Wahyudi Akmaliah, Wahyudi
Social Culture Research Center, Indonesian Institute of Sciences (PMB-LIPI), Jakarta

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

Ponsel, Gaya Hidup, dan Kelas Menengah Dalam Negara Orde Baru: Telaah Awal

Jurnal Sosioteknologi Vol 15, No 1 (2016)
Publisher : Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.059 KB)

Abstract

Berbeda dengan pasca rejim Orde Baru, di mana kebanyakan orang memiliki ponsel, dengan pilihan dan bentuk yang berbeda-beda, saat rejim Orde Baru berkuasa, khususnya sejak tahun 1990-an, hanya segelintir kelas menengah yang memiliki ponsel. Tulisan ini memaparkan signifikansi ponsel bagi orang Indonesia dengan memfokuskan pada era rejim Orde Baru. Di sini, saya mengajukan tiga pertanyaan mengenai hal tersebut; bagaimana kemunculan ponsel pada era rejim Orde Baru? Bagaimana respon masyarakat ketika itu? Apa makna kehadiran ponsel bagi masyarakat Indonesia kebanyakan? Kehadiran ponsel pada era Orde Baru disambut hangat oleh anggota masyarakat, khususnya kelas menengah (elit) Indonesia seiring dengan perubahan sistem ponsel dari analog menuju digital. Alih-alih sekedar sebagai alat komunikasi untuk memudahkan pembicaraan, kehadiran ponsel menjadi gaya hidup sama seperti barang-barang ternama lain yang mereka konsumsi. Ponsel sebagai gaya hidup ini memunculkan ketegangan kelas antara kelas menengah dan bawah yang ditandai dengan munculnya aksi kriminal. Sebagaimana saya tunjukkan dalam artikel ini, maksud aksi kriminal ini bukanlah melulu sebagai bentuk tindakan kriminal sebagaimana umumnya, melainkan sebagai bentuk, yang saya sebut Hidup Nggayani (lifestyling), ketidakmampuan seseorang untuk mengkonsumsi barang-barang yang lebih mahal tetapi kemudian ia membeli barang-barang bekas atau mencari ponsel tiruan yang lebih murah. Artikel ini menyimpulkan bahwa gaya hidup kelas menengah itu tidak melulu dikontruksikan sebagai kelas yang mengkonsumsi pakaian, musik, dan makanan, tetapi juga terkait dengan tindakan mereka dalam menyikapi ponsel.  

INDONESIA YANG DIBAYANGKAN: PERISTIWA 1965-1966 DAN KEMUNCULAN EKSIL INDONESIA

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.317 KB)

Abstract

As a newly independent country, Sukarno as Indonesian president had a big plan to develop Indonesia, namely to build economic, politic, and governmental infrastructure independently. One way to take was both developing human resource capabilities and creating a new potential generation among Indonesian students by sending them to study in the developed countries. However, the imagined dream had disappeared along with the events of 1965-1966 which marked by the movement of September 30, 1965. This paper focuses on pre and post of the 1965-1966 events by raising two questions; how was Indonesia being imagined by the Sukarno presidency within the context of foreign policy in the Cold War era by sending the Indonesian students for studying overseas? What was the impact of the 1965-966 events that they were facing? This article shows that the event of 1965-1966 does not only break a dream that imagined by Sukarno, but also causes the emergence of Indonesian exiles community that had been finally forced them to become a stateless citizen. Although they are no longer Indonesian citizen, both of their memory and social activities of Indonesia have been still so strong up to now. In the term of Benedict Anderson’s words, they are well-known as community of long-distance nationalism. Kata kunci: Sukarno, the 1965-1966 tragedy, exiles, long distance nationalism

ISLAH SEBAGAI DALIH: STUDI KASUS ‘PENYELESAIAN KONFLIK’ PERISTIWA TANJUNG PRIOK (1984) DAN TALANG SARI (1989) PASCA REZIM ORDE BARU

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.73 KB)

Abstract

Abstract A term of islah is quite familiar for Indonesian Muslims. It is an Islamic reconciliation term adopted from Al-Quran and Sunnah to end a conflict. With this term, those people who have been conflicting try to improve their relation to look for a better future by getting rid of their anger and vengeance. The cases of Tanjung Priok (1984) and Talang Sari (1989) tragedy, which caused hundreds of killed Muslims during Soeharto regime, are real examples to see how islah is practiced. Instead of being the best way for conflict resolution, it was part of the problems causing those cases unfinished in the formal court. It had caused the group of the victims divided within two groups; pros and cons of islah. Using islah as the pretext, many of the victims tended to finish it informally with the violators, although the rest still insisted to bring it to the court. The fragmented memory among them about the cases caused a lot of difficulties to prove it legally. Exploring the Islam sources as well as the case of Tanjung Priok and Talang Sari in Post-New Order Regime, this paper examines whether islah is a solution or precisely a part of the problem. This paper aims to put the term of islah and its significant in a proper way; therefore, this paper can contribute to the development of peace and conflict studies. Keywords: Islah, Tanjung Priok (1984), Talang Sari (1989), islamic law, victims, conflict resolution