Articles

Found 8 Documents
Search

Pelaksanaan Gugatan Class Action Terhadap Pemerintah Dalam Kasus Kerusakan Jalan Di Jalur Pantura Wibowo, Dwi Edi
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 1, No 1 (2010): Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol: 1, No: 1 edisi Maret 2010
Publisher : Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yang ada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Class Action sebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalan di jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomis terhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadi gugatan class action . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukung oleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada pelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat pada proses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusi yang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaat maupun akses dan prosedur pengajuan class action. Secara umum kerusakan jalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baik masyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik di Pekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belum tahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat ingin mengajukan giugatan class action   Kata Kunci : Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura
PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Wibowo, Dwi Edi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh lapisan masyarakat mempergunakan alat transportasi terutama angkutankota, dengan adanya angkutan kota dapat memperlancar kegiatan di dalammasyarakat baik dalam mencari nafkah maupun kegiatan lainnya yang sangatmembutuhkan sarana angkutan . Di dalam perkembangannya kegiatan usaha dibidang angkutan kota mempunyai dampak yang sangat kompleks , dampaktersebut adalah mengenai pelayanan angkutan kota terhadap konsumen ataupenumpang dalam ini bisa perorangan atau kelompok . Pelayanan terhadapkonsumen menyangkut tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan,keamanan, keselamatan dalam memakai jasa angkutan kota melibatkan berbagaipihak yang terkait dalam penggunaan jasa angkutan kota yaitu pengguna jasaatau konsumen dan perusahaan angkutan .Buruknya sistem angkutan kota yangdikeluhkan oleh konsumen itu menyangkut beberapa hal diantaranya sepertitempat duduk sesak, penumpang yang bergelantungan di pintu, ketidakpedulianawak angkutan kota terhadap nasib penumpang bila ada musibah termasuktindakan kriminal angkutan kota.Kata Kunci : Angkutan Kota, Tanggungjaawab, Pelayanan.
PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA Wibowo, Dwi Edi; Yuniarti, Yuniarti; Loso, Loso
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu padaproduk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparatpenegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yangada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen HukumAdministrasi Negara ( HAN ), Hukum Perdata , dan Hukum Pidana . Class Actionsebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatanperwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yangmemberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindaksebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri,dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yangmengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalandi jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomisterhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadigugatan class action . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifatyuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukungoleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling danpengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Padapelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat padaproses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusiyang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Hasil penelitian menunjukkanbahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaatmaupun akses dan prosedur pengajuan class action . Secara umum kerusakanjalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baikmasyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik diPekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belumtahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat inginmengajukan giugatan class actionKata Kunci : Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura
PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN Hijriwati, Siti As’adah; Wibowo, Dwi Edi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme Dokter Dalam Rangka Perlindungan Hukum BagiPasien; dilatarbelakangi oleh kondisi dunia kesehatan sekarang ini, meskipundunia kedokteran telah mengalami kemajuan yang amat pesat, namun kasusmalpraktik juga meningkat tajam. Di samping itu, biaya untuk mendapatkan jasalayanan kesehatan juga meningkat, tetapi pelayanan tidak seperti yangdiharapkan. Ironisnya dalam kasus-kasus malpraktik yang terjadi, perlindunganhukum untuk pasien sangat lemah. Dari kondisi ini timbul pertanyaanbagaimanakah dokter dalam menjalankan profesinya, apakah pasienmendapatkan perlindungan hukum dan apakah terjadi perubahan paradigma dikalangan dokter terhadap profesi yang diembannya?Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitiannaturalistic kualitatif, menggali data dengan cara wawancara mendalam,pengamatan partisipatif dan menelaah berbagai peraturan seputar profesidokter. Data yang diperoleh adalah bahwa dalam menjalankan profesinya,dokter diatur oleh berbagai peraturan, kode etik dan dilakukan sumpah dokterdiawal karirnya.Perlindungan hukum bagi pasien juga telah tercantum secarategas dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi tidak semua doktermelaksanakan 100% ketentuan-ketentuan dimaksud. Berbagai alasan baik yangtersurat maupun yang dapat diamati dari perilaku dalam berprofesimenunjukkan ada perubahan paradigma dikalangan dokter dalam menjalankanprofesinya. Profesi agung yang melekat padanya beralik menjadi sarana bisniskesehatan, meski tidak semua dokter melakukan demikian.Kata kunci: profesi dokter, pasien, perlindungan hukum
Pelaksanaan Gugatan Class Action Terhadap Pemerintah Dalam Kasus Kerusakan Jalan di Jalur Pantura Wibowo, Dwi Edi
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 1, No 1 (2010): Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol: 1, No: 1 edisi Maret 2010
Publisher : Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.667 KB)

Abstract

Abstrak Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yang ada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi Negara ( HAN ), Hukum Perdata , dan Hukum Pidana . Class Action sebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalan di jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomis terhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadi gugatan class action . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukung oleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada pelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat pada proses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusi yang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaat maupun akses dan prosedur pengajuan class action . Secara umum kerusakan jalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baik masyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik di Pekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belum tahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat ingin mengajukan giugatan class action   Kata Kunci : Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura
PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan  (financial industry)  melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan  untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice 
SEKOLAH BERWAWASAN GENDER Wibowo, Dwi Edi
MUWAZAH Vol 2 No 1: Juni 2010
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.827 KB)

Abstract

Abstract:. School is an institution that plays an important role to change the mindset of students, including behaviors that are considered gender bias. Therefore, gender-oriented school that holds a strategic role and function in preparing students for multi intelegensianya to develop optimally without constrained by social values that sometimes gender-biased culture. The process of learning in the classroom that have not been entirely Encouraging active participation Between boys and girls equally, physical school environment that does not answer the specific needs of boys and girls as well as materials teaching materials in general, gender bias, the more clear that face education we do still need to be polished with a gender-responsive approach.
PERAN GANDA PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER Wibowo, Dwi Edi
MUWAZAH Vol 3 No 1: Juni 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.583 KB)

Abstract

Abstract : Woman partisipation consists of tradidition and trasition roles.The tradition or domestic role includes women as a wife, mother and household manager. Meanwhile the transition or public role covers woman as a labor , member of society and development as a whole. Nowadays, the phenomenon in the society is woman tends to work harder to eran money for the family and to express themselves. One indicator of woman role in national deveploment can be seen from an increase in variety of woman job, it does not mean that the woman welfare increase automatically. The woman face dicrimation, not pnly in domestic sector but also in public sector. Therefore, the dynamic charateristic of woman multifunction is important to be learned