Articles

Found 17 Documents
Search

Adopsi Inovasi Media Sosial Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FDK UIN Suska Riau (Studi Kasus Konsentrasi Public Relations) Badri, Muhammad; Antin, Titi
Jurnal Dakwah Risalah Vol 26, No 4 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal Dakwah Risalah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.268 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adopsi  inovasi media sosial mahasiswa Konsentrasi Public Relations Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei deskriptif secara online terhadap 100 mahasiswa semester 5 yang terdaftar pada kelas e-learning UIN Suska, diperoleh temuan bahwa adopsi inovasi media sosial sebagian besar didominasi oleh penggunaan jejaring sosial khususnya Facebook, Twitter dan Instagram. Sedangkan Blog, Youtube dan Kaskus masih sedikit diadopsi oleh mahasiswa. Dalam komunikasi inovasi media sosial, peran dosen sebagai sumber pengetahuan dan persuasi masih rendah. Komunikator inovasi sebagian besar berasal dari jejaring pertemanan. Adopter media sosial sebagian besar tetap terus melanjutkan adopsi karena dinilai bermanfaat bagi eksistensi diri dan pendukung studi.
PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi pada Gerakan Desa Membangun) Badri, Muhammad
Jurnal Dakwah Risalah Vol 27, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Jurnal Dakwah Risalah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.704 KB)

Abstract

Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi media hibrida terbukti mempermudah desa-desa inovatif membangun  jejaring dan memberdayakan komunitasnya guna mempersempit kesenjangan TIK, salah satunya adalah melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM); (2) Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM; (3) Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan; (4) Mengetahui pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis konten website GDM (http://desamembangun.or.id/) dan konten website desa berbasis desa.id yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) GDM lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung top down dengan program pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi tepat guna serta perlindungan warga desa; (2) Paradigma pembangunan pedesaan yang dijalankan GDM berbasis TIK dengan mengoptimalkan aplikasi sistem informasi desa dan internet pedesaan; (3) Permasalahan pengembangan TIK berkaitan dengan rendahnya infrastruktur TIK di pedesaan dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan yang diselesaikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan; (4) Media komunikasi pedesaan yang dikembangkan adalah website desa dengan domain desa.id, pengembangan aplikasi open source, dan interkoneksi desa.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI Badri, Muhammad; Masriyani, Masriyani; Islah, Islah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 1 (2016): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.257 KB)

Abstract

Traffic violations are the problem causes the majority of traffic accidents. Mainly because of the human factor that road users do not obey traffic rules, police have been carrying out various efforts, both preventive repressive through socialization to society and give blangko fines speeding tickets and persuasive manner through educational outreach to the public about traffic laws in perspective of legislation, traffic and road transport is regulated in Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter referred to as the traffic laws and Road Transport). In the Traffic laws and Road Transport, among other organized effort of coaching, prevention and law enforcement in the field of road transport and traffic. The coaching efforts made through an increase in the intensity of traffic education and extension of law and the construction of human resources. Due to traffic accidents besides inflicting casualties and property losses also financially/materially, as the amount of losses in natural by riders. It is concerned, if not done strategic steps to enhance safety and compliance with traffic laws of society, then it will add to the long list of casualties and losses are material.Keyword : law enforcement, traffic
PROGRAM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Badri, Muhammad
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 3 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.29 KB)

Abstract

Narcoticswas nowgrowingexplosiveand has even beenup toon the State ofthetrouble.He spread all over and all levels of society. Act No. 35 in 2009 about the Narcotic is defined that the existence of rehabilitation against the abusers (or recovering) Narcotic contained in article 54. Based on the present article rehabilitation can be organized by the Government or society that is instasi set in a regulation of the Minister, than that at this time the community demands that in the user complete a narcotic which proved to the user judges gave the verdict of the rehabilitation Program of rehabilitation of narcotics is a series of coordinated and integrated effort, consisting of medical efforts, psychosocial guidance, mental, religious, education and exercise Polytechnic to improve adaptability, independence andhelp ourselvesas well as toachievefunctionalcapabilitiesin accordance with thepotential, bothphysical, mental, social and economic.Keyword : rehabilitation,narcotics 
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Badri, Muhammad
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 3 (2014): Oktober
Publisher : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.867 KB)

Abstract

Corruption at this time has caused damage in various aspects of community life, the nation and the state that the prevention and eradication of corruption needs to be done continuously and sustainably. The government is trying to build a national political commitment to eradicate corruption by issuing regulations and provisions of law through legislation, for example: in No.X MPR / MPR / 1998 and TAP MPRNo.XI / MPR / 1998, Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and free from corruption, law No.31 of 1999 on Eradication of Corruption, Presidential Decree No. 81 Year 1999 on the Establishment of the State Wealth Audit Commission, undnag-undnag No. 20 of 2001 on the Amendment Act 31 of 1999 and Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, later socialization conducted Komis Pemberantsan related corruption anti-corruption program is done by providing a comprehensive explanation and a more grounded about the things that are included in the category of acts of corruption, it will be very effective giving signs for society and form of monitoring the state and government agencies are still biased more optimized implementation.Keyword :  eradication, prevention, corruption
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN MELUASNYA KEJAHATAN TERORGANISASI Badri, muhammad
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.261 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kebijakan kriminal dengan meluasnya kejahatan terorganisasidengan rumusan masalah “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Meluasnya Kejahatan Terorganisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Apabila diteliti perundang-undangan Narkotika, khususnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kapada kejahatan terorganisasi yang di lakukan oleh korporasi, terlihat bahwa Undang-undang Narkotika sama sekali tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas kapan suatu tindak pidana  atau kejahatan terorganisasi yang dapat dilakukan oleh korporasi. Key Note :   Kebijakan Kriminal,Kejahatan,Terorganisir
MENGELOLA KONFLIK PERBEDAAN BUDAYA PROFESI WARTAWAN DAN HUMAS Badri, Muhammad
Metacommunication: Journal of Communication Studies Vol 1, No 1 (2016): Maret
Publisher : Metacommunication: Journal of Communication Studies

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik dapat terjadi karena perbedaan profesi. Sebab semua profesi memiliki budaya kerja, kode etik, dan standar operasional yang berbeda pula. Contoh kasus konflik akibat budaya profesi  adalah antara wartawan dengan humas. Sebab keduanya meskipun selalu berhubungan tapi memiliki tugas dan peran yang kontras. Wartawan menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial sehingga kerap mengkritisi perusahaan. Sementara humas berusaha menjaga reputasi perusahaan melalui pembentukan citra positif di benak masyarakat, salah satunya memanfaatkan media. Konflik kepentingan tersebut dapat dihindari bila masing-masing menghargai budaya profesi. Tapi bila tetap terjadi konflik, humas harus memahami regulasi yang berlaku dalam rangka melindungi kebebasan pers yaitu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui KUHP yang berpotensi mempertajam konflik. Sesuai UU Pers permaslahan dengan pers bisa diselesaikan melalui hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.Namun bila hak jawab tidak ditanggapi bisa langsung mengadu ke Dewan Pers yang dapat berperan sebagai mediator.Sebab fungsi Dewan Pers antara lain adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
SISTEM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Badri, Muhammad
PROSIDING KOMUNIKASI PROSIDING : AKSELERSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (BUKU
Publisher : PROSIDING KOMUNIKASI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur TIK kini menjangkau wilayah pedesaan dengan semakin luasnya jaringan telepon seluler yang terintegrasi dengan teknologi internet. Potensi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para inovator di pedesaan untuk membangun sistem komunikasi berbasis TIK. Keinginan masyarakat desa melakukan perubahan sosial dan digital mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah dan lembaga-lembaga nirlaba. Hasilnya, desa-desa kini semakin berdaya secara teknologi dengan hadirnya aplikasi sistem informasi desa dan penggunaan domain ‘desa.id’. Hingga saat ini kurang lebih 2.087 desa menggunakan domain itu dalam pengembangan website desa berbasis sumber terbuka, sebagai media baru untuk mengomunikasikan desa ke dunia global. Revolusi teknologi komunikasi pada level desa tersebut kemudian mendorong inovasiinovasi lain berkaitan dengan TIK sehingga menciptakan sistem komunikasi pembangunan yang integratif. Hasilnya desa-desa kini dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien. Meski demikian pengembangan TIK pedesaan tidak boleh mengabaikan kearifan lokal dan konsekuansi jangka panjang. Kata kunci: komunikasi, pedesaan, TIK.
SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL PASCA BENCANA Badri, Muhammad
Jurnal Dakwah Risalah Vol 29, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Jurnal Dakwah Risalah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.159 KB)

Abstract

Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam dan non alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Menghadapi potensi bencana tersebut perlu ada upaya penanggulangan dengan melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, dan masyarakat. Sistem komunikasi diperlukan agar kegiatan penanganan bencana lebih terkoordinasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien. Keterlibatan banyak pihak dalam penanganan bencana menunjukkan adanya sistem komunikasi yang berjalan baik secara alamiah maupun melalui intervensi kebijakan. Paradigma sistem komunikasi dalam penanganan bencana harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dibandingkan memberikan bantuan sesaat (charity). Sebagai sebuah sistem, antarelemen  (subsistem) harus saling terkait dan berkoordinasi dalam penanganan pasca bencana mulai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan juga idealnya secara holistik di berbagai sektor secara berkelanjutan. Untuk itu model partisipatif merupakan strategi yang ideal dalam pembangunan sosial dengan tujuan jangka panjang untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti semula.
Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Badri, muhammad
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.685 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi dalam tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang syarat penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana, tidak terdapat parameter yang terukur atau kriteria yang jelas  mengenai mengapa seseorang harus ditahan. Ketentuan penetapan penahanan yang sebaiknya diterapkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi agar mampu meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah berupa penguatan terhadap ketentuan penetapan tersangka. Kata Kunci : Analisis Sanksi, Korupsi, Penetapan Penahanan