Jaelan Usman, Jaelan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Professional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the deter- mination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of fre- quency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and question- naire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candi- dates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Reg- istration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evalu- ation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to de- termine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the governments role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.

FORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR)

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda Literacy Al-Quran (BCTA) which passed in 27 April 2012, but actually this regulation has long proclaimed the new year, but this can be realized and in Perda. Researchers are encouraged to try to describe and explain the Islamic Government Study On Implementation Of Government Policy Regulation Literacy Al-Quran In Makassar. Type of study is a survey approach, using interviews and questionnaires as material to reveal the facts and data necessary research to support the discussion of research. Survey and interview approach is an approach in making the news and the fact that these events are found relative, the distribution for further research. Surveys and interviews are also used to investigate the implementation of government policies in achieving the objectives for the implementation of Regulation Literacy Al-Quran, study uses informants. This study uses data analysis techniques derived from the results of this study will be analyzed descriptively the result of an interview with the informants and respondents will also be supported with quantitative data in the form frekuensi.Hasil tabulation showed that people have taken enthusiastically to the government’s policy the enforcement of laws Literacy Quran could bring a lot more people know the Koran and fluent in reading the Al-Quran for the betterment of life towards a better society, Till hopes ideals of the nation can be achieved as stated in the introduction of legislation (nation intellectual life and participate in the establishment of world order bedasarkan lasting peace and social justice for all Indonesian people), the next generation will be a major Insan literacy understand the Quran for the continued life of the nation and the state can be achieved. PERDA Baca Tulis Al-Quran (BCTA) yang disahkan pada bulan 27 April 2012, tetapi sebenarnuya perda ini sudah lama dicanangkan namun baru tahun ini dapat terealisasikan dan di perda. Peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Pemerintahan Islam Study Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perda Baca Tulis Al-Quran Di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini merupakan pendekatan survey, wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan untuk mengungkap data dan fakta penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pendekatan survey dan wawancara merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan berita dan fakta sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi untuk penelitian lebih lanjut. survey dan wawancara juga digunakan untuk menyelidiki tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam mencapai tujuan demi terlaksananya Perda Baca Tulis Al-Quran, Penelitian ini menggunakan informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif yakni hasil dari wawacara dengan informan dan responden yang juga akan didukung dengan data-data kuantitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusias terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemberlakuan Perda Baca Tulis Al-Quran yang bisa membawa masyarakat jauh lebih mengenal Al-Quran dan fasih dalam membaca Al-Quran demi perbaikan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, Hingga harapan cita-cita bangsa dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan perundang-undangan (mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia), generasi penerus akan menjadi Insan yang utama yang paham baca tulis Al-Quran demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dapat tercapai.

KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.