Laksono Trisnantoro
Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Published : 89 Documents
Articles

Found 39 Documents
Search
Journal : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

PENGEMBANGAN LEADERSHIP UNTUK KESEHATAN SECARA BERSAMA-SAMA Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 9, No 01 (2006)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TERSEDIA DALAM FILE
SKENARIO PELAKSANAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI: APAKAH MENUJU DESENTRALISASI SETENGAH HATI DI SEKTOR KESEHATAN? Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 11, No 02 (2008)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bukti empirik di berbagai negara menyatakanbahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakandesentralisasi membutuhkan waktu, proses yangrumit, dan penghalusan-penghalusan. Dapat dipahamibahwa ada pihak yang tidak sabar denganpelaksanaan desentralisasi. Bagi pihak yang kontradengan kebijakan ini maka kata desentralisasi menjadihal yang tidak lagi menarik untuk dipergunakan.Namun harus ditegaskan bahwa Undang- Undang (UU)No. 32/2004 menyatakan bahwa sektor kesehatanmerupakan bidang yang harus didesentralisasikan.Undang – Undang (UU) ini diikuti dengan berbagaiPeraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 38/2007,PP No. 41/2007, PP No. 08/2008 yang memastikanpelaksanaan desentralisasi. Mau atau tidak mau,kebijakan desentralisasi sudah merupakan kebijakannasional dalam tingkat UU, kecuali apabila terjadiamandemen. Pada tahun 2008 ini sudah terjadi situasi“Point of No Return”.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi ketidakpastian yang ada adalah: pihakmana yang akan “lebih berpengaruh” dalam strategipembangunan kesehatan di Indonesia: apakah yangpro sentralisasi ataukah yang pro desentralisasi.Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian tentangpelaksanaan kebijakan desentralisasi kesehatan diIndonesia?Berbagai teori perencanaan sering gagalmemperkirakan masa depan. Salah satu penyebabkegagalan adalah asumsi bahwa perkembangan kemasa depan adalah sesuatu yang linier. Sementaraitu kenyataan menunjukkan bahwa masa depandapat bervariasi akibat berbagai faktor. Dalam halini dibutuhkan perencanaan yang bersifat skenario.Perencanaan berdasar skenario (scenario planning)bukan merupakan kegiatan untuk memilih alternatif,akan tetapi lebih untuk pemahaman bagaimana tiapkemungkinan akan berjalan. Dengan pemahamanini sebuah lembaga atau negara dapatmempersiapkan diri dalam membuat berbagaikeputusan strategis untuk menghadapi berbagaikemungkinan di masa mendatang. Perencanaanskenario adalah alat bantu untuk melihat ke depanyang penuh ketidak-pastian.Inti perencanaan skenario adalahpengembangan gambaran mengenai kemungkinankemungkinankondisi di masa mendatang danmengidentifikasi perubahan-perubahan, sertaimplikasinya yang muncul sebagai akibat darikondisi tersebut. Referensi lain menyebutkan bahwaperencanaan skenario dilakukan untuk menilaiskenario-skenario yang memungkinkan untuk suatukegiatan: kemungkinan terbaik, kemungkinanterburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya.Dalam konteks pelaksanaan kebijakandesentralisasi kesehatan di Indonesia, faktor yangtidak pasti adalah keinginan pemerintah daerah danpemerintah pusat untuk menjalankan desentralisasidengan sepenuh hati. Dengan menggunakan keduakemungkinan tersebut ada 4 skenario yang mungkin:skenario 1, adalah situasi dimana pemerintah pusatbersemangat untuk melaksanakan desentralisasi,berusaha melaraskan struktur organisasinya denganpemerintah daerah, dan pemerintah daerahbersemangat pula untuk melakukannya. Skenario2: terjadi situasi dimana pemerintah pusat(khususnya Departemen Kesehatan) cenderungingin sentralisasi, sementara pemerintah daerahberada dalam sistem yang semakin desentralisasi.Skenario 3: Pemerintah pusat tidak berkeinginanmelakukan desentralisasi di bidang kesehatandemikian pula pemerintah daerah. Akibatnya terjadiperubahan UU (amandemen UU No. 32/2004)sehingga kesehatan kembali menjadi sektor yangsentralisasi; dan skenario 4: pemerintah pusat(Departemen Kesehatan dan DPR) berubah menjadibersemangat untuk desentralisasi, namunpemerintah daerah tidak mau menjalankan.Skenario mana yang paling besarkemungkinannya terjadi? Jika tidak ada usahaapapun, dikhawatirkan skenario ke-2 yang akanterjadi. Skenario ini dapat disebut sebagaidesentralisasi setengah hati. Keadaan ini sudahterjadi saat ini dan juga pernah terjadi di berbagainegara yang melakukan desentralisasi. Sesuaidengan predikatnya yang setengah hati, kebijakandesentralisasi tentu tidak akan memberikan dampakpositif pada pembangunan kesehatan. Oleh karenaitu, perlu berbagai usaha agar mengurangiprobabilitas skenario 2, untuk masuk ke skenario 1.Laksono Trisnantoro (trisnantoro@yahoo.com )
APAKAH UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAPAT TERUS DILAKSANAKAN? SEBUAH ANALISIS SEJARAH DAN BUDAYA Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 12, No 03 (2009)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di penghujung tahun 2009 ini, usia Undang –Undang (UU) Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) telah lima tahun (UU No. 40/2004).Selama lima tahun, praktis UU Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN) tidak berjalan. Salah satupenyebabnya adalah bahwa UU SJSN inimembutuhkan UU lain yaitu UU Badan PengelolaJaminan Sosial (BPJS) yang tidak kunjung selesai.Pernyataan menarik adalah bahwa UU SJSN ini terlihattidak efektif untuk merubah masyarakat dan tentunyapertanyaannya mengapa gagal? Salah satupenjelasan adalah bahwa UU SJSN tidakmemperhatikan sejarah masyarakat yang akan diaturoleh UU. Sebuah UU dapat gagal karena tidak berhasilmerubah tata kehidupan masyarakat. Artinya tatakehidupan yang sudah berlangsung lama sejarahnyatidak bisa diubah. Masyarakat secara sengaja atautidak sengaja menolak pelaksanaan UU.Diskusi mengenai kebijakan dan historymerupakan hal menarik untuk diperdebatkan. Sebuahkebijakan (misal UU) dapat bersifat ahistorik jika tidakmempertimbangkan atau melihat sejarah. Namunperlu dicatat bahwa kebijakan memang dapatbertujuan membalikkan sejarah atau merubah sebuahtradisi. Lee Kuan Yew dengan kebijakan kerasberpuluh tahun mampu merubah perilaku kebersihanpenduduk Singapura. Jadilah sekarang situasiSingapura yang lebih bersih dibanding London(sebagai benchmark Lee Kuan Yew). Situasi iniberbeda dengan kebiasaan hidup tidak bersih dalamsejarah masyarakat perantauan Chinese. KebijakanSingapura bersih tersebut berhasil membalikkanpeninggalan sejarah. Kebijakan Singapura memangsangat keras karena melihat budaya kebersihandalam sejarah Singapura yang tidak baik. Jadi kalausebuah kebijakan tidak memperhatikan sejarah/tradisibudaya, maka kebijakan ini mempunyai risiko tidakberjalan. Hanya di atas kertas.Undang-Undang (UU) SJSN merupakan halsangat berat karena harus mampu merubah berbagaihal termasuk perubahan budaya masyarakat, dokter,tenaga kesehatan lainnya, pimpinan dan stafperusahaan asuransi kesehatan, pejabat dinaskesehatan, sampai ke pejabat. Undang-Undang (UU)SJSN bukan hanya merubah prosedur, tapi budayayang sudah menjadi tradisi, menjadi bagian darisejarah panjang sektor kesehatan Indonesia. Tradisidokter mendapat fee for service tidak hanya 10tahunan. Sudah lama sekali.Sejarah sangat penting untuk menjadipertimbangan kebijakan. Pada tahun 1948,pemerintah Inggris dari Partai Buruh secara kerasmenasionalisasi semua pelayanan kesehatan agarterjadi pemerataan. Hal ini tidak terjadi di AmerikaSerikat. Dengan menasionalisasi RS swasta,pemerintah Inggris dapat melakukan intervensidengan kuat. Patut dicatat bahwa sekitar tahun 1948medico industrial compleks belum sekuat sekarang.Dalam konteks perubahan di Inggris, kebijakanmenasionalisasi menjadi NHS dilakukan oleh PMPartai Buruh saat itu, dalam suasana rekonstruksiInggris pasca Perang Dunia II. Kebijakan inimenasionalisasi pelayanan kesehatan swasta,kemanusiaan (termasuk keagamaan), pemerintahlokal diinisiasi oleh kantor PM Inggris yang cenderunglebih ke kiri (sosialis) yaitu Partai Buruh.Kebijakan ini sangat memperhatikan tradisidalam sejarah, termasuk tradisi pendapatan tinggidokter yang sangat kuat. Para pengambil kebijakanpaham bahwa para dokter pasti menentang. Olehkarena itu, Aneurin Bevan (Menteri Kesehatan Inggrissaat itu) menyatakan: “I stuffed their mouths withgold”. Agar tidak ditentang dokter, kebijakan inisangat memperhatikan pendapatan para doktersehingga mau berubah.Dari gambaran ini, kita dapat melihat betaparapuhnya UU SJSN. Terbukti selama lima tahun tidakberjalan. Kerapuhan timbul dari berbagai sudut.Pertama dari saat disahkannya. Undang-Undang(UU) SJSN disahkan oleh Ibu Megawati di hari-hariakhir periode kepresidenan. Undang-Undang (UU)semacam ini sering disebut sebagai “Midnight Laws”.Dapat dipahami bahwa periode kepresidenenberikutnya tidak merasa memiliki (ownership) UUSJSN. Sangat berbeda dengan NHS di Inggris yangdisiapkan bertahun-tahun sebelumnya sebagaiagenda Partai Buruh. Oleh karena itu, UU SJSN perludiamandemen dengan salah satu tujuan adalahmeningkatkan kepemilikan dan dukungan politis daripemerintah yang berkuasa.Kerapuhan kedua, UU SJSN tidak bicarabanyak mengenai tradisi di sektor kesehatan,termasuk peran para dokter yang sangat powerfull.Masalah apakah para dokter akan kekuranganincome apabila menjalankan UU SJSN tidak dibahas.Kenyataan memang sudah terjadi. Model UU SJSNmemberikan insentif rendah dibanding OOP. Undang-Undang (UU) SJSN tidak bicara banyak mengenaibagaimana meratakan pelayanan kesehatan keberbagai tempat, UU SJSN tidak bicara banyakmengenai tradisi masyarakat Indonesia yang tidakkenal risiko dan lain-lain. Banyak sekali haloperasional tidak dibahas.Kerapuhan ketiga, UU SJSN mencakupkesehatan dan berbagai aspek welfare dalamhubungan pengusaha dengan buruh. Aspek ini sangatpolitis. Berbagai kepentingan dan ideologi yangsaling bertentangan dapat terjadi. Hal ini dapat dilihatdari kecurigaan para industrialis terhadap UU SJSNini yang dianggap mengurangi daya kompetisi produkIndonesia. Undang-Undang (UU) SJSN menjadisangat rapuh pada perdebatan ideologis. Akibatnyamasalah teknis yang banyak terdapat disektorkesehatan menjadi terabaikan. Komponenkesehatan bisa menjadi tidak terurus secara baikdalam UU SJSN.Oleh karena itu, diusulkan agar UU SJSNdiamandemen dan kalau bisa dipisahkan sendiri.Dari titik ini kemudian disusun UU AsuransiKesehatan dan atau UU Jaminan KesehatanNasional. Mengingat beratnya masalah yang sampaimencakup tata kehidupan dan sejarah yang sudahpanjang, diharapkan jangan diletakkan bersamasamadengan jaminan sosial lainnya (LaksonoTrisnantoro, trisnantoro@yahoo.com).
Strategi Luar Biasa untuk Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 14, No 04 (2011)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di berbagai daerah jumlah absolut kematian ibumeningkat tajam. Kematian bayi juga meningkat.Peningkatan ini tentunya sasaran Millenium DevelopmentGoals (MDG)4 dan MDG5 sulit tercapai.Pada konteks ini, kesehatan ibu dan anak (KIA) telahbanyak dilakukan penelitian yang menghasilkandoktor baru, tulisan di jurnal dan berbagai hal lain.Namun dampak untuk penurunan kematian ibu tidaksignifikan, bahkan di berbagai daerah ada peningkatan.Sebagai komplemen berbagai penelitian perludilakukan rencana aksi di daerah dengan pendekatancommon-sense. Pendekatan ini mengacu padasifat luhur manusia yang mampu menggunakan akalsehat dan naluri.Pendekatan sense making menggunakan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalahyang terjadi di KIA; 2) Mengidentifikasi fakta dilapangan dalam level kabupaten; 3) Melakukanpemahaman dan pemaknaan mengenai data denganperspektif konsep-konsep universal (sense making);4) Melakukan usulan respons dalam kebijakan danmanajemen program untuk mengatasi masalah yangterjadi; (5) Usulan respons kebijakan dan manajemenprogram tertuang dalam dokumen yang berisikebijakan dan manual manajemen yang komprehensif;(6) melakukan aksi perubahan berbasis responsdi berbagai tempat secara sukarela dan dimonitorproses dan evaluasi dampaknya; dan (7) melakukanevaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukanuntuk perbaikan kebijakan. Berbagai langkah dapatdiuraikan lebih rinci agar dapat operasional. Langkah1: Konsep-konsep universal yang dipergunakan.Penanganan KIA memerlukan pendekatan sistemkesehatan dengan komponen-komponen yang mencakup:(1) pelayanan kesehatan dan tindakan masyarakatdi hulu dan hilir; (2) fungsi-fungsi dalamsistem kesehatan misal pemberi pelayanan, regulasi,pembiayaan, pembayaran Sumber DayaManusia (SDM), perubahan perilaku masyarakat;dan (3) perlunya reformasi sistem pelayanankesehatan KIA. Prinsip-prinsip universal yangdigunakan mencakup: continuum of care, koordinasiyang baik antar berbagai pihak, membedakan antaradaerah maju banyak fasilitas dan tenaga dengandaerah yang kurang, mutu pelayanan dankeselamatan ibu dan bayi, dan menggunakansemaksimal mungkin pembiayaan negara untukmengurangi angka kematian.Langkah 2: Mengidentifikasi fakta. Data mengenaikematian ibu dan bayi perlu diindentifikasi. Selanjutnyadilakukan langkah 3 dengan dilakukan pemahamandan pemaknaan data dalam perspektifkonsep universal dan situasi lokal. Pemahaman danpemaknaan data ini dilakukan dalam kerangka pertanyaan:Reformasi kebijakan apa yang akan dilakukandi level kabupaten? Penguatan manajemen apa yangakan dilakukan?Langkah 4. Usulan respons lokal mencakupperlunya kebijakan KIA yang mencakup perbaikan dihulu dan di hilir. Usulan kebijakan tersebut antara lain:penggunaan kematian absolut sebagai indikatorkinerja sistem, perbaikan tata kelola sistem pelayananKIA, dan reformasi kebijakan yang tidak terbataspada Jampersal saja. Reformasi kebijakan mencakupperbaikan aspek pembiayaan jaminan bagi ibuyang bersalin, perbaikan mekanisme pembayaranbagi lembaga dan tenaga kesehatan; perbaikan pengorganisasianpelayanan kesehatan KIA yangmencakup hulu, rujukan dan hilir; penguatan kebijakanregulasi; dan peningkatan promosi kesehatanuntuk memperbaiki perilaku masyarakat. Secarakhusus dalam paket kebijakan ini ditekankan mengenai:peningkatan kemampuan pre-emptive strikedalam rujukan terencana sehingga mengurangi rujukanemergency; perbaikan jalur rujukan; pengarahanpembiayaan negara untuk ibu-ibu bermasalah; danperbaikan mutu pelayanan dan keterlibatan aktif paraspesialis dalam pengurangan kematian ibu dan anak.Langkah 5 berupa penulisan draft kebijakan danmanual manajemen. Mengapa menggunakan modelmanual di kabupaten? Jawabannya adalah bahwaprogram KIA sangat rumit yang melibatkan banyaklembaga dan banyak profesi. Melalui cara manualdiharapkan masalah yang kompleks ini dapat dicarisolusinya dan dapat dilakukan pengembangansecara sistematis. Lebih jauh lagi, dengan adanyamanual sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak,peranan tenaga pembantu teknis (konsultan) dalamKIA akan lebih mudah dilakukan.176 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 14, No. 4 Desember 2011Laksono Trisnantoro: Strategi Luar Biasa untuk Penurunan Kematian Ibu dan BayiDiharapkan usulan ini dapat diuji di beberapadaerah terpilih sebagai langkah 6 yaitu melakukanaction berbasis respons di berbagai tempat dandimonitor proses dan evaluasi dampaknya (Langkah7). Langkah 7 ini sangat penting karena sebagai usulanyang luar biasa tentunya harus dapat diukur hasilperubahannya. Pengukuran ini dilakukan denganindikator jumlah kematian ibu dan bayi absolut disebuah kabupaten.Pertanyaan yang akan terus berkembang dalampenyusunan dan pelaksanaan perubahan kebijakandan manajemen program KIA di kabupaten adalah:Apakah perubahan kebijakan dan manajemen KIAini logis dan masuk akal (making sense)? Apakahmengandung pembaharuan yang luar biasa untukusaha pengurangan kematian ibu dan anak? Apanyayang baru? Apakah usulan ini dapat berjalan ataukahhanya di atas kertas saja? Apa bukti-bukti yang dapatmendukung usulan ini? Sebagai catatan akhir, andaikatausulan ini dianalisis tidak logis dan tidak dapatdiaplikasikan, apakah ada alternatif perubahan kebijakandan manajemen untuk mengurangi kematianibu dan anak di kabupaten? Laksono Trisnantoro(trisnantoro@yahoo.com)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN: PERLUKAH? Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 14, No 01 (2011)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini terdapat keluhan mengenai mutupendidikan dokter Indonesia, masalahpenyebarannya, serta biaya pendidikan. Keluhan initidak terbatas pada pendidikan dokter umum, namunjuga pendidikan spesialis (residen di rumahsakit).Dalam konteks ini memang dirasakan ada sesuatuyang salah dalam pendidikan kedokteran Indonesia.Oleh karena itu Komisi X DPR melakukan inisiatifdengan mengajukan Rancangan Undang-Undang(RUU) Pendidikan Kedokteran. Saat ini RUU tersebuttelah masuk ke pembahasan materi olehpemerintah. Diharapkan akhir bulan Juni 2011pemerintah telah selesai menyusun tanggapannyauntuk kembali dibahas oleh DPR. Pertanyaanpenting yang sering timbul adalah apakah memangperlu RUU tersebut. Apa masalah kebijakannya?Dalam tulisan ini ada dua kebijakan yang disorotiyaotu kebijakan pemerintah di pendidiakn dokterumum dan kebijakan di pendidikan spesialis.Berbagai kebijakan yang terkait denganpendidikan dokter umum berada dalam berbagaikonteks menarik. Pertama ada berbagai kesulitandalam memasukkan lulusan SMA dari daerah sulitke Fakultas Kedokteran (FK) negeri, dalam suasanakebutuhan daerah akan dokter. Dalam situasi inieforia desentralisasi mendorong berbagai pemerintahdaerah mendirikan FK dengan modal keuangan dansumber daya manusia (SDM) yang terbatas.Akibatnya mutu pendidikan kedokteran di berbagaifakultas dipertanyakan. Kedua, kurikulum pendidikandokter di Indonesia terlihat berusaha mengejarkemajuan teknologi sementara itu kesesuaiandengan kebutuhan lokal terlihat kurang diperhatikan.Ketiga. dalam suasana permintaan tinggi lulusanSMA untuk menjadi peserta Pendidikan kedokteran, berdampak pada situasi dimana fakultaskedokteran menghasilkan pendapatan besar untukperguruan tinggi. Terjadi peningkatan tarif ataupunsumbangan dari mahasiswa termasuk mahasiswaasing. Terjadi fenomena buruk yang tidak dapatdielakkan, fakultas kedokteran di berbagai universitasnegeri dan swasta menjadi penyumbang untukpendidikan di fakultas lain.Di sisi pendidikan profesi selama bertahun-tahunterjadi ketidak jelasan domain rs pendidikan apakahberada di Kementerian Kesehatan atau pendidikandengan konsekuensi sumber anggarannya.Kementerian Kesehatan merupakan pemiliksebagian besar rumahsakit pendidikan yang tidakmempunyai anggaran khusus untuk pendidikandokter umum. Akan tetapi kerjasama antara duakementerian ini belum jelas.Kebijakan pemerintah di Dokter Spesialismerupakan faktor kedua penting untuk menyusunRUU ini. Jumlah lulusan dokter spesialis setiap tahunsangat tidak signifikan jika dibandingkan dengankebutuhannya. Hal ini disebabkan karena pendidikankedokteran spesialis hanya ada di perguruan tingginegeri dan tidak ada dukungan pemerintah dalamanggaran. Data menunjukkan fakta bahwapertumbuhan tenaga dokter spesialis sangat lambatdibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk.Oleh karena itu, perlu dirancang sistem pendidikanspesialis dengan harapan, jumlah dan mutu spesialissegera dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.Di pendidikan spesialis dibutuhkan campurtangan pemerintah, termasuk pendanaanya. Dengandemikian biaya yang ditanggung oleh masyarakatdapat berkurang. Salahsatu inovasi dalam pendidikanspesialis adalah memberi kesempatan ke sistempendidikan yang berdasarkan rumah sakit (hospitalbased) pemerintah dan swasta dalam lingkup sistemperguruan tinggi, dengan ujian nasional untukstandarisasi kompetensi mereka. Oleh karena itukebijakan terhadap peserta pendidikan dokterspesialis perlu diubah. Peserta pendidikan (residen)adalah bukan hanya peserta didik, namun jugamerupakan pemberi pelayanan di rumahsakit yangmempunyai hak dan kewajiban, termasuk menerimapendapatan dari kegiatannya di rumahsakit.Kebijakan-kebijakan pemerintah di pendidikankedokteran ini perlu dilakukan dengan alat kebijakanpublik yang kuat, dalam bentuk Undang-Undang,tidak cukup dengan Peraturan Pemerintah. Olehkarena itu dibutuhkan RUU pendidikan kedokteran.Ketika membahas RUU Pendidikan Kedokteranmaka perlu analisis dengan menggunakanpendekatan reformasi dalam pendidikan kedokteran.Dalam konteks sejarah, reform bisa berulang-ulangsesuai kebutuhan jamannya. Reformasi pendidikankedokteran yang dituliskan oleh Frenk dkk (Lancet2010) berfokus pada reform medical education diabad 20 kemarin. Menurut Frenk ada tiga reformpendidikan kedokteran di abad ke 2-0: (1) The firstgeneration, launched at the beginning of the 20thcentury, instilled a science-based curriculum; (2)Around mid-century, the second generation introducedproblem-based instructional innovations; dan(3) A third generation is now needed that should besystems based.Dengan pendekatan pemikiran reformasipendidikan kedokteran terlihat bahwa RUUPendidikan kedokteran merupakan sebuah reformasidi pendidikan kedokteran. RUU ini merupakankebijakan reformis dalam pendidikan kedokteran,yang merupakan reformasi generasi ke tiga. LaksonoTrisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)
ALIANSI STRATEGIS SEBAGAI KONSEP KERJASAMA ANTARA UNTUK MENINGKATKAN MUTU RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 1, No 04 (1998)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TERSEDIA DALAM FILE
FORMAT BARU JURNAL KITA Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 8, No 01 (2005)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TERSEDIA DALAM FILE
HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI DALAM SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN: SEBUAH VISI MANAJERIAL Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 1, No 01 (1998)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TERSEDIA DALAM FILE
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN YAYASAN KEAGAMAAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 11, No 04 (2008)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwapelayanan kesehatan di daerah terpencil sulitdilakukan oleh pemerintah. Kontrak bidan dan dokterperorangan masih belum dapat memberikan jawabantentang penyelesaian masalah daerah terpencil ini.Laporan dari Pusrengun tahun 20071 menyatakanbahwa: 30% dari 7.500 Puskesmas di daerahterpencil tidak mempunyai tenaga dokter. Surveiyang dilakukan Pusrengun di 78 kabupaten di 17propinsi di Indonesia menemukan hal menarik. Dari1.165 Puskesmas di daerah tersebut, 364Puskesmas (31%) berada di daerah terpencil/belumberkembang/perbatasan/ konflik dan bencana ataudi daerah yang buruk situasinya. Sekitar 50% dari364 Puskesmas dilaporkan tidak mempunyai dokter.,18% tanpa perawat, 12% tanpa bidan, 42% tanpatenaga sanitarian, dan 64% tanpa tenaga ahli gizi.Dibandingkan dengan daerah biasa, gambaran inisangat buruk. Sebagai contoh, di daerah biasa hanya5% Puskesmas yang tanpa dokter. Dalam haltenaga spesialis juga terlihat ketimpangan. Menurutdata dari KKI (2007), DKI Jakarta mempunyai 2890spesialis (23,92%). Jawa Timur 1980 (16.39%), JawaBarat 1881 (15,57%). Sementara itu, di SumateraBarat hanya 167 (1.38%).Ketidaktersediaan tenaga medik dan kesehatanini menjadi semakin berat implikasinya karena adanyaJaminan Kesehatan Masyarakat. Ketimpanganpenyebaran spesialis ini merupakan hal yang tidakadil, terutama dalam konteks kebijakan nasional yangmenggunakan pembayaran penuh untuk masyarakatmiskin. Di daerah yang jarang dokter spesialisnya,masyarakat miskin atau setengah miskin akankesulitan mendapatkan akses ke pelayanan medik.Sebaliknya di tempat yang banyak dokternya akansangat mudah. Akibatnya dana pusat untukmasyarakat miskin dikhawatirkan terpakai lebihbanyak di kota-kota besar dan di pulau Jawa.Problem kontrak perorangan memangkompleks. Untuk daerah-daerah terpencil dapatdibayangkan betapa sulitnya seorang dokter mudaatau bidan muda untuk berangkat sendiri, bekerja dilingkungan yang baru tanpa ada dukungan tim kerjayang baik. Akhirnya di beberapa daerah dilaporkanbahwa dokter kontrak di daerah sangat terpenciltidak pernah sampai atau jarang berada di tempat.Pengalaman di Kabupaten Aceh Barat seperti yangdilaporkan dalam JMPK edisi lalu menunjukkanbahwa pengiriman tim merupakan hal yang baikwalaupun biaya menjadi lebih besar.Pertanyaan penting dalam hal ini adalahbagaimana mengatasi masalah pengiriman tenaga kedaerah. Tanpa ada pengiriman maka berbagai fasilitasfisik dan peralatan yang ada di daerah akan sia-siakarena tidak ada yang menjalankan. Dalam hal ini adapertanyaan mengenai peranan Lembaga SwadayaMasyarakat dan Yayasan Keagamaan: Apakah LSMdan Yayasan keagamaan dapat dimobilisir untukmengatasi masalah ini? Dalam konteks pengadaantenaga, LSM yang baik dan Yayasan Keagamaanmerupakan pihak yang dapat memobilisir, mengirimkandan menjamin mutu pelayanan. Kerjasama antarapemerintah dengan LSM dan Yayasan Keagamaandapat berupa kontrak kerja.Pertanyaan tersebut menarik untuk dijawab karenaselama ini belum ada hubungan yang terjadi antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah dengan LembagaSwadaya dan Yayasan Kemanusiaan. Masih adastigma bahwa LSM merupakan lembaga yang seringberbeda pendapat dengan pemerintah. Di samping itu,juga diakui bahwa kemampuan LSM untukmemberikan pelayanan kesehatan, terutama di daerahsulit dan terpencil masih belum banyak. Pengalamansukarelawan di dalam bencana alam di Aceh tahun2005-05 menunjukkan bahwa bantuan pemberianpelayanan didominasi oleh LSM luar negeri.Pertanyaan ini sebenarya merupakan ide yangperlu dicoba. Diharapka ada eksperimen mengenaihal ini. Jika berhasil uji-cobanya, di masa depan,diharapkan pemerintah dapat menjalin kerja samadengan LSM dan Yayasan Keagamaan untukpengiriman tenaga di daerah terpencil. LaksonoTrisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)KEPUSTAKAAN1. Kurniati, Anna. Incentives for Medical Workersand Midwives in Very Remote Areas AnExperience from Indonesia. Mimeo. 2007
KEBIJAKAN ASURANSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN: SAATNYA UNTUK MELAKUKAN EVALUASI MENYELURUH Trisnantoro, Laksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 10, No 02 (2007)
Publisher : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TERSEDIA DALAM FILE