Articles

Found 34 Documents
Search

PERAN KOMITE SEKOLAH SMP DI KOTA SEMARANG Widodo, Suwarno; Senowarsito, Senowarsito; Susanto, Dias Andris; Sari, Ryky Mandar
Media Penelitian Pendidikan Vol 2, No 2 (2008)
Publisher : Media Penelitian Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non – profit dan non – politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholers pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. MBS adalah suatu bentuk alternatif program desentralisasi pendidikan di sekolah. Ciri – ciri MBS adalah adannya otonomi yang kuat di tingkat sekolah, peran aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan tranparansi dalam setiap kegiatan pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMP di Kota Semarang selama bulan September dan Oktober 2008 dengan fokus penelitian peran Komite Sekolah SMP di Kota Semarang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) peran komite sekolah sebagai pendukung, (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif - kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah menjalankan perannya dalam hal: a) menyusun RAPBS bersama sekolah, b) mengesah RAPBS pada bulan Juli (seharusnya), c) mengkontrol pelaksanaan APBS, d) mengontrol sistem pelaporan  pelasanaan APBS setiap bulan, e) melaksanakan perubahan APBS pada  setiap bulan Januari, f) mepertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir semester, g) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan fungsi, hak dan kewajiban Komite Sekolah. (2) peran komite sekolah sebagai pendukung telah menjalankan perannya dalam hal: a) kegiatan operasional komite, b) pembelian alat tulis kantor, c) pendataan dan pemaparan data, d) peningkatan kualitas manajemen, f) pelayakan ruang Komite Sekolah, g) pelaksanaan pergantian pengurus, h) pembentukan paguyuban orang tua siswa. Kesungguhan terhadap pelaksanaan program kerja diwujudkan dengan penyediaan dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut. (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol telah berperan sebagaimana mestinya untuk hal: a) menyangkut pelaksanaan jadual KBM, b) bidang anggaran, c) tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, d) prestasi sekolah selalu mendapatkan perhatian Komite Sekolah, e) Komite juga mengadakan pemantauan terhadap hasil ujian, kelulusan maupun kenaikan kelas. dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator telah menjalankan perannya, dalam hal: a) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan stakeholders, b) mengadakan sarasehan pendidikan, c) menyelenggarakan diskusi pendidikan, d) menerbitkan media komunikasi dan, e) pemutahiran data. Namun kurang maksimal di dalam memediasi antara pihak sekolah dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha/ industri. Saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian antara lain, (1) Peran komite sekolah perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam peran sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah atau sekolah dengan dunia usaha/industri. (2) Perlu penelitian lanjut mengingat fokus penelitian hanya menyangkut masalah peran komite sekolah.   Kata kunci : Peran, Komite Sekolah
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : CIVIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
MODELINTERVENSI PENDIDIKAN RAMAH ANAK BAGI ORANG TUA SISWA SD NEGERI SECANG I DAN SMP NEGERI TEMPURAN I KABUPATEN MAGELANG ., Senowarsito; S, Listyaning; Widodo, Suwarno; Setyaji, Arso
Media Penelitian Pendidikan Vol 8, No 2 Desember (2014): mpp
Publisher : Media Penelitian Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aims of the research were to identify understanding of parents, the implementations of 3P (Provision, Protection, and Participation) in family, and identify the caharacteristics of parents, as well as developing the intervention child-friendly model. The method of research was conducted Research and Development (R&D). The population of research was the parent of students in SD Negeri Secang I dan SMP Negeri 1Tempuran, Distric of Magelang and purposive technique sampling. Data collection was conducted with triangulation data (observation, interview, and questionnaires). The result of the research were (1) the understanding of parents about child-friendly was still limited toward duty and the obligation parents to students; (2) the form of implementation 3P (Provision, Protection, and Participation) was implemented of parents maximum yet because the diversity of understanding by the parents; (3) the parents of students in SD Negeri Secang 1 and SMP Negeri 1 Tempuran, district of Magelang still faced the obstacles in implementing child-friendly in their family; (4) the diversity of characteristic of parents mainly education and economic background. Keywords: intervention model, child-friendly, education, parents
MODEL PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI UU RI NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KAWENGEN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno
CIVIS Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah  (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131). Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesaui dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Pendekatan  penelitian yang digunakan, adalah  Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka Desa  Kawengen  sebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yurisdis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris. Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalah  kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa.  2.Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnya  secara keseseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa.   3. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan     adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik.   Kata Kunci : Model Pemberdayaan , Kelembagaan Desa
PERAN KOMITE SEKOLAH SMP DI KOTA SEMARANG Widodo, Suwarno; Senowarsito, Senowarsito; Susanto, Dias Andris; Sari, Ryky Mandar
Media Penelitian Pendidikan Vol 2, No 2 (2008)
Publisher : Media Penelitian Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non – profit dan non – politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholers pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. MBS adalah suatu bentuk alternatif program desentralisasi pendidikan di sekolah. Ciri – ciri MBS adalah adannya otonomi yang kuat di tingkat sekolah, peran aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan tranparansi dalam setiap kegiatan pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMP di Kota Semarang selama bulan September dan Oktober 2008 dengan fokus penelitian peran Komite Sekolah SMP di Kota Semarang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) peran komite sekolah sebagai pendukung, (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif - kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah menjalankan perannya dalam hal: a) menyusun RAPBS bersama sekolah, b) mengesah RAPBS pada bulan Juli (seharusnya), c) mengkontrol pelaksanaan APBS, d) mengontrol sistem pelaporan  pelasanaan APBS setiap bulan, e) melaksanakan perubahan APBS pada  setiap bulan Januari, f) mepertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir semester, g) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan fungsi, hak dan kewajiban Komite Sekolah. (2) peran komite sekolah sebagai pendukung telah menjalankan perannya dalam hal: a) kegiatan operasional komite, b) pembelian alat tulis kantor, c) pendataan dan pemaparan data, d) peningkatan kualitas manajemen, f) pelayakan ruang Komite Sekolah, g) pelaksanaan pergantian pengurus, h) pembentukan paguyuban orang tua siswa. Kesungguhan terhadap pelaksanaan program kerja diwujudkan dengan penyediaan dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut. (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol telah berperan sebagaimana mestinya untuk hal: a) menyangkut pelaksanaan jadual KBM, b) bidang anggaran, c) tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, d) prestasi sekolah selalu mendapatkan perhatian Komite Sekolah, e) Komite juga mengadakan pemantauan terhadap hasil ujian, kelulusan maupun kenaikan kelas. dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator telah menjalankan perannya, dalam hal: a) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan stakeholders, b) mengadakan sarasehan pendidikan, c) menyelenggarakan diskusi pendidikan, d) menerbitkan media komunikasi dan, e) pemutahiran data. Namun kurang maksimal di dalam memediasi antara pihak sekolah dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha/ industri. Saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian antara lain, (1) Peran komite sekolah perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam peran sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah atau sekolah dengan dunia usaha/industri. (2) Perlu penelitian lanjut mengingat fokus penelitian hanya menyangkut masalah peran komite sekolah.   Kata kunci : Peran, Komite Sekolah
MODELINTERVENSI PENDIDIKAN RAMAH ANAK BAGI ORANG TUA SISWA SD NEGERI SECANG I DAN SMP NEGERI TEMPURAN I KABUPATEN MAGELANG ., Senowarsito; S, Listyaning; Widodo, Suwarno; Setyaji, Arso
Media Penelitian Pendidikan Vol 8, No 2 Desember (2014): mpp
Publisher : Media Penelitian Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aims of the research were to identify understanding of parents, the implementations of 3P (Provision, Protection, and Participation) in family, and identify the caharacteristics of parents, as well as developing the intervention child-friendly model. The method of research was conducted Research and Development (R&D). The population of research was the parent of students in SD Negeri Secang I dan SMP Negeri 1Tempuran, Distric of Magelang and purposive technique sampling. Data collection was conducted with triangulation data (observation, interview, and questionnaires). The result of the research were (1) the understanding of parents about child-friendly was still limited toward duty and the obligation parents to students; (2) the form of implementation 3P (Provision, Protection, and Participation) was implemented of parents maximum yet because the diversity of understanding by the parents; (3) the parents of students in SD Negeri Secang 1 and SMP Negeri 1 Tempuran, district of Magelang still faced the obstacles in implementing child-friendly in their family; (4) the diversity of characteristic of parents mainly education and economic background. Keywords: intervention model, child-friendly, education, parents
PENELUSURAN ALUMNI (TRACER STUDY) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA IKIP PGRI SEMARANG SEBAGAI UPAYA KAJIAN RELEVANSI Rasiman, Rasiman; Widodo, Suwarno; Setyawati, Rina Dwi
AKSIOMA Vol 5, No 1/MARET (2014): AKSIOMA
Publisher : IKIP PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lamanya masa tunggu alumni sampai mendapatkan pekerjaan, tingkat keterserapan alumni, kesesuaian pekerjaan alumni dengan bidang keahliannya, dan penilaian stakeholders terhadap kinerja alumni Program Studi Pendidikan Matematika IKIP PGRI Semarang di dunia kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa lulusan telah bekerja dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah dan daya serap di dunia kerja sangat tinggi. Lulusan telah bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya yaitu sebagai guru / di bidang pendidikan sebesar 82,57%. Dari penyebaran responden pada profesi guru tersebut menunjukkan sesuai dengan visi IKIP PGRI Semarang yaitu menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Professional dan Berjati Diri. Tingkat ketersebaran tempat asal responden sebanyak 96,21% berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, pihak pengguna menyatakan bahwa alumni prodi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Semarang mempunyai integritas, profesionalisme, Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri masuk dalam kategori sangat baik sebesar 41,2 %, kategori baik sebesar 44,6 %, kategori cukup baik sebesar 12,7 % dan 1,5% kategori kurang baik. Namun demikian, sebanyak 32,2% Stakeholders menyatakan bahwa kemampuan kemampuan Bahasa Inggris masih dinilai dalam kategori cukup. Kata Kunci: Tracer Studi, Alumni, Prodi Pendidikan Matematika.  
PELATIHAN PENULISAN BUKU AJAR BAGI GURU PKn SMA SE KOTA SEMARANG Haryati, Titik; Ginting, Rosalina; Widodo, Suwarno; Aryaningrum, Kiki; Kumoro, Bambang
E-DIMAS Vol 2, No 01/Maret (2011): E-DIMAS
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract There are still a few handouts created by the teachers. In fact, teachers feel lazy to make a handout to succeed their teaching and learning process, especially civic teachers who are still low in understanding how to make and design their own handout. A handout is an instrument that teachers supposed to writing it. By writing a handout, teacher can explore his material based on the problems faced in the class. That is way; the Team thought that we need to give them something to train them in writing their own teaching handout. This community service was given to civic teachers of senior high school who has the important role in tranfering knowledge about civic subject. This activity had some sessions, there were; lecturing, discussion, questions answer and feedback. It hopes that by understanding the way in designing a teaching handout, they will be encouraged to make their own handout to support their teaching learning process in the classroom.   Key words : a teaching handout, a civic subject  
IbM POSDAYA KUSUMA JAYA KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Mulyaningrum, Eko Retno; Widodo, Suwarno; MunawarIbM POSDAYA KUSUMA JAYA KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARA, Muniroh
E-DIMAS Vol 5, No 02 September (2014): e-dimas
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEach Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga/Family Empowerment Post) is expected to have four important pillars: education, health, entrepreneurship, and the environment. Posdaya Kusuma Jaya which is the best Posdaya in Semarang is located in the South Muktiharjo still not optimal in developing Posdaya in the environmental field. So there needs to maximize the field of innovation through the creation of an aquaponics. Aquaponics is an integrated crop cultivation techniques with fish ponds, the use of continuous water from fish to plant maintenance and vice versa from the plant to the fish pond. The basis of the system of this technology is the optimum water supply for each commodity by using re-circulating system. In conclusion through IbM Posdaya Kusuma Jaya Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang community can optimize one Posdaya field is the field of the environment. Besides, this IbM hopefully can increase knowledge and skills of the people in the manufacture of aquaponics.Keywords: Posdaya, Aquaponics, Environment
IbM IPTEKS BAGI PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN LOKAL DI DESA ROGOMULYO DAN JATIROTO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI Widodo, Suwarno; Ginting, Rosalina; Lazarusli, Budi
E-DIMAS Vol 5, No 02 September (2014): e-dimas
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu isu strategis pembangunan nasional adalah  Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa yang memerlukan pendampingan dalam implementasi undang-undang Desa adalah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang merupakan Kabupaten dengan jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Target luaran yang dihasilkan dari kegiatan IbM ini antara lain perangkat Desa mendalami asas, tujuan, dan isu-isu penting yang terdapat dalam undang-undang dan PP yang terkait; menyiapkan awal agar desa memahami dan dapat melaksanaan undang-undang Desa secara khaffah yang menyejahterakan desa serta menggerakkan pengelolaan aset yang dimiliki desa; merumuskan rekomendasi bagi pemberdayaan desa dan/atau regulasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Metode pelaksanaan ini Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, tanya jawab dan bimbingan tehnis Implementasi undang-undang Desa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi undang-undang Desa telah dilaksanakan dengan lancar, mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta, dan peserta mampu menyusun keuangan dan aset Desa. Kata kunci: Perangkat Desa,  Kelembagaan Lokal, Sosialisasi.