Aisah Putri Budiatri, Aisah Putri
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES TO IMPROVE WOMEN REPRESENTATION IN PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND LOCAL LEGISLATIVE Budiatri, Aisah Putri
Widyariset Vol 15, No 1 (2012): Widyariset
Publisher : LIPI-Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.919 KB)

Abstract

Until now, the highest level of women representation in Indonesian parliament is 18%, obtained from theelection in 2009. Political party as the only formal political instrument that is recognized by law has an importantrole to solve the problem. The study, which is based on Anne Phillips and Burnheim’s theory of political representation,found that political parties have a low commitment to involve women in party’s structure and electoralprocess. By using qualitative research methods, the study found that the role of parties in the political process hasnot been used optimally to improve the representation of women in parliament.
Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.726

Abstract

AbstractInternal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized party coalitions, the inefectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential. Keywords : Fact, conflict, party politic, institusionalitazion
NDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.457 KB)

Abstract

Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy hasbecome political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomesone of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesiahas run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy inIndonesia This article aims to review a book entitled Democratization in Post Suharto Indonesia that willanswer the question
PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.683 KB)

Abstract

Amerika Serikat (AS) telah menjalankan pemilihan umum (pemilu) presiden selama lebih dari satu abad.Pemilu demokratis yang telah dijalankan oleh AS merupakan sebuah proses yang dinamis dengan banyakperubahan aturan dan sistem di dalamnya. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan DavidA. Hopkins mencoba untuk menjelaskan secara mendalam evolusi (perubahan) pelaksanaan pemilu presiden didalam buku Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics. Di dalam buku ini, penulismemberikan gambaran rinci mengenai pemilu presiden di era yang berbeda-beda dengan berfokus pada beberapaisu diantaranya pemilih pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya, proses nominasi, dan kampanye.Selain itu, buku ini mencoba menanyakan juga bagaimana pemilu presiden mampu mendukung tujuan demokrasidi AS.Kata kunci: pemilu presiden, Amerika Serikat, demokrasi
UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA : MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK Widjojo, Muridan Satrio; Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1559.394 KB)

Abstract

UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebutgagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwahukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan danlegitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politikyang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkanfokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadipenengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflikKata kunci Papua UU Otonomi Khusus konflik politik legitimasi politik kemauan politik
Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2443.325 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.712

Abstract

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik. Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru
PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998 SEKARANG) Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.471 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.525

Abstract

Diterapkannya demokrasi di Indonesia setelah tahun 1998 telah membawa pembaharuan pada sistem kepartaiandan pemilu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem kepartaian setelah diterapkannya demokrasi diIndonesia telah mengarah pada sebuah sistem yang terlembaga. Hasil analisa yang didasarkan pada empat dimensisistem kepartaian Mainwaring dan Scully menunjukan bahwa sistem kepartaian Indonesia di masa reformasi saatini belum terlembaga. Hanya dimensi legitimasi partai politik yang menunjukan situasi perbaikan dalam sistemkepartaian Indonesia saat ini, namun tiga dimensi lainnya tidak. Indonesia hingga kini masih dihadapkan padapersoalan pola kompetisi yang tidak stabil, hubungan masyarakat dan partai yang lemah, serta partai dengan oligarkiyang kuat.Kata Kunci: partai, demokrasi, sistem kepartaian, pelembagaan, Indonesia.
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.423 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766

Abstract

AbstractThe majority of political parties in Indonesia in the reform era have been trapped in the issue of political personalization. Party elites become the image of the party and become a very influential person in party policy making for a long period of time. In fact, political parties already have a mechanism of succession, but one elite figure is still able to personalize his party. This research sees that there are causes of party personalization, including the history of party establishment, charismatic leadership and party funding. Moreover, presidentialism, party systems, and the electoral system are factors that also facilitate the emergence of party personalization. The party personalization must be avoided because in the long run it will have a negative impact not only on political parties, but also on efforts to uphold democracy in Indonesia. keywords: party politic, reform era, political personalization