Muammar Arafat Yusmad, Muammar Arafat
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP TEORI PEMIDANAAN (Kontribusi Pemikiran dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional) Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dimulai dari pandangan positivisme hukum  bahwa suatu teori hukum adalah bersangkut paut dengan hukum positif. Teori-teori pemidanaan yang yang kerap digunakan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana   sebelum sebelum berlakunya undang-undang pemasyarakatan masih bertujuan sebagai pembalasan atas duka nestapa yang dirasakan oleh korban atas perbuatan pelaku kejahatan. Berlakunya UURI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengubah paradigma pemidanaan dari sistem kepenjaraan yang bertujuan untuk membalas perlakuan pelaku kejahatan, menjadi sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Sebagai media analisis, penulis menggunakan teori-teori pemidanaan yaitu teori pembalasan (vergeldings theorie), teori mempertakutkan (afschriking theorie), teori memperbaiki (verbeterings theorie) dan teori gabungan. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan seputar pemidanaan di Indonesia dalam pandangan positivisme hukum sebagai salah satu agenda dalam pembaruan hukum pidana nasional
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek pencucian uang (money laundering) bukanlah sesuatu fenomena yang baru  dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk  mengaburkan aktivitasnya  dan hadir dalam bentuk mutakhir.  Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi  keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih” dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan.Tulisan ini mencoba untuk menjawab persoalan tentang (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan  TPPU mampu mengatasi berbagai persoalan TPPU yang mendukung penegakan hukum. (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU di lembaga perbankan?Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa   UURI No. 8 Tahun 2010 lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU dengan bertambahnya jenis-jenis transaksi yang mencurigakan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah modus kejahatan yang semakin variatif dan kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan  memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai cyber crime sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.
ANALISIS HUKUM BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yusmad, Muammar Arafat
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physically and mentally bond between a man and woman to be husbandand wife to form a happy and eternal family based on the Almighty God. Marriage Law No.1/1974 regulates about marriage age limit. Someone who wanted to marry must reach thecertain age allowed by marriage law. The restriction age for marriage is 19 years old for menand 16 years old for women and also 21 years old for men and women without an obligation toget permission from their parents, is one of the conditions of marriage, but it is not legalrequirement for validity of marriage. The purpose of limitation age for marriage is to care thephysical and mentality health of the couple and also for their children later. This research noted:The violation of the restriction age of marriage is still occurs and it happened due of factorssuch as the occurrence of premarital sex, ignorance of the rules, kinship and other factors.
PENATAKELOLAAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM ISLAM (AL MAQASHID AS SYAR’IYAH) Yusmad, Muammar Arafat
MUAMALAH: Jurnal Ekonomi Vol 3, No 2 (2013): Muamalah
Publisher : MUAMALAH: Jurnal Ekonomi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan adalah sebuah sebuah lembaga intermediasi yang mendukungkegiatan perekonomian nasional. Sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan, Indonesia telah menganut dual banking systems yaitu memberlakukan duasistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan bank dengan prinsip bagihasil. Saat ini perbankan syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum tersendirisejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penatakelolaan perbankan syariah perlu dilakukan dengan baik dan sistematis oleh otoritasyang berwenang mengatur tentang regulasi perbankan. Besarnya ekspektasimasyarakat akan sebuah lembaga perbankan syariah yang benar-benar bersih daripraktik-praktik maisir, gharar dan riba harus direspon oleh Bank Indonesia sebagaibank sentral dalam kapasitasnya selaku pembina dan pengawas bank syariah. Kini,sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK),pengawasan terhadap bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia,dan beralih ke OJK terhitung sejak 31 Desember 2013.Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis,pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melaluipenulisan jurnal ini diharapkan penatakelolaan perbankan syariah melalui konstruksihukum terhadap regulasi-regulasi dalam berbagai tingkatan dapat mewujudkan tujuantujuanhukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam konsep al Maqashid asSyar’iyah yaitu terpeliharanya agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PT. Amanah Finance Palopo dalam Mewujudkan Etika Bisnis Islami Yusmad, Muammar Arafat
MUAMALAH: Jurnal Ekonomi Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : MUAMALAH: Jurnal Ekonomi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berada pada ranah hukum ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mewujudkan etika bisnis islami pada perusahaan pembiayaan syariah P.T. Amanah Finance Palopo. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah, P.T. Amanah Finance harus memiliki sisi pembeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui penerapan asas Good Corporate Governance (GCG) pada pengelolaan perusahaan P.T. Amanah finance cabang Palopo; (2) Mengetahui perwujudan etika bisnis islami dalam pembiayaan (finance) pada P.T. Amanah finance cabang Palopo.             Berdasarkan hasil penelitian diperoleh argumen: (1) Penerapan prinsip GCG yaitu prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawabang (responsibility) dan Kewajaran (fairness) sudah dilaksanakan oleh perusahaan; (2) Penerapan prinsip GCG mewujudkan etika bisnis islami dalam bisnis pembiayaan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.  Penerapan prinsip GCG pada P.T Amanah Finance dilakukan melalui keterbukaan terhadap segala bentuk informasi dan kebijakan perusahaan sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah pembiayaan termasuk pilihan akad yang diberikan pada nasabah. Prinsip-prinsip GCG lainnya seperti prinsip pertanggungjawaban dilakukan melalui kebijakan pengenaan ta’widh (ganti rugi) sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, seluruh uang ta’widh yang terkumpul tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba melainkan digunakan untuk kepentingan amal sosial. Penerapan prinsip GCG  dalam mewujudkan etika bisnis syariah ini yang menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Sebagai akhir penulisan karya ilmiah, diberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawasa LKS agar menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban LKS menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA -MENYEWA KEBUN DI DESA POMPENGAN KECAMATAN LAMASI TIMUR TINJAUAN EKONOMI ISLAM Yusmad, Muammar Arafat
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 1, No 2 (2016): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.821 KB)

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi sewa menyewa sudah lazim dilakukan dimasyarakat. sewa menyewa pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuh-kan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun jika dilihat dari sifat sewa-menyewa kebun yang spekulatif, artinya tidak adanya kepastian apakah kebun ter-sebut akan berhasil atau tidak sama sekali menghasilkan dengan jumlah yang banyak atau sedikit, maka unsur ketidakpastian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.
CONTESTATION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS PRINCIPLES ON THE LOCAL REGULATIONS TOWARD THE COMMUNITY PROTECTION Yusmad, Muammar Arafat
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (879.429 KB)

Abstract

The sustainable national law development is expected to guarantee people’s need on the legislation which protects the community. Local Regulation (Perda) has a strategic position as an instrument of the regional autonomy implementation in terms of national development decentralization. The Re-gional regulation formulation must observe the principles of good legislation including the principle of efficiency and effectiveness. The research focuses on the form of contestation between the principles of efficiency and effectiveness on a Regional regulation for community protection. The problems are analyzed by applying the theory of law enactment. From the analysis, it shows that the legal arguments include: The occurrence of contestation between the principles of efficiency and effectiveness on the Perda enactment is caused by the absence of community protection as stated in Regional regulation; The principles contestation in Perda results in conflict between legal norms and legislation. Keywords:  efficiency and effectiveness, contestation, protection
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. AMANAH FINANCE PALOPO DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BISNIS ISLAMI Yusmad, Muammar Arafat
MUAMALAH Vol 4, No 1 (2014): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berada pada ranah hukum ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk mewujudkan etika bisnis islami pada perusahaan pembiayaan syariah P.T. Amanah Finance Palopo. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah, P.T. Amanah Finance harus memiliki sisi pembeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui penerapan asas Good Corporate Governance (GCG) pada pengelolaan perusahaan P.T. Amanah finance cabang Palopo; (2) Mengetahui perwujudan etika bisnis islami dalam pembiayaan (finance) pada P.T. Amanah finance cabang Palopo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh argumen: (1) Penerapan prinsip GCG yaitu prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawabang (responsibility) dan Kewajaran (fairness) sudah dilaksanakan oleh perusahaan; (2) Penerapan prinsip GCG mewujudkan etika bisnis islami dalam bisnis pembiayaan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya.  Penerapan prinsip GCG pada P.T Amanah Finance dilakukan melalui keterbukaan terhadap segala bentuk informasi dan kebijakan perusahaan sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah pembiayaan termasuk pilihan akad yang diberikan pada nasabah. Prinsip-prinsip GCG lainnya seperti prinsip pertanggungjawaban dilakukan melalui kebijakan pengenaan ta’widh (ganti rugi) sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, seluruh uang ta’widh yang terkumpul tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba melainkan digunakan untuk kepentingan amal sosial. Penerapan prinsip GCG  dalam mewujudkan etika bisnis syariah ini yang menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Sebagai akhir penulisan karya ilmiah, diberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas LKS agar menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban LKS menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik