0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISIA
Articles
3
Documents
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBackground of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge  which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development  sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nations independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal  research empirical  or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan.  The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning.Keywords: Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, BudgetsAbstrakPenelitian  ini  dilatar  belakangi  berkembang  pesatnya  Bangkalan  pasca  operasionalisasi  Jembatan Suramadu  yang  tentunya  juga  membawa  dampak  signifikan  terhadap  meningkatnya  pendapatan daerahnya. Meningkatnya  pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai  aspek  menuju  pada  kemandirian  bangsa.  Sayangnya  masyarakat  masih  belum  maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Background of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nations independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal research empirical or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan. The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning. Keywords: Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, Budgets   Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi berkembang pesatnya Bangkalan pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu yang tentunya juga membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan daerahnya. Meningkatnya pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju pada kemandirian bangsa. Sayangnya masyarakat masih belum maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD. Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD

KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK.Key Words : Characteristic, Barriers, Consumer, BPSKAbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK.Kata Kunci : Karakteristik, Faktor Penghambat, Konsumen, BPSK