Articles

Found 13 Documents
Search

ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) Dwiprabowo, Hariyatno; Mulyaningrum, Mulyaningrum; Suwarno, Eno
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar ( ), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIDANG KEHUTANAN : STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN Dwiprabowo, Hariyatno; Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi sektor kehutanan Indonesia selama tiga-empat dasa warsa terakhir dapat dilihat dari perkembangan bidang pengusahaan hutan yang semakin menurun. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini tidak saja disebabkan lemahnya tata kelola perusahaan namun juga tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) pada perusahaan-perusahaan bidang kehutanan dan menemukan berbagai aspek kebijakan yang dapat mendukung penguatan GCG bidang kehutanan. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara pada pemegang 6 (enam) ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Perusahaan dipilih secara purposive dari perusahaan yang aktif beroperasi. Peraturan dan implementasinya dikaji melalui anlisis isi, anlisis diskursus dan wawancara dengan Dinas Kehutanan. asosiasi pengusaha, Kementerian Kehutanan dan lembaga otoritas yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian lapangan dilakukan di propinsi Riau dan Sumatera Selatan pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum satuoun perusahaan kehutanan yang terdaftar di pasar modal. BUMN dan perusahaan besar sudah melaksanakan GCG berdasarkan pedoman sedangkan perusahaan kecil belum menerapkan GCG. Dari hasil kajian disarankan agar pemerintah dan para pihak terkait perlu menyusun kerangka kerja dan rencana penerapan GCG pada perusahaan - perusahaan kehutanan. Dalam penetapan kebijakan, program maupun rencana kehutanan disarankan agar tidak hanya memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan - perundangan melainkan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN Dwiprabowo, Hariyatno; Suwarno, Eno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.76 KB)

Abstract

Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.
Penggunaan Konsep Rules-In-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Soedomo, Sudarsono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP oleh Menteri Kehutanan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dkarenakan terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain oleh peraturan yang kurang memiliki daya dorong dan menyulitkan daerah pada saat implementasinya. Dalam Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan yang digunakan (rules in use) yang dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk pada saat peraturan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan konsep rules in use untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL/KPHP pada tingkat provinsi. Analisis dilakukan terhadap PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007, dengan metode analisis substansi peraturan dan umpan balik dari proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konsep rules in use Ostrom cukup efektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan isi suatu peraturan.
ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) Dwiprabowo, Hariyatno; Mulyaningrum, Mulyaningrum; Suwarno, Eno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.
KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN Dwiprabowo, Hariyatno; Suwarno, Eno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.76 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.118-133

Abstract

Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.
IDENTIFIKASI HAMBATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Suwarno, Eno
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.301 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2017.14.1.17-30

Abstract

Adanya kepastian status kawasan hutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik. Namun dengan adanya kesalahan prosedur penetapan kawasan hutan di masa lalu yang hingga saat ini belum diperbaiki, menjadi salah satu kendala besar untuk mewujudkan kepastian kawasan hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau dengan menggunakan format eksplanatif dan pendekatan sejarah, selain itu data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber. Rentang waktu kajian dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama pengukuhan kawasanhutan adalah adanya konflik laten penguasaan lahan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang belum diselesaikan. Konflik berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan yang menetapkan seluruh wilayah Provinsi Riau menjadi kawasan hutan. Selain itu rezim peraturan pengukuhan kawasan hutan yang ada saat ini cenderung digunakan sebagai instrumen pengukuhan hak atas lahan daripada instrumen penataan fungsi hutan. Cara pandang ini berdampak kepada sulitnya menyelesaikan tugas tata batas dan penetapan kawasan hutan di lapangan.
PENGGUNAAN KONSEP RULES IN USE OSTROM DALAM ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Soedomo, Sudarsono
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.277 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.1.13-26

Abstract

Setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP oleh Menteri Kehutanan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP oleh pemerintah daerah.  Pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dkarenakan terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain oleh peraturan yang kurang memiliki daya dorong dan menyulitkan daerah pada saat implementasinya. Dalam Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan yang digunakan (rules in use) yang dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk pada saat peraturan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan konsep rules in use untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL/KPHP pada tingkat provinsi. Analisis dilakukan terhadap PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007, dengan metode analisis substansi peraturan dan umpan balik dari proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konsep rules in use Ostrom cukup efektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan isi suatu peraturan.
IMPLIKASI TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Suwarno, Eno; Ratnaningsih, Ambar Tri; Insusanty, Enny
Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issuance of the Law No. 23 of 2014 on Regional Government instead of Law No. 32 of 2004 carries implications for FMU development in the area. This study aims to (1) assess changes in the content of Law No. 23 of 2014 compared with the previous regulations in managing the affairs of the forestry sector; (2) assess the implications of these changes to the rules under which the current level is the reference FMU development; and (3) assess the implications of these changes to the processes of FMU development in Riau Province. The study was conducted in December 2014 - May 2015, with research sites in the city of Pekanbaru and the district of Kampar, Riau Province. The method used is the content analysis of the rules and interviews with some stakeholders. The substantial changes of the Law No. 32/2004 to Law No. 23/2014, in the new regulations authorizes the establishment of the organization KPHL / KPHP everything under the authority of the provincial government, no longer under the authority of district governments. The implications of the transfer of authority, the regulations that the legal basis and the establishment of institutions KPHL / KPHP i.e. the Government Regulation (PP) No. 38/2007 and Rule of the Interior Minister (Permendagri) No. 61/2010 can not be a reference again. In addition it also affects the initiative and formation process KPHL / KPHP by Regency stagnated.
ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) Dwiprabowo, Hariyatno; Mulyaningrum, Mulyaningrum; Suwarno, Eno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.415 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.2.85-98

Abstract

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.