Articles
6
Documents
INDONESIA’S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU

Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Coral reef is an underwater biodiversity great in value. Sovereignty of the state to explore its natural resources is deeply recognized by international law. On the other hand, the state must also guaranteethe preservation of its natural resources. This research will explain about state responsibility (Indonesia)upon the damage of the coral reefs based on Convention on Biodiversity in Kepulauan Seribu. Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan laut yang sangat tinggi nilainya. Hukum internasional mengatur bahwa meskipun suatu negara berdaulat penuh atas wilayahnya, negara tersebut berkewajibanuntuk tidak merusak lingkungan. Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagainegara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sehubungan dengan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu.

Analisa Terhadap Ketentuan Cuti Melahirkan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaitannya dengan Hak Bayi atas ASI Ekslusif

Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.672 KB)

Abstract

The role and number of women workers is considerably significant in Indonesia. It is important then, to assure that their rights are well protected. One of the rights is the right of maternity leave. Article 82 Par (1) Law Number 23/2003 on Labour as the only provision that regulates this right in Indonesia, in which the time scheme on when do pregnant workersstart their maternity leave has been arranged, is deemed to be a potential determinant in causing a failure of exclusive breastfeeding. This is because the unclear interpretation generated from the formulation of the article. This paper would present an analysis on Article 82 Par (1) as well as academically-based suggestion on how should the article is interpretedin the light of the right of the infants to be exclusively breastfed.

INDONESIA’S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Coral reef is an underwater biodiversity great in value. Sovereignty of the state to explore its natural resources is deeply recognized by international law. On the other hand, the state must also guaranteethe preservation of its natural resources. This research will explain about state responsibility (Indonesia)upon the damage of the coral reefs based on Convention on Biodiversity in Kepulauan Seribu. Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan laut yang sangat tinggi nilainya. Hukum internasional mengatur bahwa meskipun suatu negara berdaulat penuh atas wilayahnya, negara tersebut berkewajibanuntuk tidak merusak lingkungan. Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagainegara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sehubungan dengan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu.

PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.202 KB)

Abstract

Pasal 200 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan program ASI eksklusif diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian, penegakan hukum atas pasal ini belum berjalan dengan baik. Di lain pihak ibu menyusui adalah subjek sentral dari pelaksanaan ketentuan ini. Penelitian ini membahas mengenai mengapa penegakan hukum Pasal 200 belum berjalan namun dilihat dari aspek budaya hukum ibu menyusui sebagai elemen penting bagi penegakkan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa budaya hukum responden ibu menyusui merupakan salah satu factor yang mendasari keputusan responden untuk tidak menggunakan Pasal 200 ketika hak nya dilanggar

KEPATUHAN HUKUM IBU TERHADAP KETENTUAN PIDANA TERKAIT PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN PENDERITAAN PSIKIS ANAK

Veritas et Justitia Vol 4, No 2 (2018): VERITAS ET JUSTITIA
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.698 KB)

Abstract

Art 80 and Art 76C  of Law No. 35/2014 purports to protect children from domestic violence (including most importantly those committed by the mother of the child).  This article using empirical juridical purports to analyze what factors are influential in determining compliance.  Primary data is collected using purposive sampling technique and subsequently is analyzed qualitatively.  The main result of the research is that avoidance of penal sanction is not a significant role in determining legal compliance.  More significant or influential are factors such as the extent or level of understanding the rule’s purpose or values behind the existing rule (prohibiting domestic violence), the need to maintain good relationship with the child; identification of the mother with certain groups in society and personal values. 

INDONESIA’S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.364 KB)

Abstract

Coral reef is an underwater biodiversity great in value. Sovereignty of the state to explore its natural resources is deeply recognized by international law. On the other hand, the state must also guaranteethe preservation of its natural resources. This research will explain about state responsibility (Indonesia)upon the damage of the coral reefs based on Convention on Biodiversity in Kepulauan Seribu. Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan laut yang sangat tinggi nilainya. Hukum internasional mengatur bahwa meskipun suatu negara berdaulat penuh atas wilayahnya, negara tersebut berkewajibanuntuk tidak merusak lingkungan. Penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagainegara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 sehubungan dengan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu.