Tuhana Tuhana
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

ASPEKHUKUM DALAM MASALAH LINGKUNGAN DAN DEVAMIKA KEPENDUDUKAN

YUSTISIA Vol 56 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The changing processes is a constant typical in developmentSuch changing will becontmctive for the development if running in smooth and order situation. In this case law is able tocontribute associal agency to be a tool in guaranting for the smooth changing. The exist of unbalanced within every lifesector included development, population, environment, will caused tensions that being obstacle for the development processes. The changing and ordering is being goal in which mutually could not be separated. Law as social agency is a tool that could not be neglected withindevelopment processes

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (Studi Kasus di PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Warga Petani Desa Sroyo)

YUSTISIA Vol 57 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of the research to know the use of resolution model forenvironmental conflict in the polluted field in Sroyo Village and to know the ideal resolution model for environmental conflict to be applied in the future. The technique of data analysis was qualitatively done where tha research methodologgy was stated by the respondent in the from ofwriting or orally, and the real .behaviour was studied and observed as an intact item. The model of analysis used interactive analysis model.The result ofthe research showed that the resolution ofenvironmental conflict in the field that was polluted by liquid waste fertiliser ofPT. Indo Acidatama Chemical Industry could be overcome bya team entitled team nine of people communication forum and PT. . Indo Acidatama Chemical Industry and this team had a job to help the accomplishment of that conflict. Team nine asked for the help of the independent institution that operated in an environmental flied namely Himpunan Ahli Lingkungan (DIALI) mSurakarta to clarify and to count the total loss ofthe farmes. In clarifying and counting the total loss ofthe farmers, the HIALI determined it based on the rice price standard, kettle price mpiah index price, farm operation calculation and the calculation afte it was reduced by the enterprice decument. From several calculation alternatives for the total loss, the formers determined the total loss based on the rice price standard with thecost of Rp. 751.641.595,00.The ideal resolution method of environmental conflict best suited to be applied in the future is by using service provider institution through the mediation that was motivated by the attitude ofhonesty, opnness, trust and commitment upon the conservation of environmental function. The mediation membership include businessman, society, university learner and Social Self-supporting institution, that they will produce an agreement that has mutual result for all people (win-win solution) and the agreement tself still maintain and dold for the conservation of environmental function. Hence, there will be abalance between human power and environmentpreservation.

BEBERAPA PROBLEMATIK HUKUM HAK JAMINAN

YUSTISIA Vol 58 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

material and personal guarantee arrised from an agreement toensure legal certainty for creditor for the payment of debt orimplementation of obligation by debitor to creditor. Juridical materialy guarantee have function to pledge debt. In material guarantee, the guarantee obyect material, especially used as preventive action just in case if any parties not obey their obligation. Its necessary to reform the guarantee law system that still based into the reform of material law sistem as an original law asa well as pay attention to consistencyprinciple.

REFORMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR1945

YUSTISIA Vol 59 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of law reformation is giving protection to every citizen human rights. To realize that goal, national law reformationshould be in accordance with Fivepriciple law concept. The establishment of equality before the law principle just not onlyconcerning with procedural aspect, but involve social, economic andpolitical context existing is folly determining the patterns of lawimplementation in society. Law reformation should be directedaccording to our constitution. For that reason its very urgent toestablish an institution that havea duty to examineall ofthe legislation product. To bring backthe authority of government law apparatus law enforcement should be doned without any discrimation.

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali)

PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji kesesuaian antara pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lokasi yang dipilih dalam penulisan ini adalah Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang dalam angkutan udara, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang berharga yang ada didalamnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2). Konsep tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang yang digunakan oleh Garuda Indonesia adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5.

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali)

PRIVAT LAW 1 Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji kesesuaian antara pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lokasi yang dipilih dalam penulisan ini adalah Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang dalam angkutan udara, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang berharga yang ada didalamnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2). Konsep tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang yang digunakan oleh Garuda Indonesia adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5.