0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISIA
Articles
3
Documents
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia has enacted the idea of corporate social responsibility (CSR) into the laws as a liability  which  bears  sanctions. It is uncommon practice. The majority of state’s practices are  putting CSR as a voluntary issue on the law instead of treating it as a liability which holds sanctions. Such enactment give rise allegation against the state which accusing it for transferring its obligation to fulfill the  economic, social and culture rights (ESCR) to the company in the format of CSR. Indonesia has some arguments to justify such enactment such as 75%  environmental destruction and social problems  in Indonesia  caused by company activities; the company is able to violate human rights even worse than other legal subject can do; the law which possess voluntary characteristic was ineffective in Indonesia since the legal culture and  the awareness concerning the importance of CSR is still not quite;  provide legal certainty and avoid inconstant interpretation upon CSR which might be conducted by company by elevating  business ethic become legal norm; and integrate social, moral and law issue since three of them  inseparable. The enactment of CSR as liability which hold sanction by Indonesia is not a form of transferring the state responsibility to corporate,  however it is  a manifestation of Indonesian government seriousness as the primary duty bearer, to perform its obligation concerning ESCR  through effective legislation since the corporates activities  are   directly related to the enjoyment of the rights enshrined in the ICESCR. Allegation on the transfer of state obligation on to the company will be proved if the state is hands off and diverting its entire obligation  to fulfill ESCR to company in the format of CSR program.Keywords: social responsibility, ESCR, state responsibility AbstrakIndonesia  menormakan  tanggung  jawab  social  dan  lingkungan    (TJSL/CSR)    dalam  perundang-undangannya sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi. Suatu praktek yang tidak lazim  dengan praktek  Negara  pada  umumnya  yang  menormakannya  sebagai  kesukarelaan  perusahaan  bukan kewajiban apalgi disertai sanksi. Hal ini menimbulkan  kecurigaan bahwa Negara hendak mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya (ekosob)-nya kepada perusahaan yang dikemas dalam bentuk kewajiban CSR. Penormaan CSR dalam bentuk kewajiban yang disertai sanksi sesungguhnya merupakan bukti keseriusan Indonesia melaksanakan tanggung jawab hak ekosobnya melalui penglegislasian yang mengikat karena budaya hukum di Indonesia belum memungkinkan untuk membuat aturan yang sifatnya sukarela. Penormaan CSR sebagai suatu kewjaiban disertai sanksi tidak akan menghilangkan karakteristiknya sebagai social responsibility karena hukum tidak bisa dipisahkan dari social dan moral. Masalah  kerusakan alam dan masalah social yang ditimbulkan perusahaan sudah sangat besar di Indonesia, dan pengalaman menunjukkan perusahaan mampu melakukan pelanggaran HAM  yang jauh lebih hebat dari yang dilakukan subyek hukum lain menjadi justifikasi  bahwa  penormaan yang sifatnya mengikat sangatlah diperlukan. Kecurigaan adanya modus pengalihkan tanggung jawab ekosob  pada  perusahaan    akan    terbukti    bila  Negara  kemudian  lepas  tangan  dan  membebankan sepenuhnya tanggung jawab pemenuhan hak ekosob pada perusahaan melalui program CSR. Apabila itu terjadi maka Negara telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hak ekosobnya mengingat Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic Social Culture Right sejak tahun 2005 melalui UU No.11 Tahun 2005.Kata kunci: tanggung jawab sosial, hak Ekonomi-sosial-budaya, tanggung jawab negara

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA

YUSTISIA Vol 92 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Indonesia has enacted the idea of corporate social responsibility (CSR) into the laws as a liability which bears sanctions. It is uncommon practice. The majority of state’s practices are putting CSR as a voluntary issue on the law instead of treating it as a liability which holds sanctions. Such enactment give rise allegation against the state which accusing it for transferring its obligation to fulfill the economic, social and culture rights (ESCR) to the company in the format of CSR. Indonesia has some arguments to justify such enactment such as 75% environmental destruction and social problems in Indonesia caused by company activities; the company is able to violate human rights even worse than other legal subject can do; the law which possess voluntary characteristic was ineffective in Indonesia since the legal culture and the awareness concerning the importance of CSR is still not quite; provide legal certainty and avoid inconstant interpretation upon CSR which might be conducted by company by elevating business ethic become legal norm; and integrate social, moral and law issue since three of them inseparable. The enactment of CSR as liability which hold sanction by Indonesia is not a form of transferring the state responsibility to corporate, however it is  a manifestation of Indonesian government seriousness as  the primary duty bearer, to perform its obligation concerning ESCR through effective legislation since the corporates activities are directly related to the enjoyment of the rights enshrined in the ICESCR. Allegation on the transfer of state obligation on to the company will be proved if the state is hands off and diverting its entire obligation  to fulfill ESCR to company in the format of CSR program. Keywords: social responsibility, ESCR, state responsibility Abstrak Indonesia menormakan tanggung jawab social dan lingkungan (TJSL/CSR) dalam perundang- undangannya sebagai suatu kewajiban yang disertai sanksi. Suatu praktek yang tidak lazim dengan praktek Negara pada umumnya yang menormakannya sebagai kesukarelaan perusahaan bukan kewajiban apalgi disertai sanksi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Negara hendak mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya (ekosob)-nya kepada perusahaan yang dikemas dalam bentuk kewajiban CSR. Penormaan CSR dalam bentuk kewajiban yang disertai sanksi sesungguhnya merupakan bukti keseriusan Indonesia melaksanakan tanggung jawab hak ekosobnya melalui penglegislasian yang mengikat karena budaya hukum di Indonesia belum memungkinkan untuk membuat aturan yang sifatnya sukarela. Penormaan CSR sebagai suatu kewjaiban disertai sanksi tidak akan menghilangkan karakteristiknya sebagai social responsibility karena hukum tidak bisa dipisahkan dari social dan moral. Masalah kerusakan alam dan masalah social yang ditimbulkan perusahaan sudah sangat besar di Indonesia, dan pengalaman menunjukkan perusahaan mampu melakukan pelanggaran HAM yang jauh lebih hebat dari yang dilakukan subyek hukum lain menjadi justifikasi bahwa penormaan yang sifatnya mengikat sangatlah diperlukan. Kecurigaan adanya modus pengalihkan tanggung jawab ekosob pada perusahaan akan terbukti bila Negara kemudian lepas tangan dan membebankan sepenuhnya tanggung jawab pemenuhan hak ekosob pada perusahaan melalui program CSR. Apabila itu terjadi maka Negara telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hak ekosobnya mengingat Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic Social Culture Right sejak tahun 2005 melalui UU No.11 Tahun 2005. Kata kunci: tanggung jawab sosial, hak Ekonomi-sosial-budaya, tanggung jawab negara

STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPost- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities.Key world: PMSCs contractor; legal status; direct participationAbstrakPasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagianlangsung dalam permusuhan..Kata kunci: kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung