Dyah Mutiarin, Dyah
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-versitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 23 Documents
Articles

Found 23 Documents
Search

Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Khadafi, Rizal; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.798 KB)

Abstract

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal kemiskinan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah termiskin diantara lima Kabupaten/Kota lainnya. Angka kemiskinan, angka buta huruf, angka perceraian, dan angka putus sekolah yang tinggi, semakin memperkukuh status Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten termiskin di DIY.Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pasca reformasi ternyata menunnjukkan hasil yang cenderung statis. Sekalipun dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, maupun Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum APBD kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Angka penduduk miskin masih tinggi, begitu juga dengan angka buta huruf yang masih menempati urutan kelima diantara Kabupaten lain yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul kedepannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera membenahi diri dengan cara menyediakan data yang lengkap, serta konsisten dengan program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan dan anggaran yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Kreatifitas dan inovasi dalam membuat kebijakan sangat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gunungkidul terbilang memiliki potensi alam yang luar biasa.Memaksimalkan lahan yang tersedia, mengelola potensi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan saat ini.Mengingat, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di DIY dengan potensi alam yang luar biasa, sudah semestinya masalah kemiskinan di Gunugkidul dapat segera diatasi.
Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Mutiarin, Dyah
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.726 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.16753

Abstract

Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. penelitian ini ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari konsep Best practice didalam inovasi pelayanan dengan mencoba menganalisis dengan unsur-unsur dari Impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini tanpa perlu semua unsur yang menjadi landasan analisis terpenuhi  dengan baik.Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemeritah Kecamatan
Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah Sugiarto, Agus; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 1: February 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.678 KB)

Abstract

Development in Indonesia so far has achieved planning approach. Based on Law No. 17 Year 2003 on State FinanceRegional Budget that contained in the budget based on the RKPD, and the mandate of Law Number 25 Year 2004 onNational Development Planning System, states that the planning process should be through participatory musrenbang.The planning process in Gunung Kidul Regency musrenbang promote participatory, although it has been difficult torealize the consistency, and the problems in the development gaps between regions. This thesis examines theconsistency of the results musrenbang on RKPD, until the budget to determine the success of the planning andbudgeting areas of physical infrastructure in the 2013-2015 fiscal year Gunung Kidul Regency, Yogyakarta SpecialProvince and the factors that affect consistency. This research was conducted at 3 SKPD that administer physical andinfrastructure fields. Research using qualitative approach with case study method in which the collection of data,information, through interviews and direct observation in the field related to the planning begin planning meetings,RKPD, until the budget. Observations researchers carried out by conducting direct observation to the field in obtainingdata relevant to the problems of researchers, while the sampling technique used is the technique of non-probabilitysampling with purposive sampling and analysis techniques used triangulation to test the validity of the data by utilizingresearchers with data sources either through the primary data key. The level of consistency during the three years of2013, 2014, 2015 on the physical plane and infrastructure SKPD DPU showed no increase in the year 2013 by 77%, in2014 by 82%, and 96% in 2015. The level of consistency in the SKPD Dishubkominfo 2013 to 2015 is getting better isevidenced in 2013 by 83%, in 2014 by 88%, and in 2015 amounted to 94%. The level of consistency in the SKPDKapedal from 2013 to 2015 have shown improved in 2013 by 88%, in 2014 by 88%, in 2015 by 100%.Perencananaan consistency with the regional development budgets in areas that span the hierarchy RKPD, KUA andGunung Kidul district budget of the year 2013-2015 in the field of physical and infrastructure DPU SKPD, Dishubkominfo,and Kapedal for three years tend to rise. Factors that influence the consistency is understanding between SKPD, TAPD;their central policy; the results of the evaluation budgets by the governor; and terwadahinya basic thoughts ofParliament to the program of activities on education.
Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Khaerah, Nur; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.587 KB)

Abstract

The gap between gender equality policies and gender responsive budgeting is still ....in Indonesia’spublic finance (Sopanah,2004). This brings negative impacts to the society, in particular women,because the proportion of public expenditure for women’s interest is still very low (less than 5% of totalbudget). Such condition requires the commitment of the Government to realize gender equality bymainstreaming gender perspective on various mechanism, policies and budgeting. This research aimsto analyze the integration of gender responsive budgeting in regional expenditure at Department ofHealth in Makassar Municipality in 2014. This research used qualitative methods of which the primarydata were collected through in-depth interview and documentation. The result indicated that theallocation of gender specific budgeting was 4% with 26 posts and allocation of gender equalitybudgeting was 3% with 3 posts. Meanwhile general gender mainstreaming budgeting was unavailableor 0% of total direct expenditure at the Department of Health. There were several obstacles inimplementing gender responsive budgeting at the Department including the obstacles on policies,structural and cultural. Therefore, this research suggest to the national and provincial governments toactively do socialization and campaign on the implementation of gender responsive budgeting withinplanning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation. It is also necessary to providetrainings for Regents/Mayors and Head of all Departments on this matter.
Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sleman Sarwana, Tamzis; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 2: June 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.548 KB)

Abstract

Strengthen central government’s  financial policy areas mor e pronounced with enactment of  Law No.28/2009 onLocal Taxes and Levies which authorizes 11 types of  local taxes, including authority to manage land and building taxRural and Urban (PBB-P2). The study was conducted in Sleman regency government to know pendaerahan process,transition and implementation as well as the picture before and after the transition of  the management PBB-P2 years2009-2013. Descriptive and qualitative research methods, data collection techniques with interviews, documentation,and questionnaires. Qualitative descriptive data analysis techniques and interactive data analysis. Conclusion research1. Tax Pendaerahan under Law No.28/2009 implemented by the authority manages the collection of  10 of the 11types of  taxes for 2-6 years on average above 100%. 2. Transition PBB-P2 management optimal implemented by theRegional Regulation and drafting the decree, the formation of  Receipt, preparation and improvement of  human re-sources, the availability of budget, equipment, data, and the establishment of  partnerships. 3. Implementation ofPBB-P2 management authority in the transition to establishment of technical regulations, administration, and man-agement system PBB-P2. 4. Picture before and after the transition of  the PBB-P2 management in Sleman regencygovernment showed its management work well. Researchers suggestion is to expand co-operation, maintenance andrenewal of  the United Nations data bases PBB-P2, increased capacity and welfare of  the United Nations managersPBB-P2.
Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I Kabupaten Sleman Tahun 2016 Utami, Andi Nur Fiqhi; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 1: February 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.716 KB)

Abstract

National Health Insurance Program is held BPJS Health is an insurance program that helps communities in order toimprove community health status. BPJS Health is a legal entity formed to administer the health insurance program. Thus,this research is very important as the evaluation of health care programs implemented JKN BPJS in Sleman. This studyused mix-method research methods or a combination of qualitative research and quantitative. Thus, the method of datacollection using surveys and interviews, accompanied by direct observation in the field. The research location is in thedistrict of Sleman, precisely at the level of health facilities I. While the process of data analysis in this study begins with thisdata collection, mengkodefikasi the data, calculate the index, interpret the data, categorize data and linking the findings.Based on the results of the study, the authors found that peoples judgment JKN Program is organized by the Health BPJSin Sleman district on a service model gets pretty good value, and the quality of service also get pretty good value.Although there are some problems such as the lack of public knowledge at the service model, and problems in the workforce, but queried the whole program is going pretty well
Model Lelang Jabatan Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Yahya, MHD Rafi; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 2, No 2: June 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.852 KB)

Abstract

To get of state civil apparatus who performing good, so management human resources the government into importantconsideration. Governance of state civil apparatus good it is can be implemented by through a process positionpromotion structural good. The process position promotion structural good should be give birth to the leader orpublic official who competence and performing good.But later many phenomena the process position promotionstructural who gave birth to public official who incompetent and good performing. To comment on it and as bureaucracyreform the local government DIY implement position promotion structural model auction office. This study willsee how the implementation of the promotion model auction the employment in the local government Of DIY who inthis process use assessment center. The methodology writers included is the methodology qualitative. Data collectiontechniques used is interviews and documentation made it through observation non participants. Data analysis writerincluded is qualitative descriptive with draw conclusions and provide a or verify in the sentence so that eventuallydelivering on conclusion.To get structural officers competent and having a good performance local governmentsenvironment be conducted through a model auction promotion office. So in this research explain how promotionauction model office for second echelon within local government offices. Promotion as a model auction be implementedby local governments this analysis with three important element in promoting office. In this research alsopresents opinion of BKD about The act 5/2014 which regulates of state civil apparatus.
Model Kepemimpinan Transformasi Birokrasi (Studi Penelitian Kabupaten Kebumen Era Kepemimpinan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si.) Ikfina, Muhammad Hakam Ulfi; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 1: February 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.376 KB)

Abstract

This study aims to know: 1) the regent Rustriningsih transformational leadership style, and 2) the transformation ofthe bureaucracy in Kebumen district under the leadership Rustriningsih from 2000 until 2008. Deskiriptif researchusing qualitative methods with case study approach. Collecting data through interviews and documentation. Interviewswere conducted to Rustriningsih former Regent of Kebumen and the four officials in Kebumen who have theleadership of Rustriningsih namely: the head of the Forest Service, Asekwilda 2, Secretary, and the Chairman ofParliament Kebumen. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display and conclusion orverification. The results showed: First, transformational leadership is characterized by the idea or decision Rustriningsihin improving government bureaucracy in the public service. One stop service, e-government, direct mail, Ratih TV, InFM as the radio broadcast area, and positions in the government auction Kebumen prove Rustriningsih prominentleadership. Second, the transformation of the bureaucracy appears from the performance of the bureaucracy indelivering services to the public / community Kebumen. The local government to open a dialogue with many stakeholdersin making policy, looking at society as a customer to be served a maximum, in collaboration with communityorganizations and the private sector in providing services to the public, works by adjusting the will or the needs of thecommunity and the market, and seek transparency.
Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sakir, Sakir; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 2, No 3: October 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.957 KB)

Abstract

As a country where the economic system still depend on financing of the public sector, the expectation that decentralizationpolicy in Indonesia can improve significantly society welfare has not been fulfilled yet. Happened in Yogyakartawhich has special authority in control government affairs. Constitution no 13 years 2012 about DIY privileges consistof 5 things like filling the positions, seat, job and authorities governor and vice governor, institutional affairs, cultureaffairs, land affairs, and spatial affairs. With the constitution expected DIY government can guarantee right of societyto live in prosperity. However, the expectation still can not fulfilled either. This study aims to identify and explain thepolicy configuration of DIY Privileged Funds and determine the contribution of the DIY privileged funds in publicwelfare acceleration. The research type used is a qualitative approach. Data collection methods technique is deptinterview and elite interviews, and documentation.
Respon Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Moratorium CPNS Terhadap Penataan Kelembagaan (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bantul 2011- 2014) Bertiana, Rochma; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 2, No 1: February 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.043 KB)

Abstract

The problem in bureaucracy like bigness and inefficiency with huge organizational structure by large number ofemployees caused high expenditures. Moratorium on civil service recruitment policy that aims to suppress the growthpercentage of employees as well as pressing the personnel expenditure. Local Government Response for moratoriumon civil service recruitment policy, in this study was measured by parameters, 1). personnel expenditure budget; 2)Estimated Receipts civil servants;and 3) Workload. A high percentage of personnel expenditure is influenced by thenumber of civil servants, the number of certified teachers. To suppress the percentage by responses with completlymoratorium 1) The aspect of personnel arrangements. The existence of the moratorium, push Bantul Municipality tooptimize existing human resources. Implementation through the map position, and workload analysis, and 2) theaspect of institutional arrangements .Bantul Municipality Response in this aspect by preparation of a grand design inthe form of streamlining the organizational structure. B) based on the finding, the specific result showed the model ofinstitutional arrangement is implemented the business process models. This model emphasizes the effectiveness andefficiency of organizational processes. This model have the organizational structure with the same organizationalstructure in any organization. the difference is in the core output.