Nurus Zaman
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk  peradilan  non-negara  (non-State  Justice)  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Pamekasan resisten  dengan  budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola  penyelesaian  di  Kabupaten  Pamekasan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  yaitu  dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yangberbasis pada kearifan lokal.

Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila

RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (843.456 KB)

Abstract

Politik hukum dimaknai apa yang seharusnyadinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan Negara. Tujuan Negara menjadi ukuran utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan Negara selain bersumber dari hukum tertulis, juga bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkem- bang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum.Secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepas- tian hukum dan kemanfaatan. Tujuan tersebut harus tercermin dalam setiap pembangunan hukum. Bentuk penyimpangan hukum yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan semula tidak mendapat pengaturan dalam perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengelaborasi antara legalitas dan bentuk pe- nyimpangan hukum yang lazim disebut diskresi. Pelaksanaan Undang-un- dang tersebut mengacu pada legalitas, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).Pembangu- nan hukum administrasi menyembatani dua kepentingan yaitu kepentingan badan dan/atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat.Kata kunci: Politik Hukum,Administrasi Pemerintahan,Pancasila

MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTDispute resolution has been formally institutionalized through the courts, but not all the people in Pamekasan can access easily judiciary. In Rural Society priority harmony as the basis for solving their problems, because these mechanisms more cheap, simple, accordance with their customs and culture but this mechanism not legitimated. Socio-Legal Research methods used to explore and examine the potential mechanisms of informal dispute based on customs in Pamekasan, through in-depth interviews and sec- ondary data collection obtained typology of dispute / disputes land based sources of conflict and Mapping Reformers. Statute Approach and case approach was to construct a new building for the legitimacy of non- state mechanisms (Non-State Justice) which dominates land disputes models in Pamekasan. Results of this study, Pamekasan society resistant to the land disputes culture involving figures outside the formal mechanisms. There are three options land disputes models in Pamekasan by using actor resolver likes kalebun/Village Head, “Kyai” and Judge of Court. This proves the existence of pluralistic legal system in Indonesia. Regional Autonomy Act number 32 of 2004 and Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alterna- tive Dispute Resolution provides an opportunity to build a judicial function at the village and to be access for justice to society and legitimated based on local wisdom.Key Words : Alternative, Dispute Resolution, Land DisputeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk peradilan non-negara (non-State Justice) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (stat- ute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan resisten dengan budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola penyelesaian di Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yang berbasis pada kearifan lokal.Keywords : Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Sengketa

THE MEANING OF AUTHORITY RELATION OF CENTRAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT IN THE LAND SECTOR ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 6, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study, there are two (2) issues that were examined. First, how the Central Government and Local Government gained authority in the land sector. Second, how the meaning of the relationship of authority of the Central Government and Local Government in the area of land according to the 1945 Constitution, This study uses normative legal research. The results of research are: First, the authority of the Central Government in the land sector is the inherent nature of authority, because as the sole power in a unitary state. In the development of central government authority derived from attributive authority and Local Government authorities in the land sector sourced from attributive authority and discretionary. Second, the meaning of the relationship of authority between the central government and the regional government in the land sector as: (a) the relationship of subordination; (B) the relationship of supervision; and (c) the relationship of responsibility in achieving the objectives of the State.

URGENSI PENGATURAN REKLAMASI PANTAI DI WILAYAH PESISIR SELATAN MADURA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to get the characteristic of the reclamation land tenure, inventorying policies related to the reclamation and legal regulation models of reclamation in Madura. This empirical legal research results that the most of land tenure reclaimed comes from the head of village permission. Policies of the reclamation in fact sectoral even though fourth districts having local regulation on spatial planning. Local regulation about reclamation is needed for coordination and synchronization between central and local authorities, for supporting Act No. 27 Year 2007 about Coastal Management Areas and Small Islands, also Presidential Regulation No. 122 year 2012 about Reclamation.Key words : Regulation, Reclamation, CoastalAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi, inventarisir kebijakan terkait reklamasi dan rumusan model pengaturan hukum reklamasi di Madura. Hasil penelitian hukum empiris ini mendapati bahwa kebanyakan penguasaan tanah hasil reklamasi berasal dari ijin yang diberikan oleh Kepala Desa. Kebijakan terkait pelaksanaan reklamasi masih bersifat sektoral meskipun keempat kabupaten telah mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW. Diperlukan “Peraturan Daerah” tentang reklamasi untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara kewenangan pusat dan daerah. Peraturan Daerah tentang reklamasi ini untuk mendukung pelaksanaan UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga Peraturan Presiden tentang reklamasi.Kata Kunci : Pengaturan, Reklamasi, Pantai

Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 03 (2018): Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Umum Serentak dan Keutuhan Bangsa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini, sistem demokrasi masih menjadi icon utama bagi negara-negara modern, khususnya negara hukum yang menempatkan sistem demokrasi sebagai bagian dalam menentukan arah politik hukum negaranya. Pada sisi yang bersamaan, juga tidak sedikit negara-negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, justeru jauh dari pengadopsian nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Indonesia negara yang menyatakan sebagai bentuk negara demokrasi, tentunya nilai legalitasnya harus dilihat dalam hukum dasar yang dianutnya, dalam hal ini UUD NRI 1945. Semakin tinggi nilai demokrasi yang terkadung dalam legalitas tersebut, maka semakin memiliki legitimasi yang kuat. Karena pada prinsipnya dalam diri demokrasi mengandung nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat dan negara. Salah satu nilai kebaikan demokrasi di Indonesia diimplementasikan melalui proses menentukan pemimpin negara yang ditentukan oleh rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI menyakatan: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam  penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang dikaji, yaitu: Pertama, Apakah sistem pemilihan umum di Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya. Kedua, Bagaimana formulasi pengadopsian nilai-nilai sistem demokrasi dalam politik hukum kenegaraan tentang pemilihan umum. Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan: Pertama, Dalam menentukan arah politik hukum tentang pemilihan umum, konsep demokrasi yang dianut Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman utama. Karena nilai dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya itu tidak berhenti pada rakyat yang menentukan pemimpin dan kebijakan negara, tetapi juga dalam sustem demokrasi tersebut mengandung nilai yang lebih luas dari itu. Kedua, Sebagai negara yang menganut civil law system, formulasi politik hukum pemilihan umum dilakukan dengan cara penormaan dalam hukum dasar yaitu UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.