Siti Tatmainul Qulub, Siti Tatmainul
UIN Sunan Ampel Surabaya
Articles
6
Documents
TELAAH KRITIS PUTUSAN SIDANG ITSBAT PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH

AL-AHKAM Volume 25, Nomor 1, April 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Walisongo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pelaksanaan sidang itsbat penentuan awal bulan Qamariyah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Di antara isu-isu penting yang dikritisi adalah apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan bagaimana kedudukan sidang itsbat dalam perspektif ushul fikih. Penelitian dilakukan terhadap hasil-hasil putusan sidang itsbat penetapan awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1381 H – 1434 H/1962 M – 2011 M. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya perbedaan disebabkan oleh ketinggian hilal dan pendekatan dalam menentukan bulan baru. Menurut ushul fikih, sidang itsbat dapat dilihat dalam beberapa perspektif; pertama, merupakan kewajiban pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya. Yaitu untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan ibadah secara totalitas; Kedua, merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya untuk menciptakan kebersamaan, terlebih dalam pelaksanaan ibadah umat seiman, dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik. Ketiga, untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (maslaḥat ‘āmmah) yang menjadi esensi dari maqāṣid al-sharī’ah (tujuan syari’ah). Sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk maslaḥat ḥājiyyah yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.***This study aims to criticize the implementation of the Itsbat Conference (a conference determining the beginning of Qamariyah month) implemented by the government through the Ministry of Religious Affairs. Among the important issues is what is the main factor causing the disagreements and how is the position of Itsbat Conference in usul fiqh point of view? Research carried out on the results of Itsbat Conference on Ramadhan and Syawal in 1381 H - 1434 H / 1962 AD - 2011 AD. The study concluded that the disagreements tend to occur due to the critical height of the new moon and approach in determining the new moon. According to usul fiqh, Itsbat Conference can be seen in multiple perspectives; The first, it is an obligation on the government as a representation of imam, to facilitate and support the implementation of the totality of praying; Second, it is a form of state responsibility to the people to promote unity, especially in the implementation of praying, by minimizing disagreements and conflicts. Thirdly, to realize maslaḥat ‘āmmah, the essence of the maqāṣid al-sharī’ah. Itsbat Conference is one example of maslaḥat ḥājiyyah needed to complete the fasting of Ramadhan, ‘Idul Fitr, and Idul Adha.***Keywords: Sidang Itsbat, hilal, ushul fikih, Maslahat, bulan Qamariyah

TELAAH KRITIS PUTUSAN SIDANG ITSBAT PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH

Al-Ahkam Volume 25, Nomor 1, April 2015
Publisher : faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.819 KB)

Abstract

This study aims to criticize the implementation of the Itsbat Conference (a conference determining the beginning of Qamariyah month) implemented by the government through the Ministry of Religious Affairs. Among the important issues is what is the main factor causing the disagreements and how is the position of Itsbat Conference in usul fiqh point of view? Research carried out on the results of Itsbat Conference on Ramadhan and Syawwal in 1381 H - 1434 H / 1962 AD - 2011 AD. The study concluded that the disagreements tend to occur due to the critical height of the new moon and approach in determining the new moon. According to usul fiqh, Itsbat Conference can be seen in multiple perspectives; The first, it is an obligation on the government as a representation of imam, to facilitate and support the implementation of the totality of praying; Second, it is a form of state responsibility to the people to promote unity, especially in the implementation of praying, by minimizing disagreements and conflicts. Thirdly, to realize maslaḥat ‘āmmah, the essence of the maqāṣid al-sharī’ah. Itsbat Conference is one example of maslaḥat ḥājiyyah needed to complete the fasting of Ramadhan, ‘Idul Fitr, and Idul Adha

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Larangan Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Hukum Islam

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.802 KB)

Abstract

Abstract: Since 2015 the regency of Ponorogo planned to issue a bylaw which prevent indonesian migrant workers who work overseas to divorce. The plan included the prohibition against lawyers to represent migrant workers in divorce cases. The consideration of the bill is the prevalent cases of divorce among migrant workers in the regency. As a regency with a large number of migrant workers, the regulation is expected to mitigate social problems caused by high divorce rate. This is in accordance with the principle of maslahah (welfare) since it will guarantee the protection of family which is one of five basic protection in the concept of maqasid al-shari’ah (the purpose of islamic law). Therefore, the plan should be  supported and implemented. In addition, intensive family councelling should be initiated for workers prior and after working overseas. Keywords: Bylaw, divorce prohibition, migrant workers Abstrak: Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Perda tersebut hingga saat ini masih belum disahkan dan ditetapkan, padahal Perda ini telah dibahas dan digodok dari sejak tahun 2015. Inisiasi dari Perda ini berangkat permasalahan tingginya kasus perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, di mana Ponorogo merupakan salah satu pemasok TKI yang besar di Jawa Timur. Dampak negatif dari profesi Tenaga Kerja Indonesia diantaranya adalah perceraian. Dengan mempertimbangkan urgensi dan kemaslahatan yang ditaksirkan dapat meminimalisasi terjadinya perceraian di Ponorogo, sebaiknya Perda tersebut segera disahkan dan ditetapkan agar dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang terumuskan dalam al-kulliyyât al-khamsah, yaitu: hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasab  dan hifzh al-mâl. Di samping Perda, perlu peraturan lain tentang tidak diperbolehkannya mewakilkan proses perceraian kepada pengacara untuk meminimalisasi perceraian di Ponorogo. Selain itu, upaya penyuluhan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi TKI, baik pra maupun pasca pemberangkatan TKI ke luar negeri. Kata Kunci: Rancangan Peraturan Daerah, larangan perceraian, Tenaga Kerja Indonesia, hukum Islam.

Pembentukan Kualitas Anak pada 1000 Hari ‎Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2016): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.53 KB)

Abstract

Abstract: The quality of a child is influenced by two determining factors, namely genetic factor and environmental factor. These factors influence is very large, especially during the first 1,000 days of life of a child, starting from the time of pregnancy to breastfeeding until the age of 2 years. When the baby’s vital organs begin to form, together with it also the baby started to feel on a given stimulus, record and imitate communication and habits performed by his mother that he will take up next. Lack of stimulation and nutrition, especially during this period, will have a major impact in the long term life. Islam has provided guidance to establish quality of a child at 1,000 days of life. During pregnancy, many parents are encouraged to be grateful and be merry, to eat halal and good food, to reproduce worship, etc. After the birth, they are led to recite âdhân and iqâmah for a newborns, to give a good name, and breast feeding for 2 full years.Keywords: Quality of kid, the first 1,000 days of life, Islamic law. Abstrak: Kualitas anak dipengaruhi oleh dua faktor pembentuk, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh sangat besar terutama saat 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga menyusui sampai usia anak 2 tahun. Ketika organ-organ penting bayi mulai terbentuk, bersamaan itu juga  bayi mulai dapat merasakan stimulus yang diberikan dari luar, merekam dan menirukan komunikasi serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya yang akan ia bawa hingga seterusnya. Kurangnya rangsangan dan terutama gizi pada masa ini, akan berdampak besar dalam jangka panjang kehidupannya. Islam telah memberikan tuntunan untuk membentuk anak yang berkualitas pada 1000 HPK. Pada masa kehamilan, orang tua dianjurkan banyak bersyukur dan bergembira, makan makanan yang halal dan baik, memperbanyak ibadah, dsb. Setelah kelahiran, dituntun untuk membacakan adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir, memberikan nama yang baik, dan menyusui anak selama 2 tahun penuh.Kata Kunci: Anak berkualitas, 1000 hari pertama kehidupan, hukum Islam

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL TENTANG FIQH PEREMPUAN

The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.126 KB)

Abstract

Pemahaman tentang fiqh perempuan yang terkait dengan perdarahan perempuan (dima’ al-mar’ah) sangat penting untuk dimiliki baik oleh laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dituntut untuk memahami akan ilmu syari’ah dan ilmu hukum, salah satunya tentang perdarahan perempuan. Namun, dalam kurikulum prodi-prodi yang ada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA tidak ada yang secara spesifik membahas hal tersebut. Pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah mayoritas masih berada pada taraf sedang. Mereka baru dapat mendefinisikan dan mengetahui perbedaan waktu keluarnya darah-darah tersebut. Adapun hikmah serta implikasi hukum bagi wanita yang mengalami perdarahan tersebut terhadap pelaksanaan ibadah, mereka masih belum mengetahui dan mendefinisikannya. Implikasi hukum badah yang mereka ketahui hanya terbatas pada shalat, puasa dan membawa, memegang dan membaca al-Qur'an. Selebihnya mereka masih bingung atau tidak tahu (belum tahu). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pamahaman seseorang, ada lima faktor utama yang sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah yaitu faktor pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan dan lingkungan sekolah. Faktor selain itu yaitu usia, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, dan banyaknya media informasi tidak banyak mempengaruhi terhadap pemahaman mahasiswa terkait darah haid, nifas dan istihadhah.

Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 02 (2018): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4218.231 KB)

Abstract

Di era digital, semua orang bebas mengemukakan pendapat dengan adanya media sosial (medsos). Namun, media ekspresi tersebut memunculkan efek negatif dengan banyaknya kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna. Mereka terjebak pada kasus tindak pidana, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Baru-baru ini di medsos (facebook, blog) muncul perdebatan antara komunitas flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar. Masing-masing mengemukakan argumentasi ilmiahnya yang berujung pada petisi yang dikeluarkan oleh komunitas flat earth kepada Kepala LAPAN. Pada dasarnya berpendapat merupakan kebabasan yang melekat pada individu. Namun, perlu keterampilan dan aturan (etika) tentang penyampaian argumentasi ilmiah di medsos. Argumen ilmiah berbeda dengan opini atau pendapat. Ia membutuhkan klaim, bukti dan alasan ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, penulis hanya bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu benar, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk mengukuti keinginan penulis. Islam memberikan kebabasan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumen/pendapat baik di dunia nyata maupun di medsos. Namun, Islam memberikan batasan terkait substansi yang disampaikan. Secara global, batasan tersebut adalah: menyajikan informasi yang bermanfaat dan terbukti kebenarannya (ada klaim, bukti dan alasan ilmiah), sebagai sarana amar ma’ruf nahi munkar, tidak melanggar aturan agama dan aturan negara, menjalin silaturrahmi dan tidak mendatangkan permusuhan