Hayatun Naimah, Hayatun
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

LAHIRNYA PERDA BERBASIS SYARI’AH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2735.611 KB)

Abstract

Munculnya Perda-perda berbasis syari’ah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro-perda berbasis syari’ah, lahirnya perda-perda tersebut dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan “moral” individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan Perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan Perda berbasis syari’ah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perda barbasis syari’ah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan sejalan atau bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian, yaitu dengan cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Legislatif Review oleh Lembaga Legislatif.

Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The process of the power transition from President Soekarno to President Soeharto left the story of political issues. One of the important issues marked the downfall of SukarnoaspresidentisNawaksaraincident.ThetransitionfromPresidentSuhartoto President BJ Habibie started with students strikes that forced Suharto to step down from his position as President. The strike was ended with resignation of Soeharto. Therefore, the vice president, Habibie, was appointed to be President. This raised a polemic about the legiticay of Habibie as President. The next power transition is from President Habibie to Abdurrahman Wahid and from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri. The transition from President Abdurrahman Wahid to Megawati Sukarnoputri started with the emergence of many participant political parties in the election. It made more than one candidate for President so the election of President was done by MPR. That period is considered as the most democratic power transition process in the history of the Indonesian state administration. Susilo Bambang Yudoyono, who was the president after megawati, was the first president elected by people through direct election.Kata kunci : Peralihan Kekuasaan, Presiden

KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.731 KB)

Abstract

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-’Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas’ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi’i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.