Articles

Found 5 Documents
Search

HUBUNGAN KEAGENAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS ANGGARAN: SEBUAH AGENDA REKONSTRUKSI Damayanti, Ratna Ayu
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.724 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2011.v15.i2.225

Abstract

The objectives of this study seem to analyze the agency relationship between executive and legislative in Jembrana local government in budgeting context during the three periods (e.g. new era, reform era, and euphoria reform era), and adat local village in Bali. This study also analyzes the instrument used by the adat local village in reducing conflict of interest and agency loss. Based on the information in adat Bali local village, the study aims at constructing a concept of agency to accommodate the agency relationship in the local government which is suitable for its organization. The method to approach to the study considers the Derrida Model to emphasize the wisdom of local culture values, or also the other isolated models. The paradigm accepts, compares, or synergizes all thoughts, and therefore, neither of definitions, texts nor ideologies appears established. All of these grow like the flowing water to follow the batch or the event flow in the field. It means that the character of the approach does not have absolute structure, form, and formality. The study, hence, utilizes ethnography as a strategy to explore and to map the local value wisdom. The conclusions of this study are: capitalism will be the artificial field where the market must replace the life. The breathing human community becomes merely an object, not subject. The study, then, looks for other alternative outside this consideration by promoting the local wisdom. Such effort really contributes to the construction of yadnya (sincere, balanced) agency relationship pattern and of compensation forms, like olihan-olihan, in which the citizen determines the proportion accepted by the agent.
Effects of accounting information on excess return using Fama and French three-factor model in order to examine capital market reaction due to dividend announcement Diaraya, Diaraya; Pagalung, Gagaring; Habbe, Abdul Hamid; Damayanti, Ratna Ayu
Hasanuddin Economics and Business Review Vol 1 No 1, June 2017
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.169 KB) | DOI: 10.26487/hebr.v1i1.1160

Abstract

This paper discussed the effects of accounting information on the excess return of shari’ah stocks and conventional stocks using Fama and French Three Factor Model, and examined the reaction of the capital markets as a result of the dividend announcement. The results and data analysis had yielded 8 stock portfolios. It can be concluded that the AER variable movements had an immediate reaction to the movement, meaning that the dividend announcement brought the content of the information to the capital markets or it can be said that the Indonesian capital market conditions have started heading to a semi-strong form.
[RE]KONSTRUKSI AKUNTABILITAS: SEBUAH TINJAUAN AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI DARI PERSPEKTIF LOKAL Damayanti, Ratna Ayu; Syarifuddin, Syarifuddin; Darmawati, Darmawati; Indrijawati, Aini
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.436 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.158

Abstract

Reformasi akuntansi di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada para pembuat keputusan dan stakeholder. Peningkatan kualitas informasi perlu dilakukan untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja dalam organisasi sektor publik. Hal ini penting mengingat informasi akuntansi memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan pada organisasi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui “bagaimana informasi akuntansi dimaknai oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam konstruksi akuntabilitas publik”. Studi ini melibatkan metodologi interpretif yang menggunakan cara pandang para nominalis dari paham nominalism yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak lain adalah label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Para nominalis memandang bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang nyata. Nama-nama hanya dianggap sebagai kreasi artifisial yang kegunaannya tergantung pada kesesuaian untuk mendeskripsikan, memberikan arti, dan menegosiasi sesuatu atau dunia luar. Studi ini menemukan bahwa pemerintahan kabupaten Gowa belum melakukan upaya sukarela untuk menyesuaikan model pengelolaan dan pelaporan mereka dengan kebutuhan khas akuntabilitas sektor publik. Penyesuaian semacam ini seharusnya dimulai dari pendefinisian dengan jelas tujuan yang ditugaskan pada pemerintah daerah, sehingga dapat ditemukan indikator untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Artinya, indikator ini  dapat digunakan bersamaan dengan indikator ekonomi dan keuangan yang lebih tradisional sehingga mudah dipahami olah masyarakat.
Good governance and fiscal capacity in regional expansion: A holistic analysis of qualitative perspective Syarifuddin, Syarifuddin; Damayanti, Ratna Ayu
Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura Vol 18, No 1 (2015): April - July 2015
Publisher : STIE Perbanas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.808 KB) | DOI: 10.14414/jebav.v18i1.378

Abstract

This study aims to analyze the problem in a holistic manner of good governance and fiscal capacities in territorial splits. This study is qualitative in which the researchers made a description of the phenomenon, as well as researching the words, a detailed report of the views of informants, and conducting analysis based on the natural set-ting. The study found that the territorial splits undertaken in the Province of West Sulawesi provides the government an opportunity to integrate the three pillars of good governance. These three pillars work together in planning and implementation of regional policy. The study concludes that the territorial splits in the Province of West Sulawesi are a policy that is responsible and important from the aspect of good gover-nance. On the other hand, the study shows that the territorial splits have led to weak local fiscal capacity. This is due to the territorial splits in the area of West Sulawesi province that has not been able to encourage the growth of local fiscal capacity, which in fact it is expected to encourage the degree of fiscal autonomy of the regions.
Pemaknaan Efisiensi Belanja Daerah dalam Interpretative Phenomenological Analysis: Sebuah Konstruksi atas Pemufakatan Para Agen Stanislaus, Stanislaus; Damayanti, Ratna Ayu; Syamsuddin, Syamsuddin
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 3 No 2 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.921 KB)

Abstract

Fenomena inefisiensi belanja daerah menyiratkan adanya kontroversi, yaitu antara ukuran konvensional dalam mengukur efisiensi kinerja kegiatan telah mengabaikan harga pasar wajar dan antara perilaku budget slack sebagai hal yang tak wajar namun telah menjadi lumrah karena merupakan pemufakatan para agen birokrat. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna pengalaman agen birokrat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif kritis dengan pendekatan fenomenologi transendental, sosial, dan hermenutika-ontologi. Data diperoleh melalui wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikembangkan oleh Smith. Hasil penelitian ini memunculkan tiga tema, dua diantaranya adalah makna pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan yang terdiri dari makna internal dan makna eksternal. Sementara tema yang terakhir mengajukan alternatif untuk mengubah konstruksi kebijakan anggaran pemerintah dalam kerangka pencegahan perilaku pembajakan anggaran daerah.