Arif Wijaya
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

Hubungan Dokumentasi Keperawatan dengan Kepuasan Pasien di RS Di Jawa Timur

PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2013: PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PPNI JAWA TENGAH
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.07 KB)

Abstract

Kepuasan pasien merupakan harapan dan tujuan dari setiap institusi penyedia layanan kesehatan. Banyak usaha yang bisa dilakukan agar kepuasan pasien bisa tercapai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dokumentasi asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSU DR. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi adalah 88 pasien yang dirawat di instalasi rawat inap RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah teknik random dengan pendekatan proporsional random sampling dan untuk pengambilan data menggunakan instrumenberupa kuesioner. Teknik analisa data menggunakan uji Spearman rank’s untuk menganalisa hubungan antara variabel dokumentasi keperawatan dan kepuasan pasien dengan menggunakan tingkat signifikan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 58,3 % dokumemntasi keperawatan dalam kategori tidak baik dan 41,7% dalam kategori baik. Kepuasan pasien menunjukkan 6,9 % dalam kategori tidak puas, 48,6% cukup puas, dan 44,4% dalam kategori puas. Uji Spearman rank’s dari kedua variabel didapatkan nilai ρ = 0,007. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adahubungan yang signifikan antara dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasin di instalasi rawat inap RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012.Kata kunci: Dokumentasi keperawatan, Kepuasan pasien.

PEMBELAJARAN MENYENANGKAN DALAM E-LEARNING (KLASIBER) PADA MAHASISWA PAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Millah: Jurnal Studi Agama Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016 Pembelajaran Partisipatif
Publisher : Program Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine whether  online learning is done in Islamic Education Program of the Faculty of Islamic Studies, Indonesian Islamic University (UII) through cyberclass  already include fun learning principles or not. This study is an evaluative model, to get feedback to improve the quality of online learning. As result,  Fun learning through cyberclass for students still in the bad category. A total of 44.6% of respondents said online courses less enjoyable. Recommendations of this study, the need for training for lecturers in preparing the RPP Online fun-based learning and training e-learning platform Moodle (MEP). This proposal can be done through a trial with the approach of a Research and Development.

Pungutan Liar oleh Aparatur Sipil Negara di Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 02 (2018): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4211.115 KB)

Abstract

Praktik terjadinya pungutan liar diawali dari laporan warga desa Sidokepung atas dugaan adanya penjualan tanah cuilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepung, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual. Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik “Green Hill”. Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan. Kasus inilah yang dianggap masyarakat sebagai pungutan liar. Proses penyelesaian dilakukan di kantor kepala desa. Dengan menghadirkan pihak berperkara dari sebagian masyarakat yang dirugikan dengan hilangnya aset desa, BPN, Pj Bapak Suyud Suprihadji, pihak pengembang perumahan dan beberapa tokoh serta perangkat desa. Musyawarah ini perlu dilakukan agar mencari titik temu dan solusi terbaik, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya disepakati adanya kesalahan dari kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama desa, dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah oleh masyarakat desa Sidokepung Buduran Sidoarjo. Pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (gequalificeerd). Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut: “Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud  dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.088 KB)

Abstract

Abstract: In Islam, reason is put on the most honor place and make it as one of the valuable means to realize the exixtance of God. It is inevitable that some of the Islamic teachings are mobilizing sense, opening mind, and opening human reason, body and soul. Islam does not like the people who do not use their minds, the people whose minds are bound by beliefs and isms that are not based on a correct basis. The independence of thinking can reinforce and strengthen the faith, humility and awareness of the greatness of Allah. Independence of thinking is quite important. Because without it, there would be no innovation and creativity. After 68 years of Indonesian’s independence politically, independence of thinking is something that needs to be realized. Without freedom of thinking and social justice, the so called independence is just imaging. Independence of thinking is a golden bridge towards a common welfare. Independence of thinking and freedom of expression are the right of every citizen to express their thoughts orally and in a written form freely in accordance with the provisions of the legislation in force.Keywords: Freedom of thinking, politics, human rights, Islam

Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.679 KB)

Abstract

Abstract; this paper highlights democracy in the history of the constitution of the Republic of Indonesia. In the history of the nation, from independence to now, there are three kinds of democracy that once applied in the constitutional life of Indonesia, namely the liberal democracy, the guided democracy, and the Pancasila democracy. The liberal democracy leads to a failure of the Constituent establishing Undang-Undang Dasar 1945 as a replacement of Undang-Undang Dasar Sementara 1950. The Guided Democracy is under the reign of the old order and the Pancasila democracy is under the rule of the new order. Although the initial concept for the period intended as an implementation of the fourth principle of Pancasila, but the power was ultimately centralized on the hand of President. A failure of the old and the new order to uphold the values of democracy cause a reformation. In this reformation era, the values of democracy are expected to be enforced.Keywords: The liberal democracy, the guided democracy, the Pancasila democracy

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 1 (2016): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5983.181 KB)

Abstract

Abstract: This article focuses on the eradication of corruption according to Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Corruption, according to Law No. 28 of 1999 on the implementation of state which is clean and free from corruption, is an unlawful act and the perpetrator may be charged criminal sanction. Law No. 31 of 1991 on corruption eradication, as amended by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption, contains the notion of corruption that is virtually identical with the understanding of corruption itself. There are some efforts that can be taken in combating corruption in Indonesia, among others, as follows: prevention, enforcement, public education to people and student, and education for NGO (Non Governmental Organization).Keywords: Eradication of corruption, Indonesia, Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001. Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Upaya pencegahan (preventif), Upaya penindakan (kuratif), Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.