Articles

Found 11 Documents
Search

DASAR HUKUM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI BIDANG BISNIS DALAM TATA HUKUM INDONESIA

At-Taradhi Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : At-Taradhi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Islamic Sharia law in the business has had a legal basis in the Indonesian legal system. The legal basis is the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, especially article 29, some Laws and some Government Regulations, or other regulations which related to the developing sharia business, such as Law of the Republik Indonesia Number 7 Year 1992 in conjunction with Law Number 10 Year 1998 on the amendment of Law Number 7 Year 1992 on banking, Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking.  The developing Financial Institution or Sharia Business, among other things, Islamic Banking, Islamic Insurance, Sharia investment fund shares, Sharia mortgage and others.

ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH

Jurnal Manusia dan Lingkungan (Journal of People and Environment) Vol 11, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi air sungai yang terpolusi karena penebangan hutan, penambangan, dan limbah domestik menyebabkan rendahnya kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Pada tahun l996 telah dibentuk Unit Pengelola Air (UPS-AB) oleh komunitas di Kumpai Batu untuk membantu pengadaan air bagi masyarakat. Studi ini dilakukan untuk mengkaji kinerja UPS-AB melalui survai lapangan terhadap 160 rumah tangga. Variabel yang dikaji meliputi aktivitas UPS-AB. cara pengelolaannya dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air. Data ini kemudian diproses dengan analisa deskriptif dan analisis regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Tingginya tingkat partisipasi ini disebabkan karena kebutuhan komunitas yang tinggi akan pelayanan air. Meskipun demikian masyarakat merasakan pentingnya peningkatan pengelolaaut air oleh UPS-AB khususnya dalam hal: peningkatan kualitas air. kontinuitas suplai. sistim pembayaran dan sistim pencatatan.

BISNIS WARALABA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH

At-Taradhi Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Antasari

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Franchise is a relatively new phenomenon in Indonesia’s business world, although ithas been common in developed worlds like the United States and European countries. This busi-ness runs according to procedures made by the franchisor. The latter will assist the franchisee, and inreturn, he or she will pay the initial fee and royalty. This business is not contrary to Shariaprecepts, as long as the object of a franchise contract is not something forbidden by Islamic law.Franchise contract accords with terms and conditions of a proper contract in Sharia, avoids ambi-guity, and follows the principles of Ash-Shidq (honesty and trustworthiness) and AI-Kitabah (writ-ten).

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN ANJAK PIUTANG YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 613 KUH PERDATA

DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : DEDIKASI JURNAL MAHASISWA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract           In the business world or in running an enterprise that money is one of the main factors in developing or maintaining its existence. However, sometimes suatuperusahaan not have sufficient funds or cash flow was not smooth, because the bills delayed up to several months.              Transfer of receivables on behalf of both the rise of credit transactions as well as the issue of trade transactions conducted with cessie and notification of the debtor. This notification is intended that the debtor is bound to the agreement made by the factor and the client.In the implementation of the factoring agreement without notification / Notifications, the client should perform his duty well, because otherwise these factors will greatly harmed. Though factors have been taking a very high risk by accepting the transfer of its receivables though without notification of the debtor. This is done by keeping in mind that the factors factor is cooperation partner companies that need funds immediately.

ANALISA TENTANG ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA

DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : DEDIKASI JURNAL MAHASISWA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract            Advances in medical science and technology development is extremely important role in the enforcement of criminal law. Provokatus abortion or abortion provokatus medisinalis criminalist is not a group of young people, but also the elderly who already have many children and little children. Maaih parents in childbearing but tidk desired pregnancy due to economic factors, health and so on. In order to maintain the authority and legal certainty, it should provokatus abortion or abortion based on medical indication, immediately in the form of a law that is legal, to avoid the vagueness of the law that govern them. In criminal law legislation regarding abortion provokatus for the benefit of health or medisinalis.

Profil Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas V SD Inpres Unggulan BTN Pemda Kota Makassar Melalui Penerepan Model Pembelajaran Predict Observe, Discuss, Explain (PODE)

Publikasi Pendidikan Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Prodi PGSD FIP UNM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.349 KB)

Abstract

This study objective is to determine how the description of the skills of science process skills of grade V students of Primary Inpres superior of BTN PEMDA through the application of Learning Model Predict Observe, Discuss, and Explain (PODE). This research is designed in descriptive form to explain exactly what kind of science classroom process skill V SD Inpres superior BTN PEMDA Makassar City. The use of descriptive method aims to get an overview of the skills of science process students in grade V SD Inpres Superior of BTN PEMDA in depth, detailed and intact. The type of data taken is descriptive quantitative data type, where the data is taken from direct observation by the researcher related to science process skill of grade V SD Inpres Superior of BTN PEMDA. The results of the research are: 1) the ability to observe is categorized well; 2) the ability to make predictions / hypotheses is categorized well; 3) the ability of the child to experiment is categorized as good; 4) the ability to draw conclusions and report the observed results are adequately categorized. Overall student process skills can be categorized well although there are still some aspects that need to be improved

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

PREDIKSI Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : PREDIKSI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.279 KB)

Abstract

Syahrani, skripsi dengan judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor KelurahanSempaja Utara KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda.Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menggambarkan pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Analisa data yang digunakan adalah korelasi Rang Spearmans Perhitungan analisa data menggunakan program SPSS versi 24 for window.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara sebanyak 14 (empat belas) orang karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi dijadikan responden dengan metode sensus.Berdasarkan hasil analisa data program SPSS versi 24  Nonparametric correlation, maka diperoleh harga rs hitung sebesar 0,573.  Jika  dibandingkan dengan harga table rs (harga kritis rs) sebesar 0,456 untuk N = 14 pada tingkat kepercayaan 95%. yaitu : rhit 0,573 > r tab = 0.456 untuk N = 14. Dengan demikian berarti terdapat hubungan posirtif dan signifikan antara pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Lurah, selaku pimpinan  maka semakin baik pula disiplin kerja pegawai.Melalui tabel interpretasi data, hasil rxy sebesar 0,573, menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,40 – 0,59, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable pengawasan dengan disiplin kerja berada pada level  hubungan  katagori sedang, masih banyak faktor lain selain pengawasan mempenagruhi disiplin kerja pegawai.Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, diperoleh nilai R Square atau r2, adalah sebesar 25%, dan sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 25% disiplin kerja kerja pegawai di pengaruhi oleh faktor pengawasan yang dilakukan pimpinan, dan sebesar 75%  disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil perhitungan t hitung adalah sebesar 1.868. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (1.868 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap disiplin  kerja pegawai pada kantor Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.Dengan demikian hasil analisa data menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab dan   hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara vaiabel pengawasan dengan disiplin kerja pegawai pada kantor Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

STANDAR KECUKUPAN DAN KEKAYAAN DALAM KONSEPSI EKONOMI ISLAM

At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen Vol 2, No 2 (2018): At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen
Publisher : Islamic University of Kalimantan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ke-maslahatan dalam Islam adalah sebuah tujuan dalam beragama. Syari’at Islam memberikan tuntunan melalui nash-nash Al Qur’an dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu ke-maslahatan yang di jelaskan dalam Al Qur’an adalah berkenaan dengan Harta, baik dalam hal cara memperoleh, mengelola, serta mendistribusikannya. Beranjak dari kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam berkenaan dengan Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. Untuk mengungkap permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, normatif dan filosofis. Sehingga dapat mengupas lebih dalam kedudukan harta dalam konsepsi ekonomi Islam. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka penulis membagi data menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder. Disamping itu, agar pemecahan masalah bisa lebih tajam peneliti menggunakan analisis conten/content anlysis bersifat inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa yang menjadi Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam konsep Ekonomi Islam dinisbahkan kepada pendekatan ‘uruf. Dengan demikian, standar tersebut dikembalikan kepada konsepsi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Kecukupan disini mengandung makna kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok individu dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.Kata kunci: Standar, Kecukupan, Harta, dan Konsepsi Ekonomi Islam.

MEKANISME PEMBAYARAN FIDYAH DENGAN EMAS UNTUK ORANG YANG YANG SUDAH MENINGGAL DI DESA GAMBAH LUAR KECAMATAN KANDANGAN

Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2017
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.168 KB)

Abstract

Mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang telah meninggal di desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pokok pembahasan untuk penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan dan menanisme pelaksanaan pembayaran fidyah serta pandangan hukum Islam prektek fidyah yang berlaku di masyarakat.Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Historis, Normatif dan penomenologi. Metode ini digunakan untuk mengungkap praktek fidyah dari sisi sejarah pelaksanannya kemudian dipadukan melalui pendekatan hukum agar pengungkapan permasalahan tersebut dapat menemukan titik temu permasalahan yang menjadi acuan dari penelitian ini. Praktek fidyah merupakan phenomena yang berbeda dari praktek fidyah yang pada umumnya terjadi di daerah lain. Dengan munggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban hukum yang kemudian bermuara kepada sebuah solusi baru dalam pelaksanaan praktek fidyah di Desa Gambah Luar.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek tersebut kalau dilihat dari sisi sejarah telah berjalan secara turun temurun dan berjalan cukup lama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut dibolehkan namun ada permasalah yang perlu penelitian lebih dalam lagi berkenaan dengan penggantian bentuk pembayaran fidyah dari berupa memberi makan dirubah menjadi emas. Hal tersebut menimbulkan kesamaran hukum yang berujung kepada ketidakjelasan dari status hukumemas yang dijadikan barang pengganti tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi prakteknya penerima fidyah juga harusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang boleh dikatakan sukup berkecukupan. Permasalahan tersebut memerlukan kajian lebih mendalam menyangkut status keabsahan hukum dalam mengqiyaskan hukum Islam.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI BIDANG BISNIS DALAM TATA HUKUM INDONESIA

At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.917 KB)

Abstract

The implementation of Islamic Sharia law in the business has had a legal basis in the Indonesian legal system. The legal basis is the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, especially article 29, some Laws and some Government Regulations, or other regulations which related to the developing sharia business, such as Law of the Republik Indonesia Number 7 Year 1992 in conjunction with Law Number 10 Year 1998 on the amendment of Law Number 7 Year 1992 on banking, Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking. The developing Financial Institution or Sharia Business, among other things, Islamic Banking, Islamic Insurance, Sharia investment fund shares, Sharia mortgage and others.