0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISIA
Articles
3
Documents
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractKnowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research.  Literature  studies,  interviews,  and  observations  used  as  data  collecting  instruments.  The collected data  drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out  for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each regionKeywords: Harmonization, decentralization, regional tax.AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  taraf  harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris.  Instrumen  pengumpul  data  menggunakan  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan  observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua,  telah  terjadi  harmonisasi  kebijakan  pembentukkan  Peraturan  Daerah  ditiga  kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU. Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah

HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)

YUSTISIA Vol 91 (2015)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Knowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009, makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region Keywords: Harmonization, decentralization, regional tax. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU. Kata Kunci : Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah

MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPerkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.Keywords: farmer, water, irrigation, food.AbstrakPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkatpetani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.Kata Kunci: petani, air, irigasi, pangan.