Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara

PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Di Banjar Dakdakan, Desa Pakraman Kelaci Kelod, Kabupaten Tabanan) ADNYANA, I WAYAN PUTRO; WINDIA, I WAYAN; SUDANTRA, I KETUT
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous people in Bali majority embraced Hinduism, who hold patrilinealsystem. In this connection the kinship system appears to have strong adhesive ofthe Hindu religion, which gives place to the importance of descendants (sons) in afamily. Adopted patrilineal kinship system, The boys which is future expectationsof family as the successor of offspring in the family. However, these expectationsmay be different, when the boy was can not be born and even there a marriedcouple a completely not able to produce offspring. In these circumstances,Hinduism with the customary law in Bali appear as the "antidote" namely by theway for hold line-progressors descent or family among others by the way raised asingle daughter as SentanaRajeg (purusa/male) a marriage done with nyeburinmarriage.The system is can be considered as exception of patrilineal system infamily law in Bali, but when viewed more in-depth essentially not so is, becausethe woman who have made nyeburin marriage have the right as heir in his family.In fact, it is not always easy to seek a man who would nyeburin mating moreoverthe same religion. Therefore, the nyeburin marriage different religions it mayhappen like that occurred in DakdakanBanjar, KelaciKelodPakraman village,Tabanan regency, found three cases nyeburin marriage which is not done betweenfellow Hindu, but done between men other Hindus (Muslims and ChristiansCatholic) as parties nyeburin, while the keceburin are women which Hindu
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Sanjiwani Rajendra, Made Mutiara; Windia, I Wayan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana sebagai bentuk alternative dispute resolution (penyelesaian sengketa alternative). Jenis penulisan ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa mediasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang disebut sebagai mediasi penal namun dalam hal ini belum ada aturan yang pasti mengenai penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana dan di dalam penerapannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Hanya kasus yang tergolong sebagai tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta tindak pidana terkait pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalu jalur mediasi.Kata Kunci: Mediasi penal, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hukum Pidana
KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mas Dianti Putri, Ni Putu Ayu; Windia, I Wayan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul ?Kajian Yuridis Mengenai Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, yang membahas mengenai proses penyidikan terhadap anak dan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.Tulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang menggabungkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait.Proses penyidikan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hak anak dalam proses peradilan anak yang menekankan pada perlindungan dan non diskriminasi diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
EKSISTENSI SISTEM DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Esty Punyantari, Luh Putu; Windia, I Wayan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi adalah salah satu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, maupun para penegak hukum di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan maupun penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Mengingat bahwa aparat penegak hukum bisa saja menangkap anak yang hanya menaruh permen karet diatas tempat duduk temannya, dimana hal tersebut bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Selain itu, tampaknya diversi belum diterapkan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum karena minimnya pengetahuan mengenai proses diversi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berarti mengkaji mengenai peraturan tertulis yang berkaitan dengan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.