Articles

Found 22 Documents
Search

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sustainable use of forest resources is needed to establish a forestry management plan. Forest management plans exist at the provincial level according to the conditions and problems. Forestry planning at Provincial level depicts current forest conditions, institutional conditions, the contribution of economy, social and ecology associated with the provincial level strategic issues. This paper tries to elaborate the local development planning of forestry from good governance perspective, and role of stakeholders of local development forest planning. The research was based on qualitative descriptive approach to the study site in the province of Yogyakarta and West Papua. The result shows that forest planning in the region is top-down with respect to existing regional characteristics. To realize the principles of good governance, a gap for each stakeholder role in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation to reporting should be made. The role of government in the area of forestry development planning in terms of good governance, the rule of law for the regulation in the forestry sector has been completed. Partnership is the key word synergy in the implementation of good governance in forestry development in the area will attention to the aspects of partnership and equity between all stakeholders in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation and reporting of forest development.Keyword: Planning, Forestry, Good Governance, patnership

Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulungagung

Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 7, No 4 (2009)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Arrising of the world crude oil’s price has worsen the economic condition of Indonesia. The increasing charge of APBN because of subsidy’s, increasing, has forced the government to raise the price of domestic BBM. This policy causes the number of the poor of increases. So, the government conduct the program of BLT that is dedicated to the poor famielis in order to maintain the purchasing ability or to arise their prosperity But in the practice, the program of BLT is full of problem and influencing the poor. This research is conducted to understand the mechanism in distributing BLT in sub provience of Tulungagung, And abserve is social an economic effect toword poor people in Tulung agung. This research is descritive research by using cualitative approach, by using the method of taking note of the fact that is abserve in collecting data using the method of observation, interview, and also conducting documentation. This research shows that in distributing BLT in sub provience of Tulung agung, they are still wrong procedure, wrong target, insuffisien socialization, and the officers with lack of professionalism in doing their job (Responsible for distributing BLT). The result of this research shows that the distribution mechanism of the fun is not realized well we can find out the bad realization when we view it normative of view, it’s effisiensi and it’s effectivity, and if we observe it’s fairness toword the society. We can also find out that there is bad realization of the distribution of mechanism. It is shown by a lot of problem that happen in the distribution of BLT it self. A lot of officers that corrupt the fund, the schedule of distribution that often change, and the fund isn’t distriduted to the people who deserved to get it (Distribution that is wrong in the target).Keywords: fund (BLT), subsidy, distribution

Governing and Managing Public Service (A Case Study of Measuring Economic, Social and Environmental Implications of PDAM in the Malang City)

Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Managing public water supply service delivery is a critical agenda. This research found that ineffective and inefficient governing systems of PDAM bring the economic, social and environmental implications. Particularly, the poor water users at the end of the water service delivery system get the more disadvantage consequences. Reforming governance and management of PDAM and implementing social and environmental friendly of performance measurement system is an alternative to increase the performance.Keywords: Public Management, Public Service, Governance, Accountability, Water Supply Service Delivery

Developing a Model of Outcome Performance Indicator Web of Water Quantity, Pressure, Continuity and Quality for Accountability Result

Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 8, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research develops a model of Outcome Performance Indicator Web of Water Quantity, Pressure, Continuity and Quality. A qualitative research ia applied for this research. This study identifies multiple indicator relationships requiring a systemic approach in which iterative cycle processes of interconnections among these indicators are evaluated. This exercise of outcome performance measurement is considered as accountability means for evaluating social equity and environmental justice concerns in the three desirable sectors of governance: the government, the enterprise and the society. This is a part of public sector accountability for result.Keywords: Outcame performance, accountability result

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi POLRI (Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010)

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 15, No 3 (2012)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian di Polres Pacitan adalah membawa konsekuensi besar bagi penataan birokrasi di tubuh Polres Pacitan. Dengan kondisi sumber daya anggota yang masih perlu diarahkan, membawa konsekuensi logis bagi Kepala Polres Pacitan untuk bekerja ekstra dalam mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugasnnya. Hal ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polres Pacitan, namun disisi lain dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar anggota yang dimutasikan atau bekerja di Polres Pacitan adalah mereka yang bermasalah atau bagian dari menjalankan sanksi atas pelanggarannya, demikian juga dengan kenyataan banyaknya anggota yang mengajukan untuk mutasi atau pindah tugas dari Polres Pacitan. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada kinerja anggota dan mereka harus selalu dipantau oleh atasan dalam melaksanakan tugasnya. Arah perubahan Polri sangat terlihat pada dua tahun terakhir ini (antara tahun 2004 dan 2006) telah terjadi perubahan paradigma (kerangka berfikir) kepolisian (sebagai organisasi) yang signifikan. Proses perubahan tersebut bertujuan merubah profesi kepolisian yang lebih profesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.  Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian untuk pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan  terinci: 1. Faktor pendukung meliputi: a. Faktor pendukung internal terdiri dari: -Sebagai anggota Polri, sebagaian besar anggota Polres Pacitan berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat Pacitan dapat terjaga dengan baik. -Masih banyak anggota Polres Pacitan yang bertugas untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Pacitan. b. Faktor pendukung eksternal terdiri dari: -Sebagaian besar masyarakat Pacitan pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pacitan benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat di bidang Kamtibmas secara profesional dan benar-benar meninggalkan budaya KKN. -Masyarakat Pacitan masih menganggap Polri khususnya Polres Pacitan bisa mengemban tugas sesuai harapan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan apapun inovasi dan ide-ide positif Polres Pacitan dalam memelihara kamtibmas senantiasa selalu didukung oleh masyarakat Pacitan. 2. Faktor penghambat yang terinci: a. Faktor penghambat internal terdiri dari: -Ada sebagian anggota Polres Pacitan tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Pacitan, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pacitan. -Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. -Ada sebagian anggota dari Polres Pacitan yang masih kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap masyarakat Pacitan. b. Faktor penghambat eksternal terinci: -Sebagian masyarakat apabila berurusan dengan anggota Polres Pacitan baik pengurusan pelayanan ataupun pelanggaran masih sering membuka peluang untuk diselesaikan tidak secara profesional (tindakan penyuapan). -Ada sebagian masyarakat Pacitan yang menilai kinerja ataupun tindakan anggota Polri selalu negatif saja tanpa dilihat secara obyektif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran yang cukup kedalam APBN; 2. Polres Pacitan harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya kepolisian: agar lebih mampu menangani tugas-tugaspelayanan di Kabupaten Pacitan; (2), Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kata kunci: Implementasi, Reformasi, Kepolisian, Pelayanan, Publik

Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila, menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran pula terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan sistem yang konsisten dan merubah midnset masyarakat dan Polri dalam pelayanan SIM untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan: Peningkatan kualitas dan profesional polisi lalu lintas merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Lalulintas Polri. Walaupun demikian, keterbatasan didalam penyediaan fasilitas operasional membutuhkan penyelesaian bersama. Keseimbangan alokasi di dalam pembinaan jalan juga harus memungkinan secara proporsional di berikan untuk penyediaan fasilitas Kepolisian lalulintas. Kreatifitas dan inovasi para unsur pimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal ini, karena itu sinergitas unsur terkait harus senantiasa dikedepankan dan ditekankan demi terciptanya tujuan bersama. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: (1) Pelaksanaan manajemen lalu lintas yang efektif,(2) Pengendalian penerbitan SIM sesuai dengan manfaat, tujuan, dan kebutuhan pengguna SIM.

POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City)

Jurnal Administrare Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.752 KB)

Abstract

Entertainment tax is one of the source of Local Revenue in Batu City along with the development of Batu City as tourism city. Therefore, Batu City government tries to optimize entertainment tax revenue by discharging the entertainment tax policy. The success or failure of this policy will be determined by the step of implementation. Unfortunately, policy implementation of entertainment taxes in Batu City still faces a problem, that is tax receivable problem. The aims of this research is to explain and analyse policy implementation of entertainment tax collection in Batu City through four important aspects in the policy implementation and analyse the factors exist in these policy implementation. This research uses qualitative method with case study approach. This research focused on (1) policy implementation of entertainment tax collection in Batu City, and (2) factors exist in the policy implementation of entertainment tax collection in Batu City. This research found that policy implementation of entertainment tax collection in Batu City has not been optimal. It’s showed by the increasing of entertainment taxes that fluctuates and the lowest percentages of entertainment tax evenue on the Local Revenue in Batu City. Besides, there are four factors exist in this policy implementation there are communication, resources, disposition/attitudes, and beureaucratic structures. Unfortunatelly only communication factors that support this policy implementation. Keywords: policy implementation, entertainment taxes

EFEKTIVITAS PELAYANAN DAN PENGAWASAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses rekonstruksi di segala bidang, negara Timor Leste membutuhkan banyak perubahan pembangunan baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang-bidang lainnya seperti mendirikan beberapa kementerian serta jajaran birokrasinya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga negaranya. Hasil penelitian dan analisa data dalam penelitian ini, maka diambil beberapa kesimpulan seperti:1) sistem pelayanan yang sentralistik tidak mencerminkan sistem pelayanan yang baik, merata, adil, efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan masyarakat, 2) proses pengawasan yang dilakukan kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste sudah berjalan baik namun belum maksimal, 3) pimpinan kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste sangat jarang melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja pegawai sehingga pemimpin kurang mengetahui sejauhmana pencapaian pegawai dalam pelaksanakan tugas dan tanggung jawab, 4) untuk menciptakan administrasi perpajakan yang baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sistem administrasi, fungsi dan organisasi kelembagaan yang baik, didukung kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional. Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan, Pengawasan dan Peneriman Pajak

EMPIRICAL STUDY PRAKTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DI KOTA SURABAYA

Jurnal Administrare Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2015
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.5 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis praktek inovasi birokrasi dalam penanganan gelandangan di Kota Surabaya, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data model Spradley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi birokrasi telah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan gelandangan di Kota Surabaya. Inovasi birokrasi tidak akan tercipta tanpa didasari berbagai kunci sukses yang muncul dari dalam birokrasi, seperti responsiveness yang merupakan dampak dari cultureset dan mindset dari dalam birokrasi. Kata kunci: inovasi birokrasi, kunci sukses inovasi, penanganan gelandangan