Muhammad Eka Putra, Muhammad Eka
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PEGAWAI RUMAH SAKIT

USU LAW JOURNAL Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : USU LAW JOURNAL

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.718 KB)

Abstract

ABSTRACT Health as one of the elements of the common welfare must be realized through a variety of health in the context of the development of a comprehensive and integrated health supported by a national health system.. In terms of obtaining the authorization for hospital waste treatment there are also requirements that include environmental health efforts (UKL), environmental monitoring efforts (UPL), and or environmental impact assessment (EIA) which is regulated in the Act no.44 of 2009 on hospital. However, if the hospital does not have a license as referred to in Article 25 paragraph (1) it will be subject to criminal sanctions in accordance with Article 62 of Law No. 44 Year 2009 In violation Enviromental Law. Hospital sued in violation of Article 102 Enviromental Law. Then the responsibility of the administrator in the event of environmental contamination associated with hospital waste hospital administrators the responsibility associated with environmental crime in accordance with Article 117 which states that if criminal charges are filed with the leader giving the order or a criminal offense in this case was referred to committee in Article 116 paragraph (1) letter b, then a sentence of imprisonment and imposed a fine is increased by one third. Enviromental Law itself regarding criminal liability of legal entities pollutant / destroyer of the environment which is as set out in Article 116, which is well within the legal person as well as against those who gave the order or who acts as a leader in an action (destroy / pollute the environment) or against both. Accountability of hospitals associated with environmental crime set in Article 119 Enviromental Law that the entity may be subject to additional criminal or disciplinary action. Hospital administrators and accountability related to environmental crime under Article 116 paragraph (1) letter a and b. Keywords : criminal liability, environmental crime, enviromental law

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)

USU LAW JOURNAL Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : USU LAW JOURNAL

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.972 KB)

Abstract

ABSTRACT Indonesia as a State Party in theConvention on the Rights of the Child governing the principle of legal protection for the child is obliged to provide special protection to children in conflict with the law. One of the forms of child protection is realized through special criminal justice system for children in conflict with the law. This is confirmed in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.The findings show that, the first is the legal protection of children as perpetrators of criminal acts is indispensable because it is useful for: 1) Children are not stablephysically and mentally, 2) To ensure the children freed from inhuman or demeaningpunishment, 3 ) To ensure the independence of the child, so as not seized unlawfully or arbitrarily, 4) To ensure that the criminal (penalty) applies only as an ultimumremedium; the second is the legal protection should be given to the child is the legal protection that covers several concepts as follows: 1) The concept of Restorative Justice; and 2) Concept of Diversy. The third isthe child criminal liability based on the judges decision are as follows: Accepting an appeal from lawyer and public prosecutor of the child; strengthening decision of Medan District Court No.:27/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Mdn; Establish the length of children detained entirely deducted from the sentence imposed; Ordered the child remains in custody; Charge a second child in the case of judicial level, which is in the level of appeal for Rp.2.500,00 (Two thousand five hundred rupiahs).   Keywords : Legal Protection , Responsibility , Children Actors Crime.

PERANCANGAN ENKRIPSI DAN DESKRIPSI DENGAN METODE ALPHA-QWERTY REVERSE PADA APLIKASI SHORT MESSAGE SERVICE BERBASIS ANDROID

Prosiding SNATIF 2017: Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan informatika (BUKU 2)
Publisher : Prosiding SNATIF

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTeknologi telepon seluler menyediakan beberapa layanan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Salah satu dari layanan tersebut adalah SMS (Short Message Service). Dari sisi keamanan informasi, keamanan SMS belum terjamin karena memiliki keterbatasan dalam melakukan pertukaran informasi. Biasanya informasi tersebut bersifat rahasia/penting sehingga diperlukan sistem yang bisa memberikan pengamanan terhadap informasi SMS yang ditukarkan antar pengguna pada telepon seluler berbasis android. Untuk penjaminan keamanan pada layanan SMS diperlukan suatu penerapan metode pengaman. Salah satunya adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi. Metode pengaman SMS yang digunakan adalah metode alpha-qwerty reverse. Metode alpha-qwerty reverse yaitu metode dengan mengambil dari perpanjangan urutan keyboard qwerty. Software yang digunakan dalam perancangan metode pada aplikasi menggunakan software eclipse. Hasil akhir dari penelitian ini menghasilkan keamanan pesan pada layanan SMS dengan cara enkripsi dan deskripsi menggunakan metode alpha-qwerty reverse.   Kata kunci: alpha-qwerty reverse, deskripsi, enkripsi, Short Message Service (SMS)

PERANCANGAN APLIKASI PENGAMANAN INFORMASI TEKS DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI ALPHA-QWERTY REVERSE

Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan Vol 4 No 1: JETT July 2017
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Telkom

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1763.757 KB)

Abstract

Alpha-qwerty reverse merupakan salah satu bagian dari algoritma kriptografi klasik yangberfungsi sebagai pengamanan informasi dengan melakukan penyandian terhadap informasi.Proses penyandian terhadap informasi tersebut yaitu enkripsi dan deskripsi. Algoritma alphaqwerty reverse merupakan pengembangan dari algoritma kriptografi vigenere cipher. Alphaqwerty reverse memiliki perbedaan yaitu dari segi jumlah karakternya yang lebih banyak darivigenere cipher di mana alpha-qwerty reverse menggunakan 92 karakter sedangkan vigenerecipher hanya menggunakan 26 karakter. Selain itu, dari segi pemakaian karakternya jugaberbeda. Pada vigenere cipher, karakter yang digunakan merupakan urutan alfabet baik padapesan asli (plaintext), kunci maupun pesan tersandi (ciphertext) sedangkan pada alpha-qwertyreverse menggunakan urutan alfabet dari keyboard pada plaintext dan kunci. Oleh karena itu,pada penelitian ini akan merancang aplikasi pengamanan informasi yaitu teks denganalgoritma kriptografi alpha-qwerty reverse menggunakan perangkat lunak eclipse. Tujuandari perancangan aplikasi yaitu untuk mengamankan informasi teks penting yang terdapatpada telepon seluler berbasis android dengan tujuan untuk disimpan atau dikirimkan melaluilayanan komunikasi telepon seluler. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritmakriptografi alpha-qwerty reverse dapat diimplementasikan pada aplikasi pengamananinformasi teks yang dirancang dan sebagai algoritma kriptografi terbaru yang dapatmengamankan informasi dengan menghasilkan tingkat keamanan yang lebih baik.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARAONLINE DALAM PERSPEKTIFHUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)

Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kristian Hutasoit * Syafruddin Kalo ** Muhammad Ekaputra ***   Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan secara online dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengetahui upaya penanggulan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan secara online. Berdasarkan permasalahan diatas maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis atau bahkan hukum yang lain atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berprilaku dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna telah tepat dimana hakim jelih melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.   Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Online   *)            Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **)          Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***)        Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU