Articles
16
Documents
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractKnowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research.  Literature  studies,  interviews,  and  observations  used  as  data  collecting  instruments.  The collected data  drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out  for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each regionKeywords: Harmonization, decentralization, regional tax.AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  taraf  harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris.  Instrumen  pengumpul  data  menggunakan  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan  observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua,  telah  terjadi  harmonisasi  kebijakan  pembentukkan  Peraturan  Daerah  ditiga  kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU. Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah

SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013

REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutangKUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalah serta solusinya. Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakanmetode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuannormatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDEStanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, yangpertama sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro(PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdata, selarasdengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selarasdengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selarasdengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutangtanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankannasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkankembali oleh Direksi BRI.Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.

ASPEK YURIDIS KEBERADAAN AGEN DALAM MODEL BRANCHLESS BANKING DI SISTEM PERBANKAN INDONESIA

PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the presence of the agents in the judicial aspect of branchless banking models in the Indonesian banking system and the protection of customers. This study uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and conceptual approaches. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. Branchless banking is a service bank without branches, to enable people to conduct banking transactions without visiting a branch office with intermediary agents. One of branchless banking services, namely the Layanan Keuangan Digital (LKD) in the form of mobile phone accounts. LKD notch in the banking agent that replaces the function of a bank in the common people, especially people with middle class economics. Branchless banking in Indonesia can help banks to improve its function as an intermediary institution, but on the other hand can also pose risks in connection with third party involvement in the delivery of services. Thus, the bank must also provide protection to its customers, both preventive and repressive protection. Banks must also play an active role to educate the customer to understand the risks involved in LKD, the OJK as a regulator that banks should provide clear rules on protection against micro customers.Keyword: bank, branchless banking, agent, protection, customer.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis keberadaan agen dalam model branchless banking di perbankan Indonesia dan perlindungan terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan silogisme deduksi. Branchless banking merupakan layanan bank tanpa kantor cabang, membuat masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan tanpa perlu mendatangi kantor cabang dengan perantara agen. Salah satu layanan branchless banking yaitu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang berupa rekening ponsel. Kedudukan agen LKD dalam perbankan yaitu menggantikan fungsi bank di masyarakat umum, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Branchless banking di Indonesia dapat membantu perbankan dalam meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun dilain sisi juga dapat menimbulkan risiko sehubungan dengan keterlibatan pihak ketiga dalam memberikan layanannya. Maka dari itu bank harus juga memberikan perlindungan pada nasabahnya, baik perlindungan preventif maupun represif. Bank harus juga berperan aktif memberikan edukasi kepada nasabah untuk memahami risiko pada LKD, OJK sebagai regulator perbankan harus memberikan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap nasabah mikro.Kata Kunci: bank, branchless banking, agen, perlindungan, nasabah

HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Knowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009, makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region Keywords: Harmonization, decentralization, regional tax. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU. Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor, it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques.Keywords : CSR, Legal responsibility, the welfare of society. AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisikekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.Kata kunci: CSR, Pertanggungjawaban Hukum, Kesejahteraan Masyarakat

PROBLEMATIKA PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska

Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Purposes of this article are knowing the obstacle of settlement wealth Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation. This research is empirical with descriptive research. The location of the research at the Office of the advocate Heru S. Notonegoro and Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data Collected technique through interview and library research. Analytical technique with qualitative and interactive model. The results of this research, the settlement of wealth’s Yayasan Bhakti Sosial Surakarta is the obstacles the process of Foundation can be classified into three things according the theory of Legal System by Friedman, judging from its legal Structure is Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Specifically less scrupulous and clearly in the verdict, then dropped from the substance of the law is the verdict No. 141/G.Pdt/ 2010/PN Ska defective award,the case Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation reflects that culture law of the organs the Foundation are not obedientproduct law. Sanctions can be applied to the organs of the Foundation are not doing the settlement of wealth Foundation disbanded is article 70 of Act No. 16 Of 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 about the Foundation, in addition to applying criminal sanctions can also apply the tort with petitum UVB and sequestration.Keywords: The settlement, Wealth, Foundation, CourtAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Sanksi yang dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Advokat Heru S. Notonegoro dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara  dan  studi  kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat digolongkan  menjadi  tiga  hal menurut teori Legal System dari Friedman, Dilihat dari Struktur Hukumnya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus kurang cermat dan jelas dalam menjatuhkan putusan, kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu Putusan No. 141/G Pdt. 2010/ PN Ska yang cacat amar putusannya, kasus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta mencerminkan bahwa budaya hukum dari Organ Yayasan tidak taat produk hukum. Sanksi yang dapat diterapkan untuk Organ Yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar adalah Pasal 70 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain menerapkan sanksi pidana juga dapat menerapkan perbuatan melawan hukum dengan petitum Putusan Serta Merta dan Sita Jaminan.Kata Kunci : Pemberesan, Harta Kekayaan, Yayasan

PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst)

Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe writing is aimed at knowing comparation of the securities company’s bankruptcy application filed by the creditor through a study of Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST and Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST . The research method used was the normative legal research. The approach used is approach the law made by reviewing all the regulations the laws. Data source used are legal materials that include primary and secondary. From this research, Who knew can apply for bankrupt securities companies distinguished on the basic of historical facts in the period before the birth of the UU OJK authority to apply for bankrupty as the provisions of article 2 paragraph (4) of the act is on the bankrupty of Bapepam.  For a period after the inception of the UU OJK are ”lex post teriori derograt legi priori” authority Bapepam regulated in article 2 paragraph (4) of the act of bankruptcy entirely switched to OJK. The filing of the petition for bankruptcy securities firm precedent  proposed by creditors in the Coommercial Court decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST and in the Commercial Court decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Based on research can be concluded the receipt of the petition for bankrupt securities companies filed by creditors does not comply with the legislation. But with the Commercial Court Decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat that have cancelled with Court of Commerce decision number.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat be bright spot of the existence of legal certainty in a bankruptcy dispute resolution in the field od capital market.Keywords: the petition in bankruptcy, securities company, creditorsAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor melalui studi putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.  Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dibedakan berdasarkan fakta kesejarahan yakni masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan ada pada Bapepam. Untuk masa setelah lahirnya UU OJK secara ”lex post teriori derograt legi priori” kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK.  Contoh preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya permohonan pailit perusahaan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 menjadi titik terang adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan di bidang pasar modal.Kata kunci: permohonan pailit, perusahaan efek, kreditor.

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)

Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses  doctrinal  or  normative  prescriptive  research  methods.  Results  of  this  study  is  the  absence  of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.Keyword: Trademark registration, weakness of Act AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN BANK SEBAGAI PERUSAHAAN TARGET AKUISISI

Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know what legal protection for banks as the target company in the acquisition, as mandated by article 5 of Government Regulation No.28 of 1999 on Merger, Consolidation and Acquisition bank. This research uses the legislation and conceptual approach. Source material law use either be primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials were used that the study of literature. The analysis technique use is the syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the result of this research, that there is some protection to the bank`s target of both preventive and repressive set out in the legislation. Legal protection stipulated in the legislation itself is nothing explicitly regulated there is also a set implicitly that acquisition must obtain permission from the head of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in advance, then the criteria that should be met by the new controlling shareholder in order to acquire bank will be tested and assessed by the OJK, and the arrangements regarding the requirement to hold sufficient capital to shareholders of the controlling shareholder in the bank.Keywords: Legal Protection, Bank Acquisition, Target CompanyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk megetahui perlindungan hukum seperti apa bagi bank sebagai perusahaan target dalam akuisisi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa ada beberapa perlindungan kepada bank target baik itu prefentif dan juga represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang diatur secara eksplisit ada juga yang diatur secara implisit yakni akuisisi yang wajib memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu, kemudian adanya kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali baru untuk dapat mengakuisisi bank yang nantinya akan di uji dan dinilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bank.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Bank, Perusahaan Target

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG MEMPUNYAI KLAUSULA ARBITRASE

Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out the authority was given to the court from Arbitration Regulation in the business disputes with an arbitration’s clauses and the implication of legal consequences from the court’s verdict was given at the business disputes with an arbitration’s clauses. This research is a legal prescriptive and applied. The research method uses a statue approach and a case approach. The legal materials are the primary legal material, secondary legal material, and tertiary material. Mechanical collection of legal materials studied rule and literature with deductive method. The result of the research are. First, the court’s authorities are appoint arbitrator, right of refusal arbitrator, accepting registration of the arbitration verdict, implimentation of the arbitration’s verdict, and cancelled of the arbitration’s verdict. The excepting in article 3 jo. 11 of Arbitration Regulation to the court for examine and give a verdict to the business disputes with an arbitration clauses. Second, the legal consequences are the court’s verdict could not held by the party who not willing and the verdict does not have a legal certainty. Keyword: Arbitration, Court, ProblematicsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menelaah tentang kewenangan apa yang diberikan terhadap Pengadilan Negeri oleh UU Arbitrase dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi peraturan dan studi kepustakaan dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan UU Arbitrase adalah dalam menunjuk arbiter, hak ingkar arbiter, menerima pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase dan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pengecualian Pasal 3 jo. 11 UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Kedua, Akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dan tidak memiliki kepastian hukum.Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan, Problematika