Undang-Undang yang jelas mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor, it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques.Keywords : CSR, Legal responsibility, the welfare of society. AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisikekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.Kata kunci: CSR, Pertanggungjawaban Hukum, Kesejahteraan Masyarakat