Muammar Arafat Yusmad, Muammar Arafat
Unknown Affiliation

Published : 9 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP TEORI PEMIDANAAN (Kontribusi Pemikiran dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional) Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.079 KB)

Abstract

Tulisan ini dimulai dari pandangan positivisme hukum  bahwa suatu teori hukum adalah bersangkut paut dengan hukum positif. Teori-teori pemidanaan yang yang kerap digunakan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana   sebelum sebelum berlakunya undang-undang pemasyarakatan masih bertujuan sebagai pembalasan atas duka nestapa yang dirasakan oleh korban atas perbuatan pelaku kejahatan. Berlakunya UURI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengubah paradigma pemidanaan dari sistem kepenjaraan yang bertujuan untuk membalas perlakuan pelaku kejahatan, menjadi sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Sebagai media analisis, penulis menggunakan teori-teori pemidanaan yaitu teori pembalasan (vergeldings theorie), teori mempertakutkan (afschriking theorie), teori memperbaiki (verbeterings theorie) dan teori gabungan. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan seputar pemidanaan di Indonesia dalam pandangan positivisme hukum sebagai salah satu agenda dalam pembaruan hukum pidana nasional
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.079 KB)

Abstract

Praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru  dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk  mengaburkan aktivitasnya  dan hadir dalam bentuk mutakhir.  Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi  keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih” dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan.Tulisan ini mencoba untuk menjawab persoalan tentang (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan  TPPU mampu mengatasi berbagai persoalan TPPU yang mendukung penegakan hukum. (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU di lembaga perbankan?Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa   UURI No. 8 Tahun 2010 lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU dengan bertambahnya jenis-jenis transaksi yang mencurigakan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah modus kejahatan yang semakin variatif dan kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan  memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai cyber crime sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.
ANALISIS HUKUM BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.079 KB)

Abstract

Marriage is a physically and mentally bond between a man and woman to be husbandand wife to form a happy and eternal family based on the Almighty God. Marriage Law No.1/1974 regulates about marriage age limit. Someone who wanted to marry must reach thecertain age allowed by marriage law. The restriction age for marriage is 19 years old for menand 16 years old for women and also 21 years old for men and women without an obligation toget permission from their parents, is one of the conditions of marriage, but it is not legalrequirement for validity of marriage. The purpose of limitation age for marriage is to care thephysical and mentality health of the couple and also for their children later. This research noted:The violation of the restriction age of marriage is still occurs and it happened due of factorssuch as the occurrence of premarital sex, ignorance of the rules, kinship and other factors.