Articles

Found 9 Documents
Search

PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA 6 KOTA SEMARANG

Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Korupsi di Indonesia bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada level pendidikan awal seperti SD, SMP dan SMA. Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang “bersih” dan “anti korupsi” sekaligus menjadi contoh bagi generasi sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mencanangkan ”Gerakan Anti Korupsi”, yang menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi. Kata kunci: korupsi, penanaman nilai, pendidikan anti korupsi

DAMPAK KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DI SMA SEMESTA KOTA SEMARANG

Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Belajar dari pengalaman negara lain yang relatif berhasil memberantas korupsi, selain aspek penegakan hukum (law enforcement) yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pencegahan dalam bentuk Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1) Penguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalammewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang, 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi padapenguatan kesadaran kolektif dampak korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas di SMA Semesta Kota Semarang. Guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam kegiatan ini dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu: pertama, presentasi arti korupsi, ciriciri korupsi, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi dan dampak korupsi. Kedua, penayangan film tentang korupsi. Ketiga, dialog tentang pendidikan anti korupsi dan lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia.

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENUMBUHKAN ENTREPRENEUR MUDA KREATIF DAN INOVATIF DI KOTA SEMARANG

Forum Ilmu Sosial Vol 39, No 1 (2012): June 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Thought to bring entrepreneurial education, both integrated in the curriculum and through student activities, was developed by several universities. It is targeted in 2014 that as many as 20 percent of college graduates managed to become a businessman. Creation of entrepreneurs community among lecturers and college graduates is intended to accelerate the addition of the number of entrepreneurs in Indonesia needed to drive economic growth in the nation. Associated with improving the quality and relevance of education, which basically includes the development of the moral aspects, morals, mind, character, knowledge, skills, health, art and culture, the development of these aspects, leads to the improvement and development of life skills, which is realized through the achievement of basic competencies to survive, and able to adapt in order to succeed in life. But in reality the educational institutions have not been able to solve the problem of unemployment and bridging the education and business.

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENUMBUHKAN ENTREPRENEUR MUDA KREATIF DAN INOVATIF DI KOTA SEMARANG

Forum Ilmu Sosial Vol 41, No 1 (2014): June 2014
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Thought tobring entrepreneurship education in colleges, both of which are integrated in the curriculum and student activities were developed by several universities and is targeted by 2014as many as20 percent of college graduates managed to become a businessman (Institutions of Higher Education,December 22, 2009). The creation of community among faculty and entrepreneurs from college graduatesis intended to accelerate the addition of Indonesian business man who needed to drive economic growth in the nation. Associated with improving the quality and relevance of education which basically includes the development of the moral aspects, morals, mind, character, knowledge, skills, health, art and culture, the development of these aspects, leads to improvement and development of life skills, which is realized through the achievement of basic competencies to survive, and able to adapt them selves to succeed in life. But in fact the institution has not bee nable to resolve the problem of unemployment and bridging the world of education and business world.

Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia

Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.954 KB)

Abstract

The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.Keyword: Political Dynasties, Democracy, The Regional Head Elections

KAMPANYE KADER PEREMPUAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KUDUS

Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Jurnal PKn FIS Unnes

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilu 2009 Partai Golkar salah satu partai yang sukses, dengan terpilihnya 6 anggota DPRD di Kabupaten Kudus dengan komposisi 4 kursi kader laki-laki dan 2 kursi kader perempuan. Terpilihnya 2 kader perempuan Partai Golkar dalam pemilu legislatif tahun 2009 tidak terlepas dari adanya komunikasi pada saat kampanye. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana kampanye kader perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kudus?, (2) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kampanye kader perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kudus?. Hasil penelitian menunjukan kampanye yang dilakukan oleh kader perempuan Partai Golkar dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kudus sudah menggunakan kerangka konsep atau langkah-langkah dalam kampanye, dimulai dari merumuskan tema, proses perencanaan mengorganisasi kampanye,penganggaran kampanye, pelaksanaan kampanye dan evaluasi kampanye. Faktor yang mendukung dan menghambat kampanye kader perempuan Partai Golongan Karya terdiri dari faktor internal, dan eksternal. Faktor internal yang mendukung adalah Image Partai Golkar, keluarga, dan organisasi. Faktor internal yang menghambat adalah sumber dana. Faktor eksternal yang mendukung adalah media sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah waktu dan tempat, serta sikap pragmatisIn the 2009 election Golkar party a successful one , with the election of six members of parliament in the Holy District 4 seat cadre composition of men and 2 women cadres seat . 2 women elected Golkar Party cadres in the legislative elections of 2009 can not be separated from the lack of communication during the campaign . Problems in this study include : ( 1 ) How women cadres campaign Golkar Party in the legislative election of 2009 in Kudus Regency ? , ( 2 ) What are the factors that support and hinder women cadres campaign Golkar Party in the legislative election of 2009 in the District Holy ? . The results showed that the campaign conducted by the Golkar Party cadres women in the 2009 legislative elections in the Holy District already uses the conceptual framework or the steps in the campaign , starting from formulating themes , organized campaign planning process , budgeting, campaign , campaign execution and campaign evaluation . Factors that support and hinder womens campaign Golkar Party cadres composed of internal factors and external . Internal factors that support is Golkar Party Image , families , and organizations . Internal factors that inhibit the source of funds . External factors that support is medium while the external factors that hamper is a time and place , as well as a pragmatic attitude

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PANJANG BARU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Jurnal PKn FIS Unnes

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan membuat seluruh anggota keluarga pada masyarakat nelayan ikut ambil andil dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama perempuan nelayan. Keterlibatan perempuan nelayan dalam mencari nafkah, tidak diimbangi dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga perlu adanya pemberdayaan untuk masyarakat nelayan, teritama untuk perempuan nelayan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi perempuan dalam masyarakat nelayan di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara dan untuk mengetahui kualitas hidup perempuan dalam masyarakat nelayan di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah kehidupan sosial ekonomi perempuan nelayan sebagai ibu rumah tangga, akan menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik karena mereka dapat mengurus pekerjaan rumah dengan baik. Sedangkan kehidupan sosial ekonomi perempuan nelayan yang bekerja, mereka harus bisa membagi waktu antara mengurus pekerjaan rumah dengan bekerja sehingga mereka memiliki beban ganda dalam kehidupannya. Kualitas hidup perempuan dalam masyarakat nelayan di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara dikatakan kurang baik karena rendanya kualitas sumber daya manusia sebagai akibat keterbatasan akses sekolah dan kesehatan, pemukiman yang kurang layak, dan kurangnya sarana dan prasana seperti sekolah, pasar dan kamar mandi umum.Poverty occurs in fishing communities makes the whole family on fishing communities took part in making a living to meet daily needs, especially women fishers. The involvement of women in fishing for a living, is not matched by the ability and the skills so necessary for the empowerment of fishing communities, women teritama for fishermen so they can improve their quality of life. This study aimed to determine the social-economic life of women in fishing communities in Panjang Baru village of Northern District of Pekalongan and to determine the quality of life of women in fishing communities in Panjang Baru village of Northern District of Pekalongan. This study uses qualitative research methods with a triangulation technique. The results of this research are social and economic life as a fishing woman housewife, will perform its role as a housewife with either because they can take care of the house work well. While the womens social and economic life of fishermen who work, they should be able to divide their time between taking care of homework to work so that they have a double burden in life. Quality of life of women in fishing communities in the village of North Pekalongan District of New Long dikatan unfavorable because the lace quality of human resources as a result of limited access to schools and health care, housing less viable, and the lack of facilities and infrastructures such as schools, markets and public bathrooms.

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DENGAN MASYARAKAT BERBASIS NU DI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Jurnal PKn FIS Unnes

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENDUKUNG SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018

Integralistik Vol 29, No 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat perubahankedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:1) memberikan pemahaman pergeserankedudukan BPD pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, 2) meningkatkan pemahaman anggota BPD se-Kabupaten Semarang agarmemahami dan menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya, dan 3)model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraanpemerintahan desa di Kabupaten Semarang tahun 2018. Metode pelaksanaanpengabdian kepada masyarakat meliputi 3 (tiga) tahap: 1) persiapan, 2)pelaksanaan, dan, 3) evaluasi program atau refleksi kegiatan. Upaya peningkatanpemahaman kedudukan BPD pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 dilaksanakan melalui sosialisasi UU Desa, Peraturan menteri Dalam NegeriNomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan DaerahKabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desadan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang BadanPermusyawaratan Desa. Melalui pemahaman yuridis tentang fungsi, tugas, danwewenang BPD ini, diharapkan akan tercipta sinergitas hubungan BPD dengankepala desa serta BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Modelpenguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahandesa di Kabupaten Semarang yaitu: 1) peningkatan kompetensi anggota BPDdalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber DayaManusia (SDM) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbinganteknis, studi banding, dan pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepadapimpinan dan anggota BPD yang berprestasi, 2) perbaikan metode perekrutananggota BPD, dan 3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggotaBPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.