Articles

Found 9 Documents
Search

Pengembangan Sistem Informasi Panti Ananda Zulfikar, Ahmad; Fatimah, Dini Destiani Siti; Slamet, Cepy
Jurnal Algoritma Vol 9 (2012): Jurnal Algoritma
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.983 KB)

Abstract

Ananda Darussalam (asuhan anak-anak Yayasan Darussalam) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pengasuhan dari divisi Sosial Yayasan Darussalam kepada sesama khususnya anak-anak tanpa ayah bunda di lingkungan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. Tujuan dalam laporan tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi panti Ananda Darussalam dengan mengacu pada metodologi Traditional (Waterfall) System Development Methodology, Serta untuk pemodelan sistemnya menggunakan Flowmap, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Digram (ERD), sedangkan bahasa pemrogramannya menggunakan Visual Basic 6.0 dan untuk Database Management System (DBMS) menggunakan Microsoft Access 2007.Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penggunaan sistem informasi panti Ananda Darussalam dalam mengelola data laporan dan santunan. Selain itu sistem informasi ini diharapkan juga dapat dengan mudah untuk backup, delete, reset data dan sesuai yang diharapkan.
PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA RUMAH SAKIT DR WAHIDIN SUDIROHUSODO SEBAGAI RUMAH SAKIT BERSTANDAR INTERNASIONAL Zulfikar, Ahmad; Sultan, Muh. Iqbal; Kahar, Kahar
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.6 No.1 Januari - Juni 2017
Publisher : KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui peran Humas dalam meningkatkan citra Rumah Sakit  Dr Wahidin Sudirohusodo. (2) Untuk  mengetahui faktor pendukung dang penghambat humas dalam menigkatkan citra di Rumah Sakit  Dr Wahidin Sudirohusodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif.  Teori peranan humas oleh Dozier dan Broom menjadi pedoman dalam membantu penulis untuk melihat peran humas dalam meningkatkan citra Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukan ada lima peran yang dijalankan oleh praktisi humas Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo dalam rangka meningkatkan citra rumah sakit, yaitu : Peran sebagai fasilitator komunikasi, peran sebagai fasilitator penanganan masalah, peran sebagai saran pemasaran, membina hubungan media, dan peran sebagai teknisi komunikasi. Sedangkan untuk faktor pendukung humas dalam menjalankan perannya yaitu : adanya posko pengaduan dan kebijakan direktur. Dan faktor penghambatnya yaitu: terbatasnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keterampilan, dan pendanaan.
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN Zulfikar, Ahmad
JURNAL HIMA HAN Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan sektor Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pariwisata merupakan potensi yang harus dikembangkan dan didukung oleh pelaku usaha jasa kepariwisataan, tetapi faktanya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung kurang memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa kepariwisataan. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah (a)  Meningkatan usaha jasa kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (b) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan nonformal kepada para pegawai (c) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan serta menjalin kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan pariwisata (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah: (a) Kurangnya SDM Profesional untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung  (b) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kegiatan pengembangan dan promosi wisata. Selain itu kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan. Saran dalam penelitian ini adalah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung agar: (1) mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang pengembangan kepariwisataan. (2) mengupayakan penambahan sarana dan prasarana penunjang dengan cara menganggarkan kebutuhan teknis dalam pengembangan kepariwisataan. (3) membentuk tim khusus dalam rangka mendata, mengakomodasi dan membina pemilik usaha jasa kepariwisataan. Daftar PustakaAdmosudirjo, Prajudi. 2001.  Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta.Anggraini, Nenny.2002.  Industri Kreatif. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.Diana, A dan C. Tjipto. 2003. Pengantar Kebijakan Negara, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.Fadillah, Putra. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.Himawan, Muammar. 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. JakartaMuljadi, A.J dan Siti Nurhayati, 2002. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 2002.--------- 2002. Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. JakartaPangestu, M.E. 2008. Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.Pendit, Nyoman. 1994. Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana, PT Pradnya Paramita, Jakarta.Prajogo, MJ. 1998. Pengantar Pariwisata Indonesia, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998Soekanto, Soerjono 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Bina Aksara. Jakarta. 2005Wijaya, H.A.W.. 2005. Kebijakan Pubik. Rineka Cipta. Jakarta.Undang-Undang Dasar 1945 HasilAmandemenUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009tentang KepariwisataanPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Daerah Provinsi LampungNomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi LampungPeraturan Daerah Provinsi LampungNomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Sumber LainDepartemen Perdagangan Republik Indonesia. Studi Industri Kreatif Indonesia Depdag RI, 2009.http://www.pelitaekspres.com/berita-1549-pemprov-lampung-kian-giat-tingkatkan-sektor-pariwisata.html. Diakses Kamis 06 Oktober 2016.http://www.pariwisatalampung.com.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN Zulfikar, Ahmad
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.335 KB)

Abstract

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swsata lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khusunya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertical yaitu konflik dan sengketa  antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.  Kata Kunci : Penyelesaian, Konflik, Pertanahan
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Zulfikar, Ahmad
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.248 KB)

Abstract

 Abstrak Yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor dimana nasabah mampu untuk mengembalikan secara angsuran ditambah bunga yang ditentukan bank. Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung Kredit Macet yang diberikan kepada nasabah selaku pegawai negeri sipil yang dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.Kata Kunci : Tanggung Jawab Yuridis, Kredit Macet, PNS
Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah) Zulfikar, Ahmad
RIHLAH Vol 6, No 1 (2018): RIHLAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/rihlah.v6i01.5459

Abstract

Hasil penelitan ini menujukkan bahwa: Sultan Sulaiman Alqanuni, lahir pada taggal 6 November 1495 M. di Tarabzun,ayahnya Salim I, ibunya Ayese Hafsah Valide Sultan, dia memiliki dua Istri dan delapan anak. Setelah sang ayah tutup usia, pada 30 September 1520 M, Sulaeman naik tahta menjadi Sultan ke-10 Kesultanan Turki Usmani. Sultan Sulaiman Alqanuni membawa banyak perubahan besar bagi Turki Utsmani, pencapaiannya bahkan melebihi apa yang sudah diraih ayahnya dan para Sultan pendahulunya. Sultan Sulaiman Alqanuni tutup usia pada usia 71 tahun pada tanggal 5 juni 1566M, jasadnya dimakamkan di masjid Agung Sulaymaniyah yang berada di kota Istanbul. Kepemimpinan Sulaiman Alqanuni merupakan puncak keemasan Islam di Turki Utsmani, berhasil mencatatkan sejarah besar menjadikan Turki Utsmani sebagai Negara adikuasa, yang disegani diberbagai belahan penjuru dunia.Dia juga berhasil menghimpun serta menjalankan Undang- undang yang berlandaskan Syariat Islam, menghimpun dan menambah pasukan elit jennisari dan memanggil kembali Khairuddin Barbarossa lalu mengangkat nya sebagai panglima tertinggi angkatan laut Turki Utsmani, pada masa kepemimpinan Sulaiman Alqanuni merupakan masa dimana kesultanan Turki Utsmani berhasil memegang kekuasaan terbesar, yang meliputi wilayah Selatan (Mediterania dan Afrika Utara), wilayah Barat (Eropa Timur),  serta wilayah Timur (Persia). Kontribusi Sulaiman Alqanuni meliputi berbagai bidang diantaranya: di bidang politik, di bidang Ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang arsitektur. 
KAINDEA zulfikar, Ahmad
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 Oktober 2012
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1869.321 KB)

Abstract

Kata kunci : kearifan lokal, pengelolaan hutan adat
Kekuatan Hukum Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 Zulfikar, Ahmad
Wajah Hukum Vol 3, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.27 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v3i2.73

Abstract

In providing credit, banks must be sure that the loaned funds must be able to be returned on time together with the interest and in accordance with the terms agreed upon jointly by the parties concerned in the credit agreement so that in the implementation of the credit agreement so that it can be carried out in a healthy and secure manner. For this reason, the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 22 Year 2017 is because microcredit currently has high potential in the use of SKMHT and shows that in microcredit, banks as fund channeling institutions still need guarantees in providing credit facilities so that they are regulated regarding the period of the power of attorney to charge the mortgage up to the end of the principal credit. However, with this regulation, the power of attorney imposes a micro credit guarantee given not increased to the mortgage, the bank as the creditor in providing micro credit to the debtor generally does not control the objects which are physical collateral guarantees, but only has administrative rights. The notary must have extensive knowledge about SKMHT in order to adjust the SKMHT clause both micro and non-micro. With in-depth knowledge of power of attorney, the Notary can ask the client. In this case the Notary's role is to direct the client in the contents of SKMHT so as not to conflict with the law, public order and decency. The agreement must be based on consensus or agreement from the parties that made it. Furthermore, the notary's function in preventing the duration of the power of attorney to charge micro credit dependents can be done by utilizing his position as one of law enforcers by providing legal counseling and to banks.
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Zulfikar, Ahmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.83 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.131

Abstract

Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku dengan dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.