Laksono Trisnantoro
Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Published : 84 Documents
Articles

Found 31 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

EDISI PERTAMA JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA Trisnantoro, Laksono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 01 (2012)
Publisher : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.096 KB)

Abstract

Edisi ini merupakan penerbitan pertama JurnalKebijakan Kesehatan Indonesia yang berdiri tahun2012. Mengapa diperlukan jurnal ini? Pada pertemuannasional II Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesiadi Makassar tahun 2011, telah disepakatipenerbitan Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.Jurnal yang mengambil bentuk e-journal dan cetak(dua versi) akan dikelola oleh Jaringan KebijakanKesehatan Indonesia, bekerja sama dengan ProgramStudi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Kebijakandan Manajemen Pelayanan Kesehatan UniversitasGadjah Mada. Pertemuan di Makassar memandangperlu adanya sebuah jurnal yang fokus pada pengembangankebijakan kesehatan di Indonesia.Apa materi jurnal ini? Dengan berfokus padakebijakan kesehatan maka materi akan berada padaproses penyusunan kebijakan, mulai dari penyusunanide dan agenda sampai ke evaluasi pelaksanaankebijakan. Terkait dengan penyusunan kebijakan,ada dua kelompok topik yang dapat dicermati. Pertamaadalah kelompok topik yang sudah mempunyaikebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapatberada di level pusat dalam bentuk Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, PeraturanMenteri Kesehatan, dan sebagainya. Di level propinsiadalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernurdan sebagainya. Demikian pula di level kabupaten/kota. Contoh topik kebijakan di kelompok ini adalahUU SJSN di tahun 2004 dan UU BPJS di tahun 2011.Kelompok kedua, adalah berbagai topik kesehatanyang belum mempunyai kebijakan. Sebagai gambaranadalah topik “medical-tourism” yang belummempunyai kebijakan publik sama sekali. Kelompokini juga studi mengenai persiapan penyusunankebijakan publik di level Peraturan Pemerintahsebagai perintah dari sebuah UU.Berbagai kebijakan di level internasional yangperlu dicermati ada kebijakan yang mengikat sepertiTreaty, namun juga ada berbagai kebijakan di levelinternasional yang lebih banyak menghimbau.Kebijakan formal yang dapat dilihat berdasarkan tatahukum nasional dan internasional, dikenal pulaberbagai kebijakan lokal yang informal. Gambarankebijakan informal diberbagai kelompok masyarakatyang menolak vaksinasi merupakan hal menarikuntuk ditulis dalam jurnal ini. Kecocokan, dan ketidakcocokan antara kebijakan kesehatan formal dan informaldi berbagai tempat merupakan isu penelitianyang menarik.Pertanyaan yang sering muncul adalah siapayang akan membaca jurnal ini? Pertanyaanberikutnya adalah: siapa yang akan menulis di jurnalini? Diperkirakan pembaca jurnal ini adalahpengambil kebijakan kesehatan di Indonesia yangberada di Kementerian Kesehatan dan berbagaikementerian terkait kesehatan. Adanya kebijakandesentralisasi, tentunya ada ribuan pengambilkebijakan di propinsi dan kabupaten yang diharapkanmembaca jurnal ini. Dengan mengambil kriteriapembaca adalah level kepala bidang ke atas, makadiperkirakan akan ada 2500 pembaca di daerah dansekitar 300 di pusat. Ada pengajar dan penelitikebijakan kesehatan di berbagai universitas danlembaga penelitian yang akan membaca dansekaligus menulis artikel-artikel penelitian. Edisipertama ini kami menghimbau para calon penulisuntuk mengirimkan naskah ke Jurnal KebijakanKesehatan Indonesia. Topik-topik naskah tersebuttentunya terkait dengan proses kebijakan yang sudahdi bahas di atas. Kami tunggu naskahnya. (LaksonoTrisnantoro, )
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri Intiasari, Arih Diyaning; Trisnantoro, Laksono; Hendrartini, Julita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.489 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36121

Abstract

Latar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection.
Kebijakan Penggunaan Batas Wilayah Epidemiologi dalam Pengendalian Penyakit Malaria (Studi Kasus di Puskesmas Kokap II Kabupaten Kulon Progo, DIY) Sutjipto, Sutjipto; Kusnanto, Hari; Trisnantoro, Laksono; Lazuardi, Lutfan; Astuti, Indwiani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1586.302 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v4i2.36100

Abstract

Background: There are 396 endemic districts from the total of 495 districts in Indonesia, with an estimated 45% of the population live in the areas that are at risk of infected malaria disease. Kulon Progo Regency is one of regencies in Yogyakarta (DIY), which until now has not declared elimination of malaria. PHC Kokap II located in Kokap sub-district, is the largest contributor of positive malaria cases in Kulon Progo regency due to the potential for outbreaks of malaria, during the period 1997-2004, when the number of malaria positive patients in the PHC Kokap II ranged between 26% - 55% of patients of the total positive malaria cases in Kulon Progo. This study aims to produce epidemiological information that is important in the region of PHC Kokap II associated with the distribution and determinants of malaria that affects the possibility of local transmission. Methods: The study design was a descriptive study, to get an overview of the distribution and determinants of malaria. The observation unit is the population in the form of correlation studies population and a time series. To determine the pattern of malaria transmission we use secondary data between 2009- 2012 malaria cases. Malaria incidence patterns were analyzed by person, place and time. To determine the clusters of malaria we use clustering analysis with the data of malaria cases in the region PHC Kokap II year 2012. To determine the spread of malaria in the cross-border area between PHC Kokap II and PHC Kaligesing we use secondary data year 2010-2012. Results: In the area of PHC Kokap II, we found import cases every year. Even more, in the year 2009 the proportion of import cases was 82% compared with all patients that were found malaria positive. Clusters of malaria is in the west region of PHC Kokap II, which is bordering to the Subdistrict Kaligesing, Purworejo, Central Java Province. Region PHC Kokap II is an area of high vulnerability, the potential to get the risk of transmission of imported cases of malaria is due to the entry of patients or infective vectors from high transmission areas to low transmission. Conclusion: The focus of malaria transmission in the area of PHC Kokap II is at the western part bordering the sub-district Kaligesing, Purworejo. PHC Kokap II is the region of high vulnerability. Policies need to be made use of epidemiological boundaries in the malaria control program in the cross-border region. Latar belakang: Di Indonesia masih terdapat 396 Kabupaten endemis dari 495 Kabupaten yang ada, dengan perkiraan seki- tar 45% penduduk berdomisili di daerah yang berisiko tertular malaria. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupa- ten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sampai saat ini belum dinyatakan eliminasi. Wilayah Puskesmas Kokap II yang berada di Kecamatan Kokap, merupakan penyumbang terbesar penderita positip malaria untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo diantaranya karena potensi terjadinya KLB malaria, selama periode tahun 1997-2004, range jumlah penderita positip ma- laria di wilayah Puskesmas Kokap II berkisar antara 26% - 55% penderita positip malaria di Kabupaten Kulon Progo. Pe- nelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi epidemiologi yang penting di wilayah Puskesmas Kokap II terkait dengan distribusi dan determinan penyakit malaria yang sangat berpe- ngaruh terhadap kemungkinan terjadinya penularan setempat. Metode: Rancangan penelitian ini adalah studi deskriptif untuk mendapatkan gambaran distribusi dan determinan penyakit malaria, unit pengamatan adalah populasi dalam bentuk studi korelasi populasi dan rangkaian berkala. Untuk mengetahui pola penularan malaria digunakan data sekunder kasus ma- laria tahun 2009-2012, dianalisis pola kejadian malaria menurut orang, tempat dan waktu. Untuk mengetahui kluster penderita malaria dilakukan analisis klustering menggunakan data kasus malaria di wilayah Puskesmas Kokap II tahun 2012. Untuk mengetahui penyebaran penderita malaria di daerah lintas batas antara Puskesmas Kokap II Kabupaten Kulon Progo dan Pus- kesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo digunakan data sekunder tahun 2010-2012. Hasil: Di wilayah Puskesmas Kokap II setiap tahun selalu dike- temukan kasus import, bahkan dalam tahun 2009 kasus import proporsinya adalah 82% dibandingkan dengan seluruh pen- derita positif malaria yang diketemukan. Kluster penderita ma- laria berada di bagian barat wilayah Puskesmas Kokap II, yaitu berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Puskesmas Kokap II merupakan daerah vulnerebilitas tinggi, potensial untuk menda- patkan risiko penularan kasus import karena masuknya pende- rita malaria atau vektor yang infektif dari daerah penularan tinggi ke penularan rendah. Kesimpulan: Fokus penularan penyakit malaria di wilayah Puskesmas Kokap II berada pada wilayah bagian barat berba- tasan dengan wilayah administratif Kecamatan Kaligesing, Ka- bupaten Purworejo. Puskesmas Kokap II adalah wilayah vulnerabilitas tinggi, perlu dibuat kebijakan penggunaan batas wilayah epidemiologi dalam program penanggulangan malaria di wilayah lintas batas.
Efektifitas Pembangunan Dua Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Abbas, Bahrun; Trisnantoro, Laksono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.168 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36355

Abstract

Background: In the current era of regional autonomy, local goverments have wider scope of authority in making their policies according to their capacities and their needs. To improve access to health care and equitable health service, the Goverment of Seruyan District made a policy to build two District Hospitals. This policy was made due to the area of Seruyan District that is very widespread. In its implementation, this policy has been confronted with many obstacles, among other is limited human resources and funding, and low utilization of health facilities and services by community. Objective: To determine the extent of utilization of the two hospitals and to determine the factors corresponding to the utilization of the two District Hospitals in Seruyan Districy. Metodhs: This study is a descriptive study with a qualitive approach supported by a quantitive approach. Hospital utilization data are obtained by examining the available data in both District Hospitals in Seruyan District and two other hospitals in the neighboring district, and also by interviewing some people in Seruyan District. Samples are determined using two stage cluster sampling. To further investigate the issue of hospital utilization, in-depth interviews are conducted both with people using the hospitals and with people not using the hospitals in Seruyan District. The data will be quantitatively analyzed and further explore qualitatively. Results: The result findings show that there is a correlation between the distances of home and hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the means of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between travel time to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the ease of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between cost of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is no correlation between the expenses and seeking treatment at the hospital, and there is a correlation between people’s knowledge and seeking treatment at the hospital. Conclusion: In terms of its utilization and manpower, the construction of two hospitals in Seruyan District is ineffective. However, factors correlating with hospital utilization are distance, transportation, travel time, ease of transportation, transportation cost dan knowledge, and government should pay attention to these factors to improve utilization. Latar belakang: Dalam era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah memiliki kewengan lebih luas dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Seruyan membuat kebijakan pembangunan 2 RSUD. Kebijakan ini diambil mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Seruyan. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pembiayaan, serta masih rendahnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 2 RSUD tersebut dan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan terhadap pemanfaatan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Data pemanfaatan rumah sakit dilakukan dengan menelaah data yang ada di kedua rumah sakit di Kabupaten Seruyan dan 2 rumah sakit Kabupaten tetangga, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Seruyan. Sampel ditentukan dengan metode two stage cluster sampling. Untuk lebih mengetahui permasalahan pemanfaatan rumah sakit dilakukan wawancara mendalam kepada masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Seruyan dan yang tidak memanfaatkan. Data akan dianalisis secara kuantitatif dan diperdalam dengan kualitatif. Hasil: Ada hubungan antara jarak rumah dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara sarana transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara waktu tempuh dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara kemudahan transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara biaya transportasi dengan berobat ke rumah sakit, tidak ada hubungan antara biaya pengeluaran dengan berobat ke rumah sakit dan ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan berobat ke rumah sakit. Kesimpulan: Pembangunan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan tidak efektif apabila dilihat dari segi pemanfaatan dan ketenagaan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan RSUD adalah jarak, sarana transportasi,waktu tempuh,kemudahan transportasi, biaya transportasi dan pengetahuan. Pemerintah perlu mengupayakan perbaikan dalam hal-hal di atas untuk meningkatkan utilisasi rumahsakit.
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito Dahlan, Muhammad; Setyopranoto, Ismail; Trisnantoro, Laksono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.182 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i2.28934

Abstract

ABSTRACTBackground: Since 2014, Indonesia has implemented universal health coverage. In Indonesia, it was named as Jaminan Kesehatan Nasional or JKN. “Quality control and cost control” is the tagline of these program. Health provider such as doctors, nurses and the others health provider must control the quality and the cost of the patient’s treatment. Stroke, as one of the disease which needed such a complex treatment, must be treated as effective as possible.Aim: The aim of this study is evaluating the implementation of the JKN in stroke care especially in Central hospital. Measuring the quality of the care in stroke unit is compulsory in implementation research. Knowing acceptability and fidelity of the rules from JKN by the doctors must be described.Method: This study is mixed method with sequential explanatory design. The qualitative research was a cross sectional research which began in June 15th-July 31st. Interview from three doctors in stroke unit Sardjito General Hospital were performed to know the acceptability of the program.Result: The quality of care in Unit Stroke RSUP Dr. Sardjito from the doctors are good. Rationalization of the drugs and safety of the patients were prioritized. From that conditions the unit got a debt condition. The financial performance from one patient could get debt up to eleven million rupiahs. From the qualitative research, the acceptability of the national formulation slightly didn’t accept by the doctors. Neuro protector and another kind of drugs isn’t on the list. rtPA which can be found in the list is too expensive. Reimbursement from the BPJS was too low. Homecare as one the rehabilitation isn’t covered by BPJS. Back referral system to general practitioner isn’t accepted by the neurologist because of the lack of the facility in puskesmas or PPK I. Research and education in academic hospital didn’t do well because of the lack of patients.Conclusion: National formularies are needed to revised based on the patients need. Reimbursement from BPJS should be higher than before. Homecare patients should be guaranteed by BPJS. Keywords: Universal health coverage, stroke, quality care, implementation research ABSTRAKLatar Belakang: Era baru program asuransi kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang mempunyai target bahwa seluruh masyarakat telah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019. Apresiasi diberikan kepada pemerintah atas usahanya melaksanakan JKN. Dalam pelaksanaannya, evaluasi perlu dilakukan terhadap program ini. Stroke sebagai salah satu penyakit mematikan dan perlu manajemen yang menyeluruh patut untuk dievaluasi. Penerimaan penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter perlu diidentifikasi.Tujuan: 1) Mengukur kinerja pelayanan; 2) Mengukur kinerja keuangan; 3) mengetahui penerimaan dan ketaatan pemberi pelayanan terhadap aturanMetode: mixed method dengan desain sekuensial ekplanasi. Penelitian kualitatif merupakan cross sectional dimulai 15 Juni–31 Juli. Interview dengan tiga dokter di Unit Stroke Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito dilakukan untuk menggambarkan penerimaan.Hasil: Mutu pelayanan penyakit stroke sudah sesuai dengan mutu standar. Rasionalisasi obat, maupun pemulangan pasien tetap sesuai standar. Performa keuangan dari Unit Stroke mengalami kerugian. Penerimaan dari para dokteer terkait beberapa aturan seperti sistem rujukan dan standar tarif belum diterima sepenuhnyaKesimpulan: Permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Performa keuangan dari unit stroke mengalami kerugian walaupun mutu pelayanan sudah dilakukan secara optimal. Sistem rujukan terutama rujuk balik belum dapat dirasa layak oleh para dokter karena keterbatasan di PPK I. Pelayanan home care yang biasa digunakan tidak dapat optimal karena peserta asuransi belum mendapatkan jaminan untuk memperoleh pelayanan home care. Kata Kunci: jaminan kesehatan nasional, stroke, quality care, implementation research
Analisis Lingkungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat sebagai Dasar Pemilihan Strategi dalam Menghadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional Marksriri, Theresia Tatie; Trisnantoro, Laksono; Andayani, Niluh P E
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 4 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.389 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36389

Abstract

Background: Universal Health Coverage known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) started at 1st January 2014 managed by the Social Security Administrative Bodies (BPJS). Bethesda General Hospital is a class C hospital that located in Bengkayang Regency, West Borneo. This hospital does not have any strategic plan which requires an analysis to map the issues needed to join in JKN system. The analysis can become a recommendation for the hospital strategic plan. Objective: To describe the analysis of the health insurance for patient service unit in the hospital and giving a recommendation for the hospital strategic planning. Method: The study design is a case study with a single-case embedded design. The informant are Head Regency, Health Office, Hospital Directors of other hospital, Bethesda General Hospital worker, Bethesda Serukam Foundation and World Venture Mission. The data taken from observation, in-depth interview, FGD and secondary data. Result: The hospital has the opportunities that come from government support, cooperation with other surrounding hospital which helped the hospital to gain a good reputation and many patients with UHC. The threats are the unclear of UHC socialization, and market competition with other surrounding hospitals and hospital tendency to accept severe diagnosis. The hospital strengths are equity service in organization culture, teamwork and support from mission/donor. The weaknesses are lack of quality and budget control, no clinical pathway, the health information system is not running well, lack of human resources and competence, also unclear organization structure. Conclusion and recommendation: The SWOT resulted from hospital environment helps to formulate the strategy toward universal health coverage. The general strategic suggested is the growth strategy in healthcare services. Latar belakang: Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak 01 Januari 2014. RSU Bethesda Serukam adalah RS kelas C, terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. RSUB belum memiliki rencana strategis. Dibutuhkan suatu analisis lingkungan yang dapat memetakan isu-isu yang akan dihadapi RS dalam menyambut era BPJS. Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis situasi lingkungan unit pelayanan pasien Askes dan Jamkesmas RSUBS, serta memberikan rekomendasi strategi untuk penyusunan rencana strategi. Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal terjalin. Responden penelitian adalah Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Direktur RS sekitar RSUBS, pejabat struktural dan fungsional RSUBS, perwakilan Yayasan Bethesda dan misi World Venture. Sumber data dari observasi, wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta data sekunder rumah sakit. Hasil dan pembahasan: Peluang RSUBS adalah dukungan pemerintah kabupaten, kerjasama dengan RS sekitar, nama RS yang sudah dikenal baik dan banyak pasien berobat dengan JKN. Ancamannya adalah sosialisasi pelayanan JKN yang belum jelas, serta persaingan dengan RS sekitar serta kecenderungan RS menerima pasien sulit. Kekuatan RSUBS adalah budaya RS yang tidak membeda-bedakan pelayanan, kerjasama tim dan dukungan donatur misi. Kelemahannya adalah kurangnya kendali mutu dan biaya, belum ada clinical pathway, SIRS belum berjalan baik, kurangnya SDM dan struktur organisasi yang tidak jelas. Kesimpulan dan saran: Analisis lingkungan rumah sakit menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk formulasi strategi dalam menghadapi SJSN. Strategi umum yang tepat untuk RSUBS dalam menghadapi perubahan SJSN adalah strategi pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. 
Evaluasi Besaran Alokasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 – 2012 Ardhyaningtyas, Risca; Trisnantoro, Laksono; Padmawati, Retna Siwi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.723 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36379

Abstract

Background: In this era of decentralization , access and provision of drugs for people in the local area is the responsi- bility of local governments. Because the limitations of the local budget, the central government is obliged to guarantee the availability of drugs in the area. Financing sources of drugs from central and local government have not reached the stan- dard of WHO i.e. 2 dollars per capita. To cover demand of financing drug, a Specific Allocation Fund (DAK) proposed state budget that funds given to certain areas to fund special activities that are regional affairs and in accordance with na- tional priorities. General criteria to consider certain areas (re- gional fiscal capacity), specific criteria (regional characteris- tics) and technical criteria (policy formulation from Ministry of Health). Since drug financing is allocated in DAK in 2010, there is a need to evaluate the drug financing at the local level. The purpose: to evaluate the amount of DAK for Pharma- ceutical services in 2011 and 2012. Methods: The study used secondary data from 2010 and 2011 consist of 6 (six) factors: fiscal capacity, character of the area, population number, proportion of poverty , local bud- get for drugs and prediction for the remaining stock of the drug. The analysis statistics uses chi-square and multiple regression. Qualitative interviews is conducted with manag- ers of pharmacy in 2 districts with high financial capability. Results: Result from multiple regression test of the 6 factors used in the allocation of SAF 2011 and 2012 shows only 3 factors that really affects the allocation which are the number of population, the poor and the prediction of the remaining stock of the drug . However, the highest factor is the popula- tion. Result for qualitative with 2 respondents shows that since they got DAK they reduced local budget for drugs, because the drug financing is sufficient from DAK. Conclusion: local sense of ownership towards the health budget in the area is low resulting in reliance on the central health budget. The effeciency of the central budget causes reduction of health budget both in central and local level. Latar belakang: Dalam era desentralisasi ini, akses dan penyediaan obat bagi masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun keterbatasan anggaran daerah maka pemerintah pusat berkewajiban menjamin ketersediaan obat di daerah. Sumber pembiayaan obat di daerah melalui APBN dan APBD belum mencapai standar WHO, 2 dol- lar per kapita. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan obat, diusulkan DAK yaitu dana APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu mempertimbangkan kriteria umum (kemampuan fiskal daerah), kriteria khusus (karakteristik daerah) dan kriteria teknis (rumusan kebijakan Kementerian Kesehatan). Sejak kebijakan obat melalui DAK pada tahun 2010, perlu dilakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian tahun 2011 dan 2012. Tujuan: tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian 2011 dan 2012. Metode: Penelitian menggunakan data sekunder 2010 dan 2011 yang terdiri 6 faktor yaitu; kemampuan fiskal, karakter wilayah, jumlah penduduk, penduduk miskin, anggaran obat dalam APBD dan prediksi sisa stok obat untuk pengalokasian DAK 2011 dan 2012. Uji analisis menggunakan chi square dan multipel regresi. Kualitatif dengan wawancara pengelola farmasi di 2 kabupaten dengan kemampuan keuangan tinggi. Hasil: Dari uji multiple regresi terhadap 6 faktor yang digunakan dalam pengalokasian DAK 2011 dan 2012 hanya 3 yang mempengaruhi alokasi yaitu jumlah penduduk, penduduk miskin dan prediksi sisa stok obat. Namun yang paling tinggi adalah jumah penduduk. Untuk kualitatif pada 2 responden, sejak mendapat DAK terjadi pengurangan anggaran obat di APBD, karena pembiayaan obat cukup dengan DAK. Kesimpulan: daerah belum memahami ownership anggaran kesehatan di daerah sehingga masih mengandalkan anggaran dari pusat, dimana ketidakstabilan anggaran pusat dengan ef isiensi menyebabkan pemotongan merata anggaran kesehatan di pusat dan daerah.
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011) Mulyawan, Handry; Trisnantoro, Laksono; Zaenab, Siti Noor
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 3 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.234 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i3.36016

Abstract

Background: The low of budget in the health sector in par- ticular promotive causes and preventive health development through many obstacles in the arious fields. BOK program is one of the breakthroughs made by the Ministry of Health to assist in financing health sector. Entering the second year of the mechanisms that change the original BOK disbursed through the mechanism of Bantuan Sosial, in the year 2011 was replaced by Tugas Pembantuan fund. This change of course was followed by delegation of authority and responsi- bility of the Minister of Health to head the district / municipal health department in this regard. So the role of health of health district to be the main benchmark in the success of this programss. Objectives: To evaluate the role of health authorities in the implementation of the BOK in Bantul District Health Office and Lebong District Health office. Methods: The study used a qualitative design, with a de- scriptive case study approach. Results: Bantul district health office and Lebong district Health Office have done management functions including: Planning, Organizing, and Controling well, but due to funding limitations and delays the decline in terms of Actuating BOK it can not be perfect, it is characterized by the BOK funds sosilisasi still “riding” on the socialization of the activities funded in the bud- get. BOK funds from the Ministry of Health as a breakthrough viewed positively in improving staff motivation in the field, but the scope of the program have not seen an increase in the siginfikan. There are diverse opinions about the mechanism for channeling funds BOK, but in general the District Health Office in Bantul want that future BOK disbursed by DAK mecha- nism while at the District Health Office Lebong more likely to Tugas Pembantuan mechanism. Conclusion: Optimal health authorities have a role in financial management and program management views of the manage- ment function which includes Planning, Organizing, and Controling but due to funding limitations and delays the decline Actuating management functions can not be running optimally. BOK program is seen as a policy that needs to be maintained, noting the need for some improvements, especially the mecha- nism for channeling funds quickly and easily accounted for, although it has not been an increase in the scope of the pro- gram. Latar Belakang: Rendahnya anggaran di sektor kesehatan khususnya promotif dan preventif menyebabkan pembangunan di bidang kesehatan mengalami banyak kendala di berbagai bidang. Program BOK merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu penda- naan di bidang kesehatan. Memasuki tahun kedua mekanisme BOK mengalami perubahan, yang semula dikucurkan melalui mekanisme Bantuan Sosial, di tahun 2011 diganti melalui Tugas Pembantuan. Perubahan ini tentu saja diikuti dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan kepa- da kepala daerah kabupaten/kota dalam hal ini dinas kesehatan. Sehingga peran dinas kesehatan menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan program BOK ini. Tujuan: Mengevaluasi peran dinas kesehatan dalam pelaksa- naan kebijakan BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil: Dinas Kesehatan Bantul dan Dinas Kesehatan Lebong telah melakukan fungsi manajemen yang meliputi; Planning, Organizing, dan Controling secara baik, namun karena keter- batasan dan keterlambatan turunnya dana BOK maka dalam hal Actuating belum bisa berjalan sempurna, hal ini ditandai dengan sosilisasi dana BOK yang masih “menumpang” pada sosialisasi kegiatan-kegiatan yang di danai APBD. Dana BOK sebagai terobosan dari Kementrian Kesehatan dipandang positif dalam meningkatkan motivasi petugas dilapangan, namun secara cakupan program belum terlihat adanya peningkatan yang siginfikan. Ada beragam pendapat mengenai mekanisme penyaluran dana BOK, namun secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menginginkan bahwa kedepan BOK dikucurkan dengan mekanisme DAK sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong lebih cenderung untuk tetap mempertahankan pada mekanisme Tugas Pembantuan. Kesimpulan: Dinas kesehatan telah berperan optimal dalam manajemen keuangan dan manajemen program dilihat dari fung- si manajemen yang meliputi Planning, Organizing, dan Con- troling namun karena keterbatasan dan keterlambatan turunnya dana fungsi manajemen Actuating belum bisa berjalan secara optimal. Program BOK dipandang sebagai suatu kebijakan yang perlu dipertahankan, dengan catatan diperlukannya beberapa perbaikan terutama mekanisme penyalura dana yang cepat dan mudah dipertanggungjawabkan, meskipun belum terjadi peningkatan cakupan program.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Tiga Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Pani, Mariane Evelyn; Trisnantoro, Laksono; Zaenab, Siti Noor
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 3 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.649 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i3.36018

Abstract

Background: Health Operational Assistance policy is given by the government based on the consideration that operational cost from local government is relatively small and widely used for curative and rehabilitative activities as well as less emphasis on promotive and preventive efforts. BOK fund distribution to Primary Health Care often had administrative obstacles and delays in liquefaction. The purpose of the study: to evaluate the implementation of BOK policy in three Primary Health Cares of Ende district.Methods: The study used a qualitative design with a descriptive case study approach. Results: The BOK funds used in Primary Health Care was utilized based on BOK guidelines that is promotive and preventive in which the utilization is based on the needs in the field with accountability guidelines according to BOK guidelines. The fund was often received late and yet the activity of Primary Health Care was still implemented by using loan or debt system. The role of the head of Primary Health Care in socialization and monitoring as well as the role of staff in the implementation of BOK policy was not yet optimal in Primary Health Care. The coverage program funded by BOK did not showed significant improvement due to limited human resources and lack of oversight in the implementation of BOK policy. Conclusion: The implementation of BOK policy in Primary Health Care was adapted with BOK guidelines for administration purposes, and for the completeness of SPJ without paying attention on the impact toward community. The delayed funds in Primary Health Care due to the fund was given late to the district level and delay in submitting POA so that the activity of Primary Health Care was implemented with credit system. The role of the head of Primary Health Care was not yet optimum in the socialization and monitoring of BOK policy implementation in Primary Health Care. BOK policy has no impact on the program improvement due to the lack of human resources and oversight in the implementation of BOK. Latar belakang: Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan bahwa biaya operasional dari pemerintah daerah relatif kecil dan banyak digunakan untuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif serta kurang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Distribusi dana BOK ke puskesmas sering mengalami kendala administratif dan keterlambatan dalam waktu pencairan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan BOK di tiga puskesmas Kabupaten Ende Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil: Dana BOK di puskesmas dimanfaatkan sesuai juknis BOK yakni untuk upaya kesehatan promotif dan preventif secara administratif, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan juknis BOK. Dana terlambat diterima namun kegiatan di puskesmas tetap terlaksana dengan menggunakan sistem pinjam ataupun hutang. Peran kepala puskesmas dalam sosialisasi dan monitoring serta peran staf dalam pelaksanaan kebijakan BOK belum optimal di puskesmas. Cakupan program yang dibiayai BOK tidak menunjukan peningkatan secara signifikan. yang disebabkan terbatasnya SDM dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan BOK. Kesimpulan: Implementasi kebijakan BOK di puskesmas disesuaikan dengan juknis BOK untuk tertib administrasi, untuk kelengkapan SPJ tanpa memperhatikan dampak bagi masyara- kat. Keterlambatan dana di puskesmas disebabkan dana yang diberikan terlambat sampai ke tingkat kabupaten dan keterlam- batan dalam memasukan POA sehingga kegiatan di puskesmas dijalankan dengan sistem pinjam. Peran kepala puskesmas belum optimal dalam sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Kebijakan BOK di puskesmas. Kebijakan BOK tidak berdampak pada pe- ningkatan program secara signifikan yang disebabkan kurangya SDM dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan BOK.
Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011 Bahar, Arief Syamsul; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.991 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i4.35684

Abstract

basis, including the Health Operational Assistance (BOK), Jamkesmas and Jampersal accordance with the Minimum Service Standards (MSS) with the Health Sector focus on achieving the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. Roles, duties and functions of Management Team and Team Provincial/Regency/City in 2009 still have not felt able to run optimally. Researchers wanted to see What is the Role of West Papua Provincial Health Office and District Health Kaimana In Creation and Control Operational Policy Health (BOK), Jamkesmas and Jampersal Year 2011. Method: The research uses a descriptive approach to qualitative methods, with case study research design. Results: Provincial Health Office is not involved in the disbursement of BOK, Jamkesmas and Jampersal. Reporting coverage and constraints at the district level is also not reported to the provincial level so that the provinces to provide guidance and supervision difficulties. Meanwhile, at the district level, delays in disbursement of funds led to delay in implementation of activities financed from the BOK, and Jampersal Jamkesmas. Implementation of activities within a narrow time frame led to the guidance and supervision functions do not function properly. Health districts office conduct meetings just to socialize. Management and planning of the activities carried out entirely by the health center based on existing technical guidelines. The Treasurer also never had any training related to funding mechanisms. Conclusion: West Papua Provincial Health Office and District Health Office in Kaimana not optimal to provide guidance and oversight of policy implementation BOK, Jamkesmas and Jampersal. Alocation mechanism of BOK must be change from Tugas Pembantuan to Dana Alokasi Khusus (DAK) on district level. Latar Belakang: Untuk mempercepat pencapaian sasaransasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil: Dinas kesehatan Provinsi tidak dilibatkan dalam pencairan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaporan cakupan dan kendala di tingkat kabupaten juga tidak dilaporkan ke tingkat provinsi sehingga provinsi kesulitan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, di tingkat kabupaten, keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu yang sempit menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dinas kesehatan kabupaten hanya melakukan sosialisasi dan pertemuan. Pengelolaan dan perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh puskesmas berdasarkan Juknis yang ada. Bendahara juga tidak pernah mendapat pelatihan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana. Kesimpulan: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Mekanisme penyaluran alokasi dana BOK dari Tugas Pembantuan perlu dialihkan melalui alokasi DAK ke tingkat kabupaten.