Lukman Adam
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

MASALAH INFRASTRUKTUR DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI MANUFAKTUR Surya, Teuku Ade; Adam, Lukman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan yang cukup baik dan kontribusi yang cukup besar dari sektor industri manufaktur menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur jauh lebih baik lagi sepertinya akan sulit karena terkendala permasalahan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan infrastruktur dan upaya seperti apa yang harus dilakukan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur agar kinerja sektor industri manufaktur dapat meningkat, di samping juga untuk mengetahui hambatan-hambatan lainnya. Metode yang digunakan dalam membahas tulisan ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak hanya sebatas pada infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem. Ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang baik dapat memaksimalkan efisiensi biaya dan efektivitas distribusi, serta dapat meningkatkan arus investasi di sektor industri manufaktur. Selain itu, ketergantungan sektor industri manufaktur terhadap impor bahan baku juga harus diatasi dengan memperkuat struktur industri manufaktur.
Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia Adam, Lukman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.859 KB)

Abstract

Di banyak negara, alokasi kredit untuk sektor pertanian dilakukan melaluilembaga perbankan khusus. Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis keberhasilan Bank Pertanian di negara lain, melakukan telaah terhadap peraturan mengenai perbankan, dan menganalisis kinerja perbankan nasional dalam perspektif pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Tujuan dari pembentukan bank pertanian di beberapa negara adalah untuk pengembangan sektor pertanian, mengkoordinasikan dan mengawasi pemberian kredituntuk kegiatan pertanian, dan menyediakan pinjaman dan fasilitas kredit. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang ada di Indonesia perlu disinergikan dengan tujuan pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Bank Pertanian Indonesia dibentuk tidak dengan mendirikan bank baru, tetapi menetapkan Bank BRI sebagai Bank Pertanian Indonesia. Pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan kewenangan masing-masing harus berupaya merealisasikan pembentukan Bank Pertanian Indonesia. Program-program pemerintah terkait dengan pembiayaan sektor pertanian disalurkan melalui Bank Pertanian Indonesia.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN DAN PERMINTAAN SERAT KAPAS DI INDONESIA Hermawan, Iwan; Adam, Lukman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.459 KB)

Abstract

Cotton has strategic advantages among the other fibers and has big opportunity to develop in Indonesia’s arable land, through both intensification and extensification. This point of view takes its place when we realize that Indonesia is still depending on imported cotton to fill the domestic demand and it would threat national foreign exchange. The objectives of the study are to analyze factors affecting cotton supply and demand in Indonesia. The results of the study showed that factors of supply are influenced by production, import, and export. Cotton production is influenced by planting area of cotton and lag of cotton production. Cotton export is influenced by world cotton price, exchange rate, and lag of cotton export. Cotton import is influenced by population and lag of cotton import. Otherwise, cotton demand is influenced by population and lag of cotton demand. Generally, population is one of the important factors in cotton development as people badly need clothes to live normally.
Sustainable Fisheries Development Policy (Case Study: Wakatobi District, Southeast Sulawesi Province And Morotai Island District, North Maluku Province Adam, Lukman
Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.834 KB)

Abstract

Development of fisheries, including aquaculture sub-sector and capture fisheries in Wakatobi and Morotai Island district concerning the balance between social, economic, and environmental. Fisheries management system includes the development of fisheries attention both aspects. Condition of fishery resources has decreased need fisheries management in order to remain sustainable and deliver sustainable results. Management of fisheries resources should be done in a holistic manner. Strategies in the management of sustainable fisheries resources are: The integration between environmental, economic and social alignments against fishermen; Structuring local institutions; Providing quotas for fisheries and aquaculture, and determination of customary rights.Keywords: sustainable, holistic, fishermen, quotas, customary rights.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Adam, Lukman; Surya, T. Ade
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7181.511 KB)

Abstract

Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Salah satu bentuk pelestarian ekosistem pesisir dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi laut di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial, harus memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi.
PENGARUH ASPEK FISKAL DAN MONETER TERHADAP PDB SEKTOR PERTANIAN Adam, Lukman; Hermawan, Iwan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.917 KB)

Abstract

A fact shows that many poor Indonesian farmers. Poverty can be seen fromthe narrow land ownership, the use of traditional tools and machines, andconsumptive life styles. Poverty experienced by farmers can be doneindirectly through macro-policy by seeking to achieve an adequate level ofagricultural growth and reduce inflation. The estimation results show thatgovernment expenditure for the agricultural sector does not significantlyinfluence gross domestic product in agriculture. While the money supply andthe subsidy has positive influence on gross domestic product in agriculture.Taxes, interest rates and economic conditions negatively affect grossdomestic product in agriculture.
Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika dan Reformulasi Kebijakan Adam, Lukman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7904.346 KB)

Abstract

Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, paradigma penyelenggaraan pangan berubah menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Paradigma tersebut berbeda dengan paradigma penyelenggaraan pangan dalam undang-undang sebelumnya, yang lebih menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014, target swasembada dan swasembada berkelanjutan terhadap lima komoditas pangan strategis tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui keragaan produksi, ekspor, dan impor pangan di Indonesia, dan kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pangan. Rata-rata pertumbuhan produktivitas padi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 masih sangat rendah, bahkan untuk tebu terjadi penurunan pertumbuhan. Sedangkan komoditas jagung dan kedelai terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan produktivitasnya, namun dalam jumlah yang belum signifikan. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012, neraca perdagangan komoditas pangan terjadi defisit dan pertumbuhan rata-rata impor beras mencapai 111,21 persen dan untuk jagung mencapai 104,22 persen. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan adalah (a) peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui ketersediaan lahan dan inovasi teknologi, (b) panen dan pascapanen, melalui penurunan kehilangan hasil, manajemen stok dan stabilisasi harga, (c) perbaikan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan perbaikan sarana irigasi di seluruh Indonesia secara merata, (d) alokasi anggaran, melalui subsidi pupuk dan benih unggul, dan (e) dukungan kelembagaan, melalui reformulasi Bulog dan perbaikan koordinasi antar kementerian.
Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: Analisis Dampak dan Solusinya Adam, Lukman
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1074.303 KB)

Abstract

Permen Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 714 merupakan hal baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Permen KP tersebut berisikan larangan penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning pada titik koordinat 126 – 132° BT dan 4 – 6° LS di Laut Banda, di bulan Oktober–Desember. Kajian ini bertujuan (a) mengevaluasi konsep dan alasan diterbitkannya Permen KP No. 4 Tahun 2015; (b) menganalisis dampak teknis, sosial-ekonomi, dan lingkungan dan solusi yang perlu dilakukan akibat terbitnya kebijakan tersebut; serta (c) merumuskan reorientasi kebijakan yang diperlukan. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Permen KP tersebut tidak didasarkan pada kajian akademis formal yang memadai. Dampak teknis yang ditemukan adalah pelarangan penggunaan pukat cincin sejak tahun 2015 dan modernisasi armada penangkapan hasil perikanan. Dampak sosial-ekonomi yang ditemui adalah pendapatan per kapita nelayan per tahun pada tahun 2015 meningkat 1,46 persen dan tidak ada gejolak sosial di nelayan. Dampak lingkungan, yaitu potensi Ikan Tuna Sirip Kuning tetap stabil dan kesadaran nelayan terhadap lingkungan tinggi. Reorientasi kebijakan pemerintah harus sudah mulai dilakukan yang mengarah pada inklusifitas perikanan. Keberanian pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan perikanan tertutup pada sebuah WPP didasarkan pada dimensi lokasi dan waktu harus bisa diterapkan di WPP yang sudah mengalami tangkap lebih dan daerah tempat bertelur ikan. Namun kebijakan ini harus didukung oleh kajian dan data memadai.