Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Qadau

Kesaksian Perempuan Aisyah, Nur
Jurnal Al-Qadau Vol 2, No 2 (2015): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan kesetaraan laki-laki dengan perempuan selalu menarik. Menariknya, antaralain disebabkan karena keseteraan tidak lagi terbatas dalam persoalan yang dalam pembahasan fikih dibedakan antara kedua jenis manusia tersebut. Salah satunya adalah persoalan kesaksian. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai  kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tudingan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan
Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih Aisyah, Nur
Jurnal Al-Qadau Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saksi merupakan informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan. Salah satu problem yang menjadi perdebatan adalah tentang kesaksian perempuan. Mengenai  kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi,  pada dasarnya ulama fikih mengakuinya. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat tentang  penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.
Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Aisyah, Nur
Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya dengan semua bentuk perjanjian di sebuah negara Hukum seperti Indonesia perkawinan tentu mempunyai aturan-aturan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan beserta hal-hal yang menyangkut dengannya. Perkawinan dibawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak berkah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.Marriage is a relationship of the birth of a man between men and women. As with any form of agreement in a state of Law such as Indonesia marriage certainly has the rules that must be understood and adhered to by the people who want to conduct marriage and things related to it. Marriage under the hands of a marriage is a requirement of marriage and conditions fulfilled, but not registered or not registered in the Office of Religious Affairs (KUA) and not attended by the authorities. Although legitimate in religion, however, the marriage is under the legitimation of no blessings and is escaped from the legal protection of the lawful and under-married marriage has no permanent legal force
Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia Aisyah, Nur
Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat