Articles

Found 9 Documents
Search

Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat Mahmud, Amir; Satria, Arif; Kinseng, Rilus A.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

The zoning is not as usual and natural issues but complicated processes that determines allowed and prohibited activities of resources user. From economic views, zonation could potentially take advantages and disadvantages, and socially it create a conflict as consequence of limited accesses. This research as qualitative research aims to observe zones utilization and it impacts to marine resource users in Bali Barat National Parks (BBNP). The results show that utilization of marine zoning in BBNP is to ecology-biology protection, tourist and fisheries with resources user namely Boarding of BBNP, tourist company and fishers. Zoning results in regulating user activities including limited activities.
SEJARAH MARGINALISASI ORANG RIMBA BUKIT DUA BELAS DI ERA ORDE BARU Muchlis, Fuad; Lubis, Djuara P.; Kinseng, Rilus A.; Tasman, Aulia
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 2 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i2.4972

Abstract

The dynamics life of Orang Rimba at Bukit Dua Belas National Park is inseparable from the forest, because the forest become the foundation of the survival of the Orang Rimba and to be identifies the various wisdom traditions and culture of Orang Rimba. Problems then arise when the forest as a living space of Orang Rimba being massively exploited. This article describes the a portrait of the life and history of the Orang Rimba and marginalization of Orang Rimba at TNBD. Results of the study explained that the historical changes in cultural identity and lifestyle Orang Rimba is not regardless of changes in the landscape that is constantly degraded TNBD. The degradation as a result of state policy by granting permission HPH, HTI and oil palm plantations and transmigration program was a major factor in the marginalization of Orang Rimba Dinamika kehidupan Orang Rimba di Bukit Dua Belas tidak terlepas dari hutan,  karena hutan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup Orang Rimba dan menjadi identitas berbagai kearifan, tradisi dan budaya Orang Rimba. Persoalan muncul saat hutan sebagai ruang kehidupan mereka terus menerus tereksploitasi secara massif. Artikel ini mendeskripsikan potret kehidupan Orang Rimba dan sejarah marginalisasi terhadap Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan identitas budaya dan pola hidup Orang Rimba tidak terlepas dari perubahan bentang alam di Bukit Dua Belas terus terdegradasi. Degradasi akibat kebijakan negara melalui pemberian izin HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit serta program transmigrasi menjadi faktor utama marginalisasi Orang Rimba. 
EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PERLUNYA PERBAIKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG/ Palm Oil Expansion and Requirement Spatial Planning Policy Improvement Ishak, Andi; Kinseng, Rilus A.; Sunito, Satyawan; Damanhuri, Didin S
Perspektif Vol 16, No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Puslitbang Perkebunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.918 KB) | DOI: 10.21082/psp.v16n1.2017.%p

Abstract

ABSTRAK Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena menjadi sumber pendapatan negara dan penyedia lapangan kerja yang cukup signifikan. Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar dunia saat ini dengan luas perkebunan lebih dari 10 juta hektar dan melibatkan sekitar 16 juta tenaga kerja. Ekspansi perkebunan kelapa sawit disebabkan oleh kesesuaian agroklimat, permintaan global, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kelapa sawit berpotensi dikembangkan pada lahan seluas 51,4 juta hektar dan telah dibudidayakan pada 22 provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati 4-23 kali lebih banyak dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya serta dimanfaatkan secara luas untuk bahan baku industri pangan dan non pangan di seluruh dunia. Dukungan kebijakan pemerintah telah mendorong investasi swasta masuk dalam industri kelapa sawit dan melakukan ekspansi perkebunan secara besar-besaran dalam tiga dekade terakhir. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak positif pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan swasta mendorong konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat, perubahan pola nafkah petani, dan migrasi tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah. Namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali telah berdampak negatif karena menyebabkan konflik agraria, deforestasi, dan kebakaran hutan yang memicu kabut asap. Kebijakan pemerintah terkait moratorium sawit yang dilakukan secara simultan dengan penataan ruang menjadi relevan untuk mencegah semakin luasnya dampak negatif akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit.Kata kunci: Kelapa sawit, dampak, moratorium, kebijakan spasial. ABSTRACTPalm oil (Elaeis guineensis Jacq) is an important commodity for the Indonesian economy as it becomes a significant source of state income and employment providers. Indonesia is the world's largest palm oil exporter today with a plantation area of more than 10 million hectares and involves about 16 million workers. The expansion of oil palm plantations is due to the suitability of agro-climate, global demand, and government policy support. Oil palm has the potential to be developed on an area of 51.4 million hectares and has been cultivated in 22 provinces in Indonesia, mainly on the islands of Sumatra and Kalimantan. Palm oil is able to produce vegetable oil 4-23 times more than other vegetable-producing crops and widely used for food and non-food industry raw materials worldwide. Government policy support has encouraged private investment into the palm oil industry and expanded large-scale plantations in the past three decades. The expansion of oil palm plantations has a positive impact on the socio-economic conditions of rural communities. The development of private plantations encourages land conversion to smallholder oil palm plantations, changes in farmers' livelihood patterns, and labor migration to plantation areas that increase community incomes and accelerate regional development. But the uncontrolled expansion of oil palm plantations has had a negative impact as it causes agrarian conflicts, deforestation, and forest fires that trigger haze. Government policies related to the palm oil moratorium simultaneously conducted with spatial arrangement become relevant to prevent the increasing extent of the negative impact due to the expansion of oil palm plantations.Keywords: Palm oil, impact, moratorium, spatial policy.
Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat Mahmud, Amir; Satria, Arif; Kinseng, Rilus A.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 18, No 3 (2015): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.13141

Abstract

The zoning is not as usual and natural issues but complicated processes that determines allowed andprohibited activities of resources user. From economic views, zonation could potentially take advantagesand disadvantages, and socially it create a confl ict as consequence of limited accesses. This research asqualitative research aims to observe zones utilization and it impacts to marine resource users in Bali BaratNational Parks (BBNP). The results show that utilization of marine zoning in BBNP is to ecology-biology protection, tourist and fi sheries with resources user namely Boarding of BBNP, tourist company and fi shers. Zoning results in regulating user activities including limited activities.
FAKTOR ETIKA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI INDONESIA Kinseng, Rilus A.
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2009): DESEMBER (2009)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.025 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v4i2.5828

Abstract

Etika menyangkut perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Kini disadari bahwa etika tidak hanya menyangkut interaksi atau hubungan antar sesama manusia, tetapi juga sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan tulisan ini adalah untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor etika dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang dikombinasikan dengan pengalaman lapang penulis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai bahan refleksi pemikiran secara teoritis. Data tersebut digunakan untuk pengembangan ide atau pemikiran lebih lanjut pada tulisan ini. Keadilan sosial merupakan satu bentuk etika sosial yang sangat penting diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, termasuk dalam penetapan zona penangkapan maupun perijinan alat tangkap. Dari segi etika lingkungan, etika lingkungan yang dominan di kalangan pengguna sumberdaya perikanan di Indonesia adalah antroposentrisme. Oleh sebab itu, pengelolaan sumberdaya perikanan seperti penetapan kawasan konservasi laut harus memperhatikan implikasi dari etika lingkungan ini. Tulisan ini mengusulkan perlunya mendekonstruksi etika antroposentrisme dan menggantikannya dengan etika ”teosentris”. Tittle: Ethical Factor in the Fisheries Management in IndonesiaEthics is about human conduct that considered as good or bad, proper or not proper. However, it has been acknowledged that ethics is not only important in the relation among people (human being), but also in relation between humans and their environment. The objective of this paper is to show the important of ethics to be taken into account in managing fishery resources in Indonesia. The method used was literature study combine with the author's field experiences. These data and as information where used to develop ideas and thoughts in this paper. It was argued that social justice is one of the social ethics that is very important to be considered, for example in establishing fishing zones as well as in permitting type of fishing gear to be used. Regarding environmental ethics, it was argued that the most common and dominant ethics among fishery resources users in Indonesia is anthropocentrism. Therefore, fishery resource management should pay serious attention to its implication in managing fishery resources, such as in the case of establishment of marine protected areas. This paper contended that it is needed to deconstruct the anthropocentrism and replace it with “theocentrism”.
AKSES DAN STRATEGI AKTOR-AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA WADUK DJUANDA Priyatna, Fatriyandi Nur; Kinseng, Rilus A.; Satria, Arif
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2013): Juni (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.107 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v8i1.1190

Abstract

Penelitian dalam tulisan ini bertujuan, (1) menganalisis akses sumber daya berbasis hak kepemilikan sumber daya, dan (2) menganalisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional. Penelitian dilakukan di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan akses sumber daya berbasis hak diperoleh melalui regulasi formal dan teridentifikasi perbedaan kepentingan diantara pihak otoritas. Perum Jasa Tirta II (PJT II) cenderung membatasi dan mengurangi jumlah keramba jaring apung (KJA), namun Dinas Peternakan dan Perikanan cenderung mempertahankan jumlah KJA. Hasil analisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional menunjukkan aktor pengguna menggunakan mekanisme akses sebagai strategi memperoleh, mempertahankan dan mengontrol akses sumber daya. Mekanisme akses berbasis struktural dan relasional meliputi konfigurasi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial. Implikasi kebijakan penelitian ini perlu dilakukannya redistribusi hak pemanfaatan bertujuan mengantisipasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial serta kesempatan usaha.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AREAL PERLINDUNGAN LAUT – BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA Erwiantono, Erwiantono; Amanah, Siti; Asngari, Pang S.; Kinseng, Rilus A.
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 2 (2013): DESEMBER (2013)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.334 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v8i2.5673

Abstract

Pada dua dekade terakhir, kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu telah menunjukkan degradasi yang mengkawatirkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2004 Pemda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama masyarakat menerapkan program Areal Perlindungan Laut–Berbasis Masyarakat (APL–BM) di lima kelurahan. Tujuan penelitian  adalah : (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL–BM, dan; (2) menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan selama periode Juni 2011–Mei 2012 dengan menggunakan kuesioner, pengamatan dan kajian pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah individu pemanfaat utama sumberdaya alam berbasis ekosistem terumbu karang secara langsung. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah acak berproporsi sehingga terpilih 202 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptifdan inferensia dengan model persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APL–BM pada keseluruhan tahapan kegiatan adalah rendah dan (2) faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah kemampuan organisasi dan motivasi masyarakat. Kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh indikator pendekatan komunikasi, kesesuaian konsepsi program dan intensitas peran penyuluhan. Title: Community’s Participation in Managing Community Based – Marine Protected Area in Kepulauan Seribu District, DKI JakartaIn the last two decades, the coral reef ecosystem in Kepulauan Seribu has shown a significant degradation. Considered this, in 2004 the government of Kepulauan Seribu District initiated collaborative program in five villages and the program called as community based–marine protected area. The researchobjectives were: (1) to analyze community’s participation level in managing marine protected area in Kepulauan Seribu District and (2) to analyze the determinant factors that influence the community’s participation. The data were collected from June 2011 – May 2012 by using questionnare, observation and reviewing existing documents. Units of analizing were 202 respondents of primary stakeholders that utilize fisheries–marine resources directly. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics based on structural equation modelling (SEM). The conclusions of the study are: (1) the levelof community’s participation in managing marine protected is low and (2) this condition is influenced by community organisation’s ability and community’s motivation. Community organisation’s ability and motivation are in low level. The factors which influence community organisation’s’ ability and community’s motivation are communication approaches, the compatibility of program conception and intensity of extention agents roles.
Analysis of Strategies and Success Factors of Fishers Social Movement Nasution, Charity Naysa; Kinseng, Rilus A.; Adiwibowo, Soeryo
JURNAL ILMU SOSIAL Volume 18, Issue 1, Year 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.18.1.2019.62-80

Abstract

The sources of social change are diverse; one of which is the social movement. The study of social movements is essential for understanding contemporary society and the direction of its movement. Whether or not a movement is massive does not hide the reality that social movements can change history, sometimes by causing significant changes. The emergence of social movements is not sudden but determined by various factors, such as political opportunities, mobilization structures, and framing processes. A new factor which becomes the focus of the present study is related to the complexity of the actors involved in a social movement. This focus is important, given the mapping of strengths and roles of actors who have networked in different spheres of power has its benefits in order to analyze the dynamics of social movements. This study aims to analyze the success factors of the fishers? social movement and the roles of actors in determining the strategy of the movement, which can influence the results. This research used a mixed-method that involves a combination of qualitative and quantitative approaches. The results showed that actors in the social movement of fishers were divided into five layers with a hierarchical structure, while each layer had different roles and responsibilities. Furthermore, mobilized resources include moral resources, material resources, socialorganizational resources, and human resources. 
SEJARAH MARGINALISASI ORANG RIMBA BUKIT DUA BELAS DI ERA ORDE BARU Muchlis, Fuad; Lubis, Djuara P.; Kinseng, Rilus A.; Tasman, Aulia
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 2 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i2.4972

Abstract

The dynamics life of Orang Rimba at Bukit Dua Belas National Park is inseparable from the forest, because the forest become the foundation of the survival of the Orang Rimba and to be identifies the various wisdom traditions and culture of Orang Rimba. Problems then arise when the forest as a living space of Orang Rimba being massively exploited. This article describes the a portrait of the life and history of the Orang Rimba and marginalization of Orang Rimba at TNBD. Results of the study explained that the historical changes in cultural identity and lifestyle Orang Rimba is not regardless of changes in the landscape that is constantly degraded TNBD. The degradation as a result of state policy by granting permission HPH, HTI and oil palm plantations and transmigration program was a major factor in the marginalization of Orang RimbaDinamika kehidupan Orang Rimba di Bukit Dua Belas tidak terlepas dari hutan, karena hutan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup Orang Rimba dan menjadi identitas berbagai kearifan, tradisi dan budaya Orang Rimba. Persoalan muncul saat hutan sebagai ruang kehidupan mereka terus menerus tereksploitasi secara massif. Artikel ini mendeskripsikan potret kehidupan Orang Rimba dan sejarah marginalisasi terhadap Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan identitas budaya dan pola hidup Orang Rimba tidak terlepas dari perubahan bentang alam di Bukit Dua Belas terus terdegradasi. Degradasi akibat kebijakan negara melalui pemberian izin HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit serta program transmigrasi menjadi faktor utama marginalisasi Orang Rimba.