Rismutia Hayu Deswati, Rismutia Hayu
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 11 Documents
Articles

Found 11 Documents
Search

EFFECTIVENESS OF FISH LANDING BASE (PPI) BUNTOK SUPPLY CHAIN IN THE MARINE CAPTURE FISHERIES IN THE DISTRICT PUBLIC LANDS OF SOUTH BARITO, CENTRAL KALIMANTAN Deswati, Rismutia Hayu
Widyariset Vol 18, No 1 (2015): Widyariset
Publisher : LIPI-Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.926 KB)

Abstract

Barito River is one of the typology of inland waters that has the potential of abundant fish resources as much as 3-4 million tons of fish everyday. Fisheries marketing purposes in the District of South Barito are divided into two, they are inside and outside the district. This study aims to determine the supply chain system of the fish and examine measures to improve the effectiveness of PPIs in the distribution of fisheries in the South Barito regency. Data were collected through observation and interviews with key informants. The method of analysis used in this study with supply chain analysis and gap analysis described descriptively. From the research, it can be concluded that it is still not optimal in the presence of PPI Buntok distribution fisheries in the South Barito regency which recorded only 15% of fish catches are marketed in PPI Buntok while 85% is marketed outside the district. It istherefore necessary building repairs PPI adequate physical and managerial improvement in the management of the PPI
EKSTERNALITAS PRODUKSI KERAMBA JARING APUNG WADUK JATILUHUR Deswati, Rismutia Hayu; Adrison, Vid
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol 19, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jiep.v19i1.27224

Abstract

Pada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsistem proses produksi yang didalamnya terdapat aktivitas pemberian pakan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari eksternalitas pemberian pakan terhadap produktivitas KJA. Penelitian dilakukan di Waduk Jatiluhur pada bulan Agustus-Oktober 2018. Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan responden berjumlah 502 pembudidaya. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi dan kualitatif dengan menggunakan analisis persepsi. Hasil dari estimasi menunjukkan eksternalitas pakan berupa limpahan sisa pakan yang tidak termakan memberikan dampak positif bagi produktivitas budidaya KJA secara langsung. Selanjutnya dari analisis persepsi responden setuju jika diadakan penertiban dengan cara pembatasan jumlah kepemilikan KJA tiap orang tetapi bukan dengan penertiban KJA hingga habis agar tidak timbul eksternalitas negatif secara langsung dari pemberian pakan. Rekomendasi yang bisa disarankan tetap dilakukan penertiban dan pembatasan jumlah KJA disertai dengan peningkatan pengawasan aktif agar tidak terjadi pembangunan KJA secara illegal.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Deswati, Rismutia Hayu; Triyanti, Riesti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2015): Juni (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.459 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i1.1253

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (PUMP P2HP) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; (2) Mengidentifikasi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP P2HP. Penelitian menggunakan metode survei di 6 lokasi yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kota Aceh, Kota Sibolga, Kota Makasar dan Kabupaten Banjar. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif frekuensi untuk mengetahui tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi serta analisis chi square untuk melihat perbedaan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap persiapan di 6 lokasi masuk kategori sedang senilai 58%, pada tahap pelaksanaan masuk kategori tinggi dengan skor 77% dan tahap evaluasi masuk kategori sedang dengan capaian skor 64%. Analisis chi square menunjukkan terdapat perbedaan tingkat partisipasi dengan faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, pelatihan yang diikuti, workshop dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). Berdasarkan hasil tersebut rekomendasi yang disarankan bahwa untuk menunjang keberhasilan program PUMP P2HP diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan hingga akhir.(Community Participation Level in the Implementation of Processing and Marketing Business Development Program)Community participation is essential in the success of program implementation of program on fisheries business development at village level the Processing and Marketing Business Development Program (PUMP-P2HP) in Indonesia. This study aims to 1). Identifyng the level of community participation in the implementation of the program; 2). Identifyng the difference in the level of community participation and the factors that affect the level of community participation in the implementation of P2HP PUMP. The research using survey method in 6 locations: Cirebon, Tangerang, Aceh, Sibolga, Makasar and Banjar. Data analysis method used descriptive frequency to determine the level of participation andthe factors that influence and chi square analysis to know the difference in participation. The results showed the level of public participation in the preparation stage at 6 locations in the medium category at 58%, in the implementation at high stage category with a score of 77% and evaluation stages are categorized by performance score of 64%. Chi square analysis shows that there are differences in the level of participation with factors that affecting are socialization, training, workshop and Business Group Maritime Affairs and Fisheries. Base on those results, this study recommend that implementation of the PUMP-P2HP program should include community participation from the planning stage to evaluating stage.
DUKUNGAN ASPEK PRODUKSI DALAM SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN) DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Deswati, Rismutia Hayu; Muhadjir, Muhadjir
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.094 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1259

Abstract

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) merupakan salah satu kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menanggulangi ketimpangan ketersediaan ikan dan harga antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ketersediaan dan harga ikan adalah masih kurang memadainya infrastruktur dalam pemasaran ikan dari daerah produksi menuju konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan dari sektor produksi dalam implementasi SLIN serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor produksi dalam mendukung keberhasilan SLIN. Penelitian ini menggunakan metode survey pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah hulu untuk program SLIN yaitu Kendari, Sulawesi Tenggara yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku ikan pindang secara nasional sebesar 3.945 ton setiap hari sementara yang sudah terpenuhi sebesar 2.367 ton (60 %) dari total kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang tersebut, dalam mendukung program SLIN, Kendari harus meningkatkan pasokan ikannya setidaknya sebanyak 1500 ton/hari. Hingga saat ini, Kendari baru bisa memproduksi maksimal sebanyak 375 ton/ hari yang disebabkan diantaranya oleh kemampuan dan peralatan nelayan Kendari kalah dibandingkan nelayan luar, adanya persaingan harga domestik antara nelayan mandiri dan nelayan binaan, tidak adanya jaminan harga dari operator SLIN dan pengurusan ijin kapal yang berbelit serta mahal. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari PT. Komira sebagai operator SLIN, KKP dan nelayan yang tegas untuk bisa mendukung keberhasilan program SLIN dan tercapainya tujuan. (Support of Production Aspect in National Fish Logistics System (SLIN) in the Kendari City, Southeast Sulawesi)National Fish Logistics System (SLIN) is one of the national policy launched by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in order to cope with a fish availability and price imbalances between the western and eastern part of Indonesia. One of the causes of this inequality is because of an inadequate infrastructure in the marketing of fish from production areas to consumers. Based on these problems, this research aims to identify and analyze the support of the production sector in the implementation of the SLIN program and also identify obstacles and challenges to be faced b on the area designated as the center for SLIN program that Kendari, Southeast Sulawesi, which is then to be analyzed descriptively. Results showed that the raw material needs for pindang (preserved fish) are 3.945 tons per day while already available by 2,367 tonnes (60%) of the total requirement. To meet the shortage of supply of raw material, in support the SLIN program, Kendari should increase the fish supply at least amounted for 1.500 tonnes/day. Up to now, Kendari could only produce 375 tons/day because the lack of ability and fishing equipment, competition in domestic prices between independent fishers and patron-client fisher, there was also no guarantee the price from the SLIN operator and some obstacles in ships licensing. Therefore, the commitment of PT. Komira as SLIN operator, MMAF and fisher are needed to support the program’s success and the achievement of SLIN program objectives.
POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Kurniasari, Nendah; Yuliaty, Christina; Deswati, Rismutia Hayu
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DECEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.723 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i2.3324

Abstract

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat trace bundle mengenai sejarah dan tata hukum adat.Title: The Position Of Marine And Fisheries Resources Management Practices Based On Adat Law In National Law PerspectiveCustomary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of  the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective.  The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of “national interest” which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.  
EVALUASI DAN STRATEGI PENINGKATAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP PB): PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF Hikmayani, Yayan; Deswati, Rismutia Hayu; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.355 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.232

Abstract

Potensi perikanan budidaya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tergolongbesar, namun belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Untuk itu, sejak tahun 2011pemerintah telah mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PerikananBudidaya (PUMP-PB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan PUMP-PBdan mendapatkan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi contoh terpilih yaitudi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Maros dan Kabupaten Hulu Sungai Utarayang masing-masing mewakili PUMP-PB lele, udang, rumput laut dan patin. Pengambilan sampelresponden ditentukan secara sengaja. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dianalisissecara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum untuk empat lokasi contoh,program PUMP-PB memiliki prospek keberhasilan yangbaik di masa datang dengan enam faktor penentunya, yaitu: tingkat dan akses teknologi budidaya,ketepatan pemilihan calon lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatanturunnya bantuan dan dukungan kebijakan. Strategi peningkatan keberhasilan Program PUMP-PBke depan adalah meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembuidaya seoptimal mungkin,akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya, dan dukungan institusi terkait untuk perluasan pasar.Secara khusus, prospek keberhasilan program PUMP-PB di masa datang untuk komoditas lele dankomoditas patin tergolong baik, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut tergolong cukupbaik. Strategi peningkatan keberhasilan program PUMP-PB untuk komoditas lele dan patin adalahsama dengan strategi secara umum, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut adalah denganmeningkatkan fasilitas akses terhadap teknologi oleh pembudidaya yang diikuti oleh peran penyediaanlembaga penyuluhan dan keterlibatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.Title: Evaluation and Strategy on Successful Implementation of RuralDevelopment Mina Aquaculture Business Programme (PUMP PB):Prospective Analysis ApproachThe potential of aquaculture to support marine and fisheries development are considerable, butnot followed by optimal utilization yet. Since 2011, Government has implemented Business DevelopmentRural Mina Aquaculture Program (PUMP-PB) in Indonesia. This study aimed to evaluate and acquirestrategies for improving the successfull of PUMP - PB. This research was carried out at four sitesselected namely Indramayu District, Kolaka District, Maros District, Upper North River District, eachof which represented a PUMP-PB in catfish, shrimp, seaweed and catfish (pangasius). Sampling ofrespondents determined intentionally. Data used is composed of primary data that were analyzedqualitatively and quantitatively with the prospective analysis approach. The results showed that thelocation of the program’s four PUMP-PB has good success prospects in the future with six determinants,namely: level of access and technology of aquaculture, the precision of location of candidates selection, prospective recipient accuracy, land status, the timeliness of goverment assistance and policy support.Strategy of improving the success of PUMP-PB are improving facilities utilization technology by fishfarmers, accelerated training programmes for fish farmers, and related institutions to support marketexpansion. In particular, the prospects of success PUMP-PB in the future for pangasius and catfishcommodities are good, while shrimp and seaweed are good enough. Strategy for improving the successof PUMP-PB for pangasius and catfish commodities are the same as the general strategy, as for shrimpand seaweed commodity is to improve the facilities access to technology by farmers which was followedby the support of institutions to providing counseling and involvement in research and development ofmarine and fisheries sector.
Profil Budidaya dan Kelembagaan Pemasaran Rumput Laut (Grasillaria Sp) fi Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Deswati, Rismutia Hayu; Luhur, Estu Sri
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 1, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.575 KB) | DOI: 10.15578/marina.v9i1.231

Abstract

Rumput laut Gracilaria sp di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibudidayakan di tambak dengan sistem polikultur dengan Ikan Bandeng atau Udang. Namun, permasalahan terkait dengan sulitnya pembudidaya mengakses harga dan informasi serta sulitnya memenuhi kualitas rumput laut yang diminta konsumen masih dihadapi oleh pembudidaya rumput laut. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan budidaya rumput laut dan rantai pemasaran mulai dari hulu sampai hilir di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kajian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan menggunakan metode survei melalui observasi dan wawancara dengan kuesioner terstruktur. Data yang digunakan adalah data primer terkait kegiatan usaha rumput laut dan data sekunder terkait dokumen penunjang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua saluran pemasaran rumput laut, yaitu (1) pembudidaya menjual ke pedagang pengumpul kemudian dilanjutkan ke PPTP lalu dijual ke perusahaan agar-agar; dan (2) pembudidaya menjual ke pengumpul kemudian dilanjutkan ke pedagang besar di luar Kabupaten Bekasi. Kajian juga menunjukkan adanya masalah kualitas rumput laut yang masih termasuk kelas 2 dan terjadinya ketimpangan informasi sehinggapembudidaya sulit mengakses informasi harga dan pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah diperlukan dalam memperkuat koordinasi antar stakeholder daerah dalam rangka mengembangkan budidaya rumput laut dengan sistem polikultur ini.
SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA deswati, rismutia hayu; Tajerin, Tajerin; Wardono, Budi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.939 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i2.4962

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Di kala berita mengenai hilangnya hambatan tarif sebenarnya di satu sisi meningkatkan jumlah hambatan non tarif yang diberlakukan negara pengimpor. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan jenis-jenis sertifikat mutu yang secara sukarela bisa dilengkapi untuk memperluas peluang pasar bagi ekspor tuna dan udang. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat mengeluarkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya sertifikat tidak lama antara 1-2 tahun saja. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu butuh peran serta dan sinergi yang baik antara Pemerintah pusat dan eksportir untuk mengakomodir permasalahan ini.Title: Identification Of Quality Certificate As One Type Of Tuna Tradebarriers To Non Rates And ShrimpIndonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and  only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.
Keragaan Penerapan Teknologi dan Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan Deswati, Rismutia Hayu; Hikmah, Hikmah
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.833 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i1.3278

Abstract

Kabupaten Pacitan selain memiliki produksi perikanan tangkap yang tinggi juga saat ini terkenal dengan tingginya usaha pengolahan hasil perikanan. Pengolahan tahu tuna merupakan salah satu usaha olahan yang tergolong berhasil dan hingga saat ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung analisis secara finansial usaha pengolahan ikan tuna agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan dari usaha pengolahan ikan tuna ini. Metode penelitian menggunakan alat analisis finansial usaha yang secara sederhana. Hasil dari penghitungan menunjukkan bahwa usaha pengolahan memiliki R/C ratio sebesar 1,55 yang artinya setiap Rp 1.000 biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi olahan tersebut menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1.550.Title: Performance Identification Technology Application And Feasibility Analysis Of Tuna Fish Processing In The District PacitanPacitan in addition to having a high capture fisheries production is also famous for the high current fishery product processing business. Processing tofu tuna is one of the enterprises belonging processed successfully and to this day have a positive impact in improving the welfare of society. This study aims to calculate the financial analysis tuna fish processing business in order to be taken into consideration for the sustainability of the tuna fish processing business. The research method uses financial analysis tools. The results of calculation show that the processing business has R/C ratio of 1.55, which means every USD 1.000 costs incurred to produce the processed produce revenues of Rp 1,550. 
Identifikasi Kegiatan Penangkapan Ikan di Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Deswati, Rismutia Hayu
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.466 KB) | DOI: 10.15578/marina.v8i1.3014

Abstract

Sungai Barito merupakan salah satu tipologi perairan umum daratan di Indonesia yang memiliki sumber daya ikan berlimpah. Daerah Aliran Sungai Barito bagian tengah mempunyai produksi perikanan yang tinggi dengan jenis keragaman yang banyak, dimana bagian tengah tersebut melewati provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Desa Batilap di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang dilalui oleh aliran Sungai Barito dan anak sungainya. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hasil identifikasi kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan Desa Batilap di Sungai Barito. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan wawancara dengan nelayan yang bersangkutan. Kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan nelayan Desa Batilap menggunakan berbagai jenis alat tangkap namun mayoritas yang digunakan adalah selambau, rengge, tempirai dan bubu. Jenis ikan yang diperoleh dari masing-masing alat tangkap yaitu selambau sebanyak 8 jenis, rengge 6 jenis, tempirai 5 jenis dan bubu sebanyak 3 jenis.