Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)

HUBUNGAN KEAGENAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS ANGGARAN: SEBUAH AGENDA REKONSTRUKSI Damayanti, Ratna Ayu
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.724 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2011.v15.i2.225

Abstract

The objectives of this study seem to analyze the agency relationship between executive and legislative in Jembrana local government in budgeting context during the three periods (e.g. new era, reform era, and euphoria reform era), and adat local village in Bali. This study also analyzes the instrument used by the adat local village in reducing conflict of interest and agency loss. Based on the information in adat Bali local village, the study aims at constructing a concept of agency to accommodate the agency relationship in the local government which is suitable for its organization. The method to approach to the study considers the Derrida Model to emphasize the wisdom of local culture values, or also the other isolated models. The paradigm accepts, compares, or synergizes all thoughts, and therefore, neither of definitions, texts nor ideologies appears established. All of these grow like the flowing water to follow the batch or the event flow in the field. It means that the character of the approach does not have absolute structure, form, and formality. The study, hence, utilizes ethnography as a strategy to explore and to map the local value wisdom. The conclusions of this study are: capitalism will be the artificial field where the market must replace the life. The breathing human community becomes merely an object, not subject. The study, then, looks for other alternative outside this consideration by promoting the local wisdom. Such effort really contributes to the construction of yadnya (sincere, balanced) agency relationship pattern and of compensation forms, like olihan-olihan, in which the citizen determines the proportion accepted by the agent.
[RE]KONSTRUKSI AKUNTABILITAS: SEBUAH TINJAUAN AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI DARI PERSPEKTIF LOKAL Damayanti, Ratna Ayu; Syarifuddin, Syarifuddin; Darmawati, Darmawati; Indrijawati, Aini
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.436 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.158

Abstract

Reformasi akuntansi di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada para pembuat keputusan dan stakeholder. Peningkatan kualitas informasi perlu dilakukan untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja dalam organisasi sektor publik. Hal ini penting mengingat informasi akuntansi memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan pada organisasi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui “bagaimana informasi akuntansi dimaknai oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam konstruksi akuntabilitas publik”. Studi ini melibatkan metodologi interpretif yang menggunakan cara pandang para nominalis dari paham nominalism yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak lain adalah label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Para nominalis memandang bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang nyata. Nama-nama hanya dianggap sebagai kreasi artifisial yang kegunaannya tergantung pada kesesuaian untuk mendeskripsikan, memberikan arti, dan menegosiasi sesuatu atau dunia luar. Studi ini menemukan bahwa pemerintahan kabupaten Gowa belum melakukan upaya sukarela untuk menyesuaikan model pengelolaan dan pelaporan mereka dengan kebutuhan khas akuntabilitas sektor publik. Penyesuaian semacam ini seharusnya dimulai dari pendefinisian dengan jelas tujuan yang ditugaskan pada pemerintah daerah, sehingga dapat ditemukan indikator untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Artinya, indikator ini  dapat digunakan bersamaan dengan indikator ekonomi dan keuangan yang lebih tradisional sehingga mudah dipahami olah masyarakat.