Articles

Found 8 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG BERSIH, AMAN, TERTIB, INDAH DAN KOMUNIKATIF (BATIK) Yarianto, Yarianto; Zulaekhah, Siti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan sendiri yaknidengan membuat blumbangan atau kumbangan untuk menampung sampah rumahtangganya. Selain itu, bentuk partisipasi yang dilakukan dengan caramenggantungkan kepada tenaga tehnis dari pemkot dan partisipasi yangdilakukan secara bersama –sama dalam bentuk kerja bakti kelompok. Faktorfaktoryang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ada tiga faktor yangmempengaruhi tingkat partisipasi masyrakat, yakni: Pertama, kepentinganindividu yang bersangkutan,sementara untuk penanganan sampah public harusdidorong oleh stkeholder, Kedua, perlunya stimulant untuk tingkat kesadaranterhadap lingkungan khususnya terhadap pengelolaan sampah danketiga,bantuan berupa fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yangpermanent atau non permanent dalam pengelolaan sampah.Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat dan Keindahan Kota
PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA Zulaekhah, Siti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsungmelalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. Salah satu carapengalihan tekonologi tersebut adalah dengan cara perjanjian tertulis. masingmasingnegara diberikan hak untuk sampai pada derajad tertentu mengambillangkah-langkah yang diperlukan untuk menunjang pengalihan teknologi yangsesuai denga kebutuhan, keadaan, dan kondisi masing-masing negara pesertaTRIPs. permasalahan alih teknologi sudah menjadi perhatian serius negaranegaradi dunia, karena Indonesia telah mratifikasi WTO yang menjadi landasandari TRIPs pada tahun 1994, maka demi hukum harus melaksanakan ketentuanyang ada dalam TRIPs dan wajib untuk melaksanakan pengawasannya.Kata Kunci : Alhi Teknologi, Penanaman Modal, Pengawasan
PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA Zulaekhah, Siti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum positif kita berlaku azaz Fictie Hukum yang menegaskan bahwaseseorang dianggap tahu tentang hukum. Disamping itu, juga berlaku azas LexPosteriori Derogat Lex Priori bahwa hukum yang terbaru mengsampingkanhukum yang terdahulu (lebih lama). Dalam sistem jaminan fidusia, pokokterpenting adalah perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan bahwa bendaobjek jamian benar-benar berada ditangan pemohon kredit (nasabah).Perlindungan dan jaminan hukum ini adalah untuk menyeimbangkan kepentinganleasing (yang telah berprestasi terlebih dahulu dengan mengucurkan kreditnya)dengan nasabah yang harus membayar kewajibannya sampai lunas.Kata Kunci : Jual beli, Jaminan fiducia dan leasing
IMPLEMENTASI PENCANANGAN KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS KUMUH MELALUI HUNIAN MODEL RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) DI KOTA PEKALONGAN Hijriwati, Siti As’adah; Zulaekhah, Siti
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 23, No 1 (2012): JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Edisi September 2012
Publisher : Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.517 KB)

Abstract

This research aims to analyze the implementation of rural house complex policy,especially strata tittle, in order word condominium, in Pekalongan City. Thesepolicy has been implemented in order to fasilitate the minimum necessities of ruralhousing. There are some problems in this research. First,how does theimplementation of the rural housing complex, condominium policy in PekalonganCity? Second, what problems are occured because of this policy?This researchtypically descriptive-analyze. We want to describe all of local government policy inrural house complex as condominium then analize them until results the realconclusion. In order to describe all, socio legal method has been used. The rulesof these policy can not be seen unless knowing it’s implementation in the realhuman being life. All data, both primary and secondary also supported to dig outmany problems of crude worker, especially sailormen in north beach ofPekalongan Residence. Data searched by documentary for secondary data andinterview for primary data in other side. This research concludes that there aresome problems in the exsistence of this rural house complex in vertical buildingnamed ”Rusunawa”, a simple housing complex with the rent system. Legalproblem shows in uncertainty of the occupation. Some of them escapes fromRusunawa before they pay the rent cost.Keywords: rural housing complexs, rusunawa, condominium
HUBUNGAN POLA KOMUNIKASI ORANGTUA DENGAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI AKADEMIK ANAK USIA SEKOLAH Zulaekhah, Siti; -, Zubaidah
PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2014: PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.271 KB)

Abstract

Keberhasilan anak dalam meraih prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh peran keluarga dalam memberikan motivasi kepada anak dan bagaimana keluarga selalu melakukan interaksi secara rutin kepada anak melalui komunikasi. Pola komunikasi merupakan proses komunikasi yang terjadi dan disampaikan oleh orangtua kepada anak yang dapat mempengaruhi kehidupan anak Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pola komunikasi orangtua dengan motivasi belajar dan prestasi akademik anak di SDN Kumpulrejo kabupaten kendal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif non eksperimen, dengan sampel anak sekolah yang berumur 6 -12 tahun sebanyak 126 anak beserta orangtuanya. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri atas 3 bagian, meliputi; pola komunikasi orangtua, motivasi belajar anak dan prestasi akademik. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian adalah korelasi pearson. Berdasarkan hasil pengumpulan datayang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa rata-rata pola komunikasi orang tua sebesar 66,25 dengan standar deviasi 12,55. Rata-rata skor motivasi belajar siswa adalah 58,67 dengan standar deviasi 9,19.Adapun rata-rata skor prestasi belajar 83,44 dengan standar deviasi 4,35. Berdasarkan hasil uji statistic menggunakan korelasi Pearson, pola komunikasi dan motivasi belajar diperoleh koefisien korelasi r = 0,792 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara pola komunikasi orangtua dengan motivasi belajar siswa. Sedangkan hasil uji statistik pola komunikasi dan prestasi akademik diperoleh koefisien korelasi r = 0,274 yang berarti terdapat hubungan pola komunikasi orangtua dengan prestasi akademik anak. Pola komunikasi orang tua berhubungan dengan motivasi dan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Penerapan pola komunikasi orang tua yang baik akan mendukung motivasi dan prestasibelajar anak.Kata kunci: pola komunikasi orangtua, motivasi belajar, prestasi akademik.
ETHICAL PERSPECTIVE AND THE MAPPING OF NORM IN CORRUPTION ACT Zulaekhah, Siti
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7395.744 KB)

Abstract

Corruptive behavior is a despicable act and unacceptable ethically by any nation, including the country Indonesia. As a very theological country (theological based), Indonesia also has a stand against all forms of corruption acts. Through Corruption Act in 1971, 1999 and 2001 following preventive countermeasures be a guideline or reference in law enforcement. This paper aims to examine from the perspective of ethical norms and map of corruption in Law norms above. Setelah mapped, then compared to the possibilities of irregularities against the norms can be studied rationalizations. The study then followed up with an analysis of each norm on every law so the clash of ethical choices and the prevention of possible violations of norms can be explained. This study combines juridical-philosophical and normative juridical approach on the text of Law Corruption has ever been and is still in force in Indonesia. Keywords: ethical perspective, mapping the norm, corruption
Pergeseran Pendekatan Ras Menjadi Kewarganegaraan Pada Hukum Perdata Tentang Orang (Telaah Sinkronisasi Ketentuan Subjek Hak Milik atas Tanah dengan Politik Hukum Kewarganegaraan) Zulaekhah, Siti
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.244 KB)

Abstract

Politik hukum pengaturan tentang orang yang telah bergeser dari pendekatan ras (golongan penduduk) menjadi kewarganegaraan pascakemerdekaan Indonesia adalah adalah ketentuan tentang subjek Hak Milik atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melekat dalam ketentuan tersebut adalah persinggungan sistem kewarganegaraan dengan perkawinan campuran yang dalam iimpementasinya banyak menimbulkan permasalahan.Telaaah konseptual/ilmiah ini bertujuan, pertama mengungkap nilai-nilai yang melatarbelakangi perubahan  pengaturan tentang orang dari penggunaan pendekatan ras menjadi kewarganegaraan. Kedua, dasar perubahan pendekatan ras menjadi kewarganegaraan tersebut? Ketiga, menjelaskan ketentuan keselarasan subjek Hak Milik atas tanah dalam UUPA dengan politik hukum kewarganegaraan.Hasil telah akademik/konseptual menunjukkan, pengaturan hukum tentang orang dengan menggunakan pendekatan ras ditaltarbelakangi oleh nilai-nilai feodalisme , individualisme serta bersifat diskriminatif antargolongan penduduk  yang sengaja ditanamkan oleh kolonial. Sebaliknya, pendekatan kewarganegaraan didasari nilai-nilai nasionalisme atau rasa kebangsaan. Ketentuan subjek Hak Milik atas tanah dalam UUPA telah sejalan dengan politik hukum kewarganegaraan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pendekatan ras, Pendekatan Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran,Feodalisme, Nationalitas
Economic Analysis of Law Pada Perubahan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus Pt. Freeport Indonesia Sulistyorini, Isti; Zulaekhah, Siti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1234.071 KB)

Abstract

Freeport Indonesia is the first Indonesian PMA company in the field of mineral mining which has been operating its business activities since 1968, at the time of enactment of Law no. 1 Year 1967 about PMA. Political turmoil and economic instability, low exchange rate and social conflicts are a burden to the government and demand a swift step to overcome them. As a potential economic sector deemed capable of sustaining state revenues to be distributed to the public and ultimately improving the welfare of the people, the mining sector receives serious attention. Based on author literature search, PT. Freeport Indonesia is the first Indonesian PMA company in the field of mineral mining which has been operating its business activities since 1968, at the time of enactment of Law no. 1 Year 1967 about PMA. Based on the economic analysis of law according to Richard A. Postner, the change of the mining concession policy from contract-based in the form of Contract of Work (KK) to license-based through a Special Mining Business License (IUPK) is in accordance with the economic approach to the law. Government of Indonesia gradually over its attitude that the renewal of mining concession mechanism that is more oriented to the greatest prosperity of the people.Keywords: Economic Analysis Of Law, Contract of Work, Freeport