Rina Yulianti
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten

Published : 14 Documents
Articles

Found 14 Documents
Search

MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk  peradilan  non-negara  (non-State  Justice)  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Pamekasan resisten  dengan  budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola  penyelesaian  di  Kabupaten  Pamekasan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  yaitu  dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yangberbasis pada kearifan lokal.

PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  minimnya  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan olehDPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalamkegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura  yang berada di Bangkalan.  Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) DENGAN PENDEKATAN BRAIN-BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA MATERI POKOK STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR PADA SISWA KELAS X SMAN 1 KEDIRI

Jurnal PIJAR Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PIJAR

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning terhadap hasil belajar kimia materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas X SMAN 1 Kediri. Penelitian ini merupakan quasi experimental, dengan bentuk non-equivalent control group design with proxy pretest. Sampel terdiri atas dua kelas yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Kelas XB sebagai kelas kontrol menggunakan metode konvensional (ceramah dan diskusi kelompok) dan kelas XC sebagai kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning. Posttest yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa berupa tes pilihan ganda. Berdasarkan hasil posttest pada kelas XB diperoleh nilai rata-rata 68 dengan ketuntasan klasikal 43,75% sedangkan pada kelas XC nilai rata-rata adalah 54 dengan ketuntasan klasikal 15,78%. Berdasarkan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikalnya, model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning tidak memberikan pengaruh yang lebih baik daripada metode konvensional (ceramah dan diskusi) terhadap hasil belajar kimia materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas X SMAN 1 Kediri. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yakni faktor internal dan fakor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, baik berupa keseriusan, minat dan perhatian, maupun penguasan siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan.

Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Desa Gili Timur Yang Menghadapi Konflik Sertifikasi Tanah

RechtIdee Vol 8, No 2 (2013): DESEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1527.48 KB)

Abstract

Abstrak Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat   terhadap upaya hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bentuk secara langsung adalah pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo- nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

UJI AKTIVITAS EKSTRAK Sargassum crassifolium SEBAGAI ANTIFUNGI Candida albicans

-
Publisher : Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan Alam. Universitas Pakuan.

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.887 KB)

Abstract

Sargassum crassifolium is a species that is included in the class Phaeophyceae.  This Brown algae is a alginat source manufacturer and contain active compounds include flavonoids, saponins and triterpenoid which function as antibacterial, antiviral and antifungal  properties. The purpose of this research is to know the activities of Sargassum crassifolium in inhibiting the growth of Candida albicans and phytochemicals content. The extraction is done using the method of maceration. Test the effectiveness of antifungal performed using diffusion agar method and paper discs. The parameters observed were drag area width. Data was analyzed using Anova with a level of confidence of 95%. The results showed that the average diameter of the drag area extract Sargassum crassifolium is most effective on a 75% concentration of 21.6 mm. Phytochemical analysis shows that Sargassum crassifolium contains the active compounds such as flavonoids, saponins, and triterpenoid. Key words  : Sargassum crassifolium, Candida albicans, antifungal

Peran Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.629 KB)

Abstract

In industrial relations, there could be a dispute between workers and employers(companies). Law no. 2 of 2004 concerning the proposed already complete set,following the steps of the mediation process and the documents required. So themediator's role is very important in helping to resolve the dispute. Disputes oftendetrimental to workers in obtaining their rights, they often ask for helpDisnakertrasns Serang in resolving cases they face. Disnakertrans should be ableto face the challenges in the future related to frequent disputes. In this study,researchers conducted interviews, to find out more in depth how the role of themediator can perform its duties and functions well.

KEMUDAHAN INVESTOR DALAM PROSES INVESTASI MODAL ASING DI BANTEN

Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.932 KB)

Abstract

Investment is the investment made by local and international companies.And Banten is one area that many ogled for investment, so Banten had to do a lot ofpreparation to provide convenience services. With the increase in the area of investmentwill be realized if there is a potential area that can be "sold" to investors, whether it benatural resources and potential of human resources. The next thing that is veryimportant is the ability to sell potential. The ability to sell must be supported by thecreation of a conducive environment and support areas such as investment; theguarantee of security and legal certainty for investment, as well as excellent publicservice delivery. If Banten wants advanced economies, the economy must alwaysimprove to increase capital investment and quality of human resources, and increaseprosperity and create jobs. This research approach using qualitative methods. Banten isan area with a fairly high industrial growth, thus making parties interested in investing.The results showed that with ease in providing one-stop service and not a lot ofbureaucracy that is passed so as to make investors happy. This is certainly an impact oninvestment into Banten. So as to increase rather than the economy Banten, andabsorption of human resources in the field of work.

The Ideological Study of Judicials From The Formal Centralistis to The Legal Pluralism (Analysis of the Meaning of Judge on Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power)

JURNAL CITA HUKUM Vol 5, No 2 (2017): CITA HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.538 KB)

Abstract

Article 5 (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power becomes ineffective if acentralistic ideology still working  in view of the judge. The type of study used in this researchwas a non-doctrinal legal studies (sociolegal research). Research conducted in the DistrictCourt and Religious Court in Madura based on the judges perception by meaning of article 5paragraph (1) law 48/2009 and justices consideration to verdict making process. The resultsshowing the judges majority interpret the Article 5, paragraph 1 Law 28/2009 to legaldiscovery (rechtsvinding) as an efforts if a legal vacuum, otherwise the judges did notinterpret used living law when there are legal gaps. Thus showing domination of the state lawover the law that lives in society. DOI: 10.15408/jch.v5i2.4190

MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTDispute resolution has been formally institutionalized through the courts, but not all the people in Pamekasan can access easily judiciary. In Rural Society priority harmony as the basis for solving their problems, because these mechanisms more cheap, simple, accordance with their customs and culture but this mechanism not legitimated. Socio-Legal Research methods used to explore and examine the potential mechanisms of informal dispute based on customs in Pamekasan, through in-depth interviews and sec- ondary data collection obtained typology of dispute / disputes land based sources of conflict and Mapping Reformers. Statute Approach and case approach was to construct a new building for the legitimacy of non- state mechanisms (Non-State Justice) which dominates land disputes models in Pamekasan. Results of this study, Pamekasan society resistant to the land disputes culture involving figures outside the formal mechanisms. There are three options land disputes models in Pamekasan by using actor resolver likes kalebun/Village Head, “Kyai” and Judge of Court. This proves the existence of pluralistic legal system in Indonesia. Regional Autonomy Act number 32 of 2004 and Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alterna- tive Dispute Resolution provides an opportunity to build a judicial function at the village and to be access for justice to society and legitimated based on local wisdom.Key Words : Alternative, Dispute Resolution, Land DisputeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk peradilan non-negara (non-State Justice) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (stat- ute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan resisten dengan budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola penyelesaian di Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yang berbasis pada kearifan lokal.Keywords : Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Sengketa

URGENSI PENGATURAN REKLAMASI PANTAI DI WILAYAH PESISIR SELATAN MADURA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to get the characteristic of the reclamation land tenure, inventorying policies related to the reclamation and legal regulation models of reclamation in Madura. This empirical legal research results that the most of land tenure reclaimed comes from the head of village permission. Policies of the reclamation in fact sectoral even though fourth districts having local regulation on spatial planning. Local regulation about reclamation is needed for coordination and synchronization between central and local authorities, for supporting Act No. 27 Year 2007 about Coastal Management Areas and Small Islands, also Presidential Regulation No. 122 year 2012 about Reclamation.Key words : Regulation, Reclamation, CoastalAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi, inventarisir kebijakan terkait reklamasi dan rumusan model pengaturan hukum reklamasi di Madura. Hasil penelitian hukum empiris ini mendapati bahwa kebanyakan penguasaan tanah hasil reklamasi berasal dari ijin yang diberikan oleh Kepala Desa. Kebijakan terkait pelaksanaan reklamasi masih bersifat sektoral meskipun keempat kabupaten telah mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW. Diperlukan “Peraturan Daerah” tentang reklamasi untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara kewenangan pusat dan daerah. Peraturan Daerah tentang reklamasi ini untuk mendukung pelaksanaan UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga Peraturan Presiden tentang reklamasi.Kata Kunci : Pengaturan, Reklamasi, Pantai