Agus Sutono
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Published : 25 Documents
Articles

Found 25 Documents
Search

Aliran Realisme Dalam Filsafat Pendidikan Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : CIVIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realisme berpandangan  bahwa objek-objek indera adalah riil dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran  akal. Dalam perspektif epistemologi maka aliran realisme hendak menyatakan  bahwa pemahaman subjek  ditentukan atau dipengaruhi oleh objek. Realisme  cenderung untuk menganggap akal sebagai salah satu dari beberapa benda  yang keseluruhannya dinamakan alam dan juga penekanan  bahwa dunia luar berdiri sendiri  dan tidak tergantung pada  subjek. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan Realisme menyatakan bahwa  nilai bersifat absolut, abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. pendidikan  sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Demonstrasi-demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau  bahan ajar yang tengah di laksanakan. Kata kunci : realisme, subjek-objek, nilai absolut, peran guru
NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM Sutono, Agus; Widodo, Wahyu
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : CIVIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan.  Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan  hukum merupakan  upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus  mengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya. Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati . Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satu  wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara.  Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalah  nialai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai  bentuk pencerminan   penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat.   Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : CIVIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT PENDIDIKAN NASIONAL Sutono, Agus
CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskritptif-analitis serta mengggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan pendidikan serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Hasil penelitian ini antara laian adalah bahwa filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis dibidang pendidikan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaa, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidika yang bermartabat.Kata kunci : Pancasila, filsafat, pendidikan
Ibm Bagi Guru Anggota Pgri Se-Kabupaten Temanggung Budoyo, Sapto; Handayani, Arri; Sutono, Agus
E-DIMAS Vol 7, No 01 Maret (2016): E-DIMAS
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IbM ini dilatarbelakangi oleh kenyataan tentang posisi dilematis dan problem yang tengah dihadapi guru. Problem dalam pelaksanaan keprofesian guru dan regulasi hukum yang belum melindungi tugas keprofesian guru. Oleh karenanya guru perlu memahami regulasi hukum agar terhindar dari permasalahan hukum selama menjalankan tugas keprofesiannya. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya kegiatan sosialisasi keprofesian guru dan sosialisasi hukum  dikalangan pendidik yang berada dalam organisasi guru PGRI Kabupaten Temanggung. Manfaat pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat membantu memberikan pemahaman kepada para pendidik   tentang tugas keprofesian guru dan regulasi hukum yang berpeluang untuk dihadapi oleh guru dalam tugas keprofesiannya di lingkungan anggota PGRI se Kabupaten Temanggung.Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah munculnya pemahaman mengenai keprofesian guru dan juga regulasi hukum yang sangat mungkin  dihadapi  guru.  Salah  satunya adalah  Undang-Undang  Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Guru menjadi lebih memahami   perilaku yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Guru memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugastugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah, sehingga pelanggaran-pelanggaran keprofesian guru serta pelanggaran hukum dapat ditekan.   Kata Kunci: Keprofesian Guru, Hukum
NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM Sutono, Agus; Widodo, Wahyu
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan.  Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan  hukum merupakan  upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus  mengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya. Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati . Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satu  wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara.  Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalah  nialai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan. Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai  bentuk pencerminan   penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat.   Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan
Aliran Realisme Dalam Filsafat Pendidikan Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realisme berpandangan  bahwa objek-objek indera adalah riil dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran  akal. Dalam perspektif epistemologi maka aliran realisme hendak menyatakan  bahwa pemahaman subjek  ditentukan atau dipengaruhi oleh objek. Realisme  cenderung untuk menganggap akal sebagai salah satu dari beberapa benda  yang keseluruhannya dinamakan alam dan juga penekanan  bahwa dunia luar berdiri sendiri  dan tidak tergantung pada  subjek. Aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan Realisme menyatakan bahwa  nilai bersifat absolut, abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. pendidikan  sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Demonstrasi-demonstrasi di laboratorium juga jamak menjadi metode pembelajaran yang dianggap sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan subjek atau  bahan ajar yang tengah di laksanakan. Kata kunci : realisme, subjek-objek, nilai absolut, peran guru
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX Ginting, Rosalina; Sutono, Agus
CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme
NILAI HUMANISTIK DALAM PENGENDALIAN SUMBER ENERGI NUKLIR Sutono, Agus
CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Energi nuklir menjadi issue yang sangat sensitif dalam tarik ulur dan pro kontra kebijakan pengembangan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia saat-saat ini. Argumentasi mengenai kehebatan, kecanggihan dan efisiensi atas desakan kebutuhan energi yang terus menunjukkan trend kenaikan, pada satu sisi berhadapan dengan argumen keamanan manusia dan keselamatan lingkungan , pada sisi yang lain. Perang pembenaran atas argumentasi kedua kelompok pro dan kontra justru terkesan semakin lari dari argumentasi ilmiah dan etis yang sesunghuhnya. Justifikasi ilmiah dan etis harus bisa dikembalikan dalam perdebatan panjang ini agar keputusan politik yang diperoleh memiliki pembenaran secara ilmiah dan etis dalam prespektif jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Tesis yang diajukan dalam perdebatan pro dan kontra mengenai isue pengembangan energi nuklir dalam wujud PLTN di Indonesia ini adalah bahwa dalam perspektif jangka panjang dan resiko yang mungkin terjadi pengembangan energi nuklir tidak bisa dibenarkan jika secara ilmiah dan etis mengancam nilai –nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan . Terdapat sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai perlu tidaknya pengembangan energi nuklir ini dilakukan. Yang pertama , kajian sejarah pengembangan nuklir menunjukkan bahwa faktor resiko tidak menjadi dasar utama dan perhatian utama . Resiko nuklir membuktikan bahwa manusia dan lingkungan menjadi korban teknologi ini secara massal. Tidak ada teknologi yang mampu menandingi daya rusak selain energi nuklir ini. Alasan kedua, bahwa masih terdapat sejumlah energi yang bisa digali dan dikembangkan sebagai alternatif energi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alasan ketiga, dalam pandangan nilai kemanusiaan bagi individu kesehatan menjadi problem serius atas resiko yang ditimbulkan dan secara sosial resiko nuklir telah mengancam rasa keadilan kelompok yang dekat dengan proyek pengembangn ini. Alasan ke empat, dalam pandangan nilai-nilai lingkungan bahwa resiko yang ditimbulkan aka mengancam kelestarian lingkungan dan kemusnahan species secara massal dan pada akhirnya akan merusak ekosistem dan akibat lebih lanjutnya adalah kerusakan lingkungan secara permanen serta kehancuran kehidupan. Teknologi nuklir dalam perspketif ilmiah dan etis tidak bisa dibenarkan jika resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh secara signifikan atas nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lingkungan, sedangkan alternatif bagi penyediaan sumber energi lain masih terbuka yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. . Kata Kunci: energi nuklir, nilai etik kemanusiaan dan lingkungan,