Articles

Found 39 Documents
Search

PEMBELAJARAN IPS DALAM REALITA DI ERA KTSP: STUDI EKSPLORASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS PADA JENJANG SMP DI KABUPATEN PATI Sutrisna, Edi; Wasino, Wasino
Paramita: Historical Studies Journal Vol 20, No 2 (2010)
Publisher : Paramita: Historical Studies Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Application of KTSP as a curriculum based on competency requires the implementation of strategies and methods that can deliver a number of learners achieving a particular competence. IPS as a subject who has a noble purpose, namely to prepare students to be good citizens, should be taught to students through appropriate strategies and methods by utilizing various media sources and learning. Most social studies teachers still promote the use of expository strategies in presenting lessons of Social Science education and the use of resources and learning media are minimal. Environment, as a laboratory of IPS is not utilized properly.The study shows that most teachers still tend to use expository teaching strategies, use of resources and learning media that are less varied, and integrated approaches to teaching social studies can not be realized by the teachers due to various constraints.   Keywords: learning, IPS, junior school, KTSP   Penerapan KTSP sebagai kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan penerapan strategi dan metode yang dapat memberikan sejumlah peserta didik mencapai kompetensi tertentu. IPS sebagai subjek yang memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, harus diajarkan kepada siswa melalui strategi yang tepat dan metode dengan memanfaatkan berbagai sumber media dan pembelajaran. Kebanyakan guru IPS masih menggunakan strategi ekspositori dalam menyajikan meteri pelajaran IPS dengan menggunakan sumber daya dan media pembelajaran yang minimal. Lingkungan sekitar, sebagai laboratorium IPS tidak digunakan menunjukkan pembelajaran yang baik. Kebanyakan guru masih cenderung untuk menggunakan strategi pengajaran ekspositori, penggunaan sumber daya dan media pembelajaran yang kurang bervariasi, dan pendekatan terpadu untuk mengajar IPS, sehingga tidak dapat direalisasikan oleh para guru karena berbagai kendala.   Kata kunci: pembelajaran, IPS, SMP, KTSP  
MODERNISASI PEMERINTAHAN PRAJA MANGKUNAGARAN SURAKARTA Wasino, Wasino
Paramita: Historical Studies Journal Vol 22, No 1 (2012): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v22i1.1842

Abstract

Mangkunagaran is one of government and cultural center of Java in the Dutch colonial period. It was formed in 1757 through Salatiga Agreement, as product of Jawa War succession. At the beginning Praja Mangkunagaran was a district of Kasunanan, then it raised into a small empire. Government modernization was done since Mangkunagara IV by establishing some new institution. Increasingly sophisticated modernization carried out in the early twentieth century during the reign of Mangkunagara VI and Mangkunagara VII. Modernization of gover-nance is heavily influenced by the Dutch colonial governance combined with Javanese culture. The rise of new governance generates new identity that is different from another Javanese culture center. Key words: modernization, governance, Mangkunagaran  Mangkunagaran merupakan salah satu pusat pemerintahan dan budaya Jawa pada masa Kolonial Belanda. Ia terbentuk pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga, sebagai hasil perang suksesi di Jawa. Praja ini semula hanya merupakan sebuah kabupaten, namun dalam perkembangannya berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil. Modernisasi pemerintahan dilakukan sejak Mangkunagara IV dengan membentuk lembaga-lembaga kerajaan yang berbeda dengan Kasunanan Surakarta. Modernisasi semakin canggih dilakukan pada awal abad XX pada masa pemerintahan Mangkunagara VI dan Mangkunagara VII. Modernisasi tata pemerintahan banyak dipengaruhi oleh tata pemerintahan Kolonial Belanda dipadukan dengan kebudayaan Jawa. Lahirnya tata pemerintahan baru menghasilkan identitas baru yang berbeda dengan pusat-pusat budaya Jawa lain, Kasunanan dan Paku Alaman. Kata kunci: modernisasi, pemerintahan, Mangkunagara  
INDONESIA: FROM PLURALISM TO MULTICULTURALISM Wasino, Wasino
Paramita: Historical Studies Journal Vol 23, No 2 (2013): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v23i2.2665

Abstract

Indonesia was not a new entity when started to become national country. It was called a continuation of the history of the Dutch East Indies. The people lived under western colonial was a pluralistic society, people separated by social class, ethnicity, religion, race and inter-group. Between the authorities and the people separated along racial lines. In addition there was the separation of ethnic groups associated with the economic, educational and social relations. After Indonesian independence the pluralistic society situation continues. The end of the New Order has opened a Pandoras Box of poor relations between ethnic and inter-religious. As a result many conflicts occurred based on religious and ethnic differences. The conflict heated up as the influx of political interests. The process of political reform gave birth to a new awareness of the relationship between ethnicity and religion. The starting point of this change was when the President Abdurrahman Wahid unlocked barriers on multicultural relationship that respects the differences of cultural orientation among the existing ethnic. From that moment the concept of multiculturalism experienced socialization process within Indonesian society. Key words: pluralism, multiculturalism, colonial, new order, socialization Ketika Indonesia lahir sebagai negara nasional, Indonesia bukanlah  entitas yang baru. Ia merupakan kelanjutan  sejarah dari masyarakat yang disebut Hindia Belanda. Masyarakat di bawah penjajah Barat ini merupakan masyarakat majemuk, masyarakat yang terpisah-pisah berdasarkan kelas sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan. Antara penguasa dan rakyat terpisah secara garis rasial. Selain itu ada pe-misahan suku bangsa terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan hubungan-hubungan sosial. Setelah Indonesia merdeka situasi masyarakat majemuk terus berlangsung. Berakhirnya Orde Baru telah membuka kotak pandora  buruknya hubungan antar etnik dan antar agama. Akibatnya banyak terjadi konflik-konflik yang berdasarkan perbedaan etnik dan agama. Hal itu semakin meruncing ketika kepentingan-kepentingan politik masuk. Proses reformasi  politik melahirkan kesadaran baru tentang hubungan antar etnik dan agama. Titik awal perubahan ini ketika  Presiden Abdurahman Wahid membuka sekat-sekat hubungan multikultural yang menghormati  perbedaan dalam orientasi budaya di kalangan etnik yang ada. Sejak itu konsep multikulturalisme mengalami proses sosialisi dalam masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pluralisme, Multikultural, Kolonial, Orde Baru, Sosialisasi.    
Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak Amna, Radhiah; Wasino, Wasino; Suhandini, Purwadi
Journal of Educational Social Studies Vol 6 No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Postgraduate Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis pernikahan beda agama yang sering terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. (2) Menganalisis pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak. (3) Menganalisis implikasi pernikahan beda agama terhadap pola asuh anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Pernikahan beda agama merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor yang disebabkan oleh hubungan asmara yang mendalam, menikah beda agama di luar negeri karena ekonomi mendukung, pendatang baru (menikah di wilayah lain lalu pindah dan menetap di Kelurahan Bendan Ngisor), dan hal biasa yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini sesuai dengan teori sosial Piere Bourdieu tentang habitus. Namun walaupun sudah menjadi kebiasaan, pernikahan beda agama tetap tidak sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara di Indonesia, sehingga penyusupan yang dilakukan bagi pasangan yang menikah termasuk ke dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang. (2) Pola perlakuan pasangan beda agama terhadap anak di Kelurahan Bendan Ngisor lebih cenderung pada pola perlakuan acceptance (penerimaan) dan permissiveness (pembolehan). (3) Pola asuh yang diterapkan pasangan beda agama lebih cenderung pada pola asuh demokratis, yang berdampak positif terhadap perkembangan anak.Interfaith marriages happened as a reality that cannot be denied. There were various of reasons why interfaith marriage is increasing in numbersuch as, the increasing mobility of people that allowing them to interact with people from different backgrounds and increasing tolerance and acceptance among people of different religions. The purpose of this study was carried out: (1) To analyze the interfaith marriage that often occurred in Bendan Ngisor village, Gajah Mungkur district of Semarang. (2) To analyze the pattern of interfaith couples treatment against children. (3) To analyze the implications of interfaith marriage to education of children (parenting). The approach used in this researchwas qualitative method. The procedures of collecting data were observation, interviews, and documentation. Furthermore, to test the validity of the data in this research used triangulation techniques of source and theory. The results of this research showed that: (1) The Interfaith marriage is odinary things which conducted by society in Bendan Ngisor district that caused by deeply relationship, interfaith marriage in abroad because of economic support, newcomer (they marriaged in other area than moved and settled in Bendan Ngisor village, and ordinary thing that conducted by the family, it was accordance to social theory of Pierre Bourdieu about “habitus”. Although it was become a habit, interfaith marriage is still not in accordance with religious law and law in Indonesia, so that infiltration married couple belongingto offense of law. (2) The pattern of interfaith couple’s treatment against children in Sub Bendan Ngisor were more likely in treatment patterns acceptance and permissiveness. (3) The interfaith couples applied parenting were more likely in a democratic parenting style, which was a positive impact on child development.
KONSEP DAN INTEGRASI ILMU-ILMU SOSIAL DALAM IPS Wasino, Wasino
Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 3, No 1 (2010): Juni
Publisher : Jurnal Sejarah dan Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Allienation between Social studies in Indonesia nowadays caused by inconspicuous subject than other subjects. There are many factors that social studies became pathetic, such as society imaging about social studies, social studies subjects allocation among the schools, teachers performance and confidence, unavailable teacher for integrated social studies subject in junior high scholls and confused content standardization. Social studies need improvement towards better quality. In fact, Social studies in Indonesia influence by America’s that given integrated pespective for social studies. Should be, Indonesia applying integrated social studies in school. There are two models to integrate social studies, Social Phenomenon and topics from the subject depends on the points of view. Integrated learning for Social studies education is needed in University as best sollution into this problems nowadays
MODERNISASI BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN Wasino, Wasino
Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : Jurnal Sejarah dan Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.031 KB) | DOI: 10.17977/sb.v9i2.5016

Abstract

Abstrak. Budaya politik tercermin dari cara elite dalam mengambil suatu kebijakan dan mengimplentasikannya. Mangkunegaran sebagai sebuah kepangeranan hasil dari perpecahan kerajaan Mataram tidak mengikuti budaya politik mataram yang feodal tradisional. Mereka tidak lagi melihat raja sebagai wakil dari Tuhan tetapi mereka berkuasa karena andil dari rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang berjuang  mendukung sang pangeran melawan penjajah Belanda dan Penguasa Mataram yang dianggap lalim. Terdapat tiga prinsip budaya politik di Mangkunegaran yakni mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, melu hangrungkebi. Ketiga hal ini yang kemudian membuat Mangkunegaran terkesan memodernisasi birokrasi pemerintahan dan secara tidak langsung merubah etiket yang ada.Kata-kata kunci. Budaya politik, elite, kebijakan, MangkunegaranAbstract. The way of elites in issuing and executing a policy reflects the political culture of a state. Mangkunegaran as a principality, from the court of Mataram disintegration, does not imitate the political culture of Mataram which has the traditional-feodal system. They do not look a king as a representation of God but they have a power from people. The people is who is pursuing and supporting the prince to face the Dutch and the corrupt king of Mataram. There are three principles of Mataram political culture. Those are (1) mulat sarira hangrasa wani, (2) rumangsa melu handarbeni, (3) melu hangrungkebi. This shapes Mangkunegaran seemed modernizing governmental bureaucracy and changing the etiquette indirectly.Keywords. Political culture, elite, policy, Mangkunegaran
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASING MENUJU EKONOMI BERDIKARI Wasino, Wasino
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 1 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i1.5146

Abstract

After Indonesia declared its independence, the management of the private companies became a big problem for a new government, Indonesia. Expropriation efforts for those western private plantation companies actually had been developed in the first year of the independence and it continued until the Dutch-Indonesian Round Table Conference. There were three processes passed through companies’ transformation of the western private plantation in Indonesia, namely decolonization, Indonesia-nization and nationalization. Nationalization was legally based on the Indonesian Ordinance number 86 1958, but the real process occured since a year ago. Therefore,  Indonesia had to give financial compensation to the owner, but the reality was that this aspect was still unfinished until the end of Sukarno regime. The compensation had been continued in Suharto era and was fully paid in 2002. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, manajemen perusahaan swasta menjadi masalah besar bagi pemerintahan baru, Indonesia. Upaya pengambilalihan bagi perusahaan perkebunan swasta Barat sebenarnya telah dikembangkan pada tahun pertama kemerdekaan dan itu berlanjut hingga Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia. Ada tiga proses melewati transformasi perusahaan dari perkebunan swasta Barat di Indonesia, yaitu dekolonisasi, Indonesia-nization dan nasionalisasi. Nasionalisasi secara hukum berdasarkan jumlah Ordonansi Indonesia 86 tahun 1958, tetapi proses nyata terjadi sejak setahun yang lalu. Oleh karena itu, Indonesia harus memberikan kompensasi finansial kepada pemilik, tetapi kenyataannya adalah bahwa aspek ini masih belum selesai sampai akhir rezim Sukarno. Kompensasi telah berlanjut di era Soeharto dan telah dilunasi pada tahun 2002.  
PEMIKIRAN KEWIRAUSAHAAN KELUARGA MANGKUNEGARAN Birsyada, Muhammad Iqbal; Wasino, Wasino; Suyahmo, Suyahmo; Joebagio, Hermanu
Paramita: Historical Studies Journal Vol 26, No 2 (2016): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v26i2.6697

Abstract

According to the historical event of the Mangkunegaran dinasty said that of entrepreneurship is more striking than the Mataram kingdom such as Kasunanan Surakarta and Kasultanan Yogyakarta Reign. From the time  Mangkunegaran I until Mangkunegara IV were successful in plugging the power base of the civil economy proves that the civil Mangkunegaran as one kingdom in Kejawen in the field of entrepreneurship is more advanced than in other Javanese kingdoms. For that reason , this study wanted to find the root network entrepreneurial thinking Mangkunegaran as the focus of the study . This study takes the subject of Mangkunegara thought starting Mangkunegaran I until Mangkunegaran IV. The purpose of this study was to analyze in depth network thought what are strongly held by Sri Mangkunegara I until IV in developing civil entrepreneurial base . The research method used is the historical multidimensional method. The result in this study is that the success of the civil Mangkunegaran in building economic power is highly correlated with entrepreneurial thinking of Mangkunegaran. The thought of Mangkunegara I to IV into civil spirit in building the ethos of entrepreneurship as well as the existence of the family and the kingdom . Although it is epistemological, each kings who ruled  differently .Secara historis keberadaan Praja Mang-kunegaran yang unggul dalam bidang kewirausahaan memang lebih maju dari pada kutub-kutub kerajaan Mataram lainnya seperti Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Penelitian ini ingin mendalami dasar pemikiran kewirausahaan Mangkunegaran. Penelitian ini mengambil fokus pemikiran kewirausahaan Mangkunegaran yang bersumber pada ajaran filosofis Mangkunegara I sampai IV. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pemikiran dan nilai-nilai filosofis yang di pegang teguh oleh Sri Mangkunegara I sampa IV dalam mengembangkan basis kewirausahaan praja. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah dengan pendekatan multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan Praja Mangkunegaran dalam membangun kekuatan ekonomi sangat berkorelasi dengan pemikiran filosofis ajaran leluhur Mangkunegaran. Pemikiran filosofis dari Mangkunegara I sampai IV menjadi spirit praja dalam membangun kewirausahaan serta eksistensi trah dan kerajaannya. Walaupun secara epistimologis, masing-masing raja yang memerintah mengaktualisasikannya secara berbeda-beda.    
MODEL PEMBELAJARAN GEOGRAFI BERBASIS TOPONIM DENGAN STRATEGI PRODUKSI FILM DOKUMENTER LINGKUNGAN Wasro, Wasro; Wasino, Wasino; Setyowati, Dewi Liesnoor
Journal of Educational Social Studies Vol 1 No 2 (2012)
Publisher : Journal of Educational Social Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN IPS BERBASIS MULTIKULTURAL Puspitasari, Nimas; Wasino, Wasino; Utomo, Cahyo Budi
Journal of Educational Social Studies Vol 1 No 2 (2012)
Publisher : Journal of Educational Social Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract