Articles

Found 17 Documents
Search

Improving Service Quality of Rusunawa Implementation Program in Kudus

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 16, No 3 (2013)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development of housing and settlements are still faced the main problems as follows: the limited supply of homes, inadequate housing that is not supported by infrastructure, environmental facilities and public utilities, as well as the growing slums widespread. Government issues Rusunawa Implementation Program to overcome those problems. However some problems arose in its implementation, such as poor environmental condition, poor building quality, inadequate infrastructure and public services. The objectives of the research are to describe, to analyze, and to interpret things as follows: (1) The management of Rusunawa implementation program in order to improve service quality, (2) Improving service quality of Rusunawa program by the authorities. This research used qualitative method with descriptive approach. Information can be obtained byinterview stakeholders, field observations and documentation. From research findings, there are some records that should be highlighted as follows: (1) Rusunawa construction and its supervision influence the building quality. Low performance of those service providers will result in low building quality and vice versa. (2) Rent arrears are higher, an indication of dissatisfaction Rusunawa residents during they stay there. Keywords: Rusunawa, building condition, service quality

Implementasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 16, No 3 (2013)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berbagai upaya yang diarahkan pada peningkatan indikator kualitas sumber daya manusia telah ditetapkan, namun kualitas sumber daya manusia yang rendah masih menjadi persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Terkait hal itu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kualitas sumber daya manusia yang meliputi penuntasan buta aksara, peningkatan partisipasi sekolah, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta peningkatan kesempatan kerja dalam mekanisme pelaksanaannya selain dengan peningkatan kapasitas tenaga aparatur juga diarahkan pada upaya preventif dengan memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam program/kegiatan yang dilaksanakan. Namun dalam implementasinya, beberapa indikator menunjukkan hasil yang masih kurang memuaskan. Beberapa kendala dalam elemen seperti anggaran, waktu maupun respon masyarakat untuk berpartisipasi masih menjadi persoalan dalam implementasi program/kegiatan. Kata kunci: implementasi, perencanaan pembangunan, pembangunan sumber daya manusia, kabupaten pasuruan

The Implementation of Industrial Cluster Development Program in Padurenan Village, Kudus

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 4 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Small medium enterprise (SME) has a significant contribution to the national economic growth, and the Government has been trying to enhance the competitiveness of SME by using industrial cluster approach.This research tries to discuss the implementation of embroidery and apparel industrial cluster development program in Padurenan Village, Kudus Regency, also to analyze supporting and constraining factors that influence the implementation. The descriptive research method with qualitative approach is used in this research.The result shows that many activities conducted through a synergy among stakeholders have been implemented succesfully and proven to provide a positive impact for the developmet of embroidery and apparel SME in Padurenan. Enhancing the commitment and communication among actors involved in the program are needed for further development.Keywords:  Embroidery and apparel industry, industrial cluster, policy implementation

EVALUASI KEBIJAKAN NASIONALISASI PERTANAHAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi terhadap implementasi UU No.1/2003 di Timor Leste. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis proses nasionalisasi eks-tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemerintahan Indonesia dan Portugis yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Sebagai akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh dua pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat setelah kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste segera merumuskan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yang selanjutnya dikenal dengan UU No.1/2003. Pemberlakuan UU No.1/2003 ini pada dasarnya mengatur 3 ketentuan hukum prioritas: pertama, kepentingan umum (negara); kedua, kepentingan bekas pemegang hak, dan; ketiga pemanfaatkan tanah atau bangunan oleh masyarakat. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. DNTPSC sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Implementasi kebijakan pemerintah ini dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan telah terdaftarnya 12943 pengaduan atau klaim dengan pemanfaatannya sebesar 11343 sedangkan 1927 sebagai Asset Milik Negara (AMN) telah dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi kebijakan nasionalisasi telah mencapai target, hal ini tidak terlepas dari koordinasi antar institusi pemerintah yang baik, adanya aturan hukum yang jelas, dukungan donator Internasional, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Nasionalisasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peraturan Pemerintah No.10/2007, yang mengesahkan kebijakan tentang perumahan dan permukiman Nasional merupakan sebuah dokumen yang merangkup secara rinci aspek-aspek yang sangat penting untuk perumahan dan permukiman di Timor-Leste. Studi ini menemukan bahwa Penanganan masalah permukiman di Desa Comoro merupakan tugas dari pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Instansi yang terkait Untuk menunjang pembangunan permukiman. Maka ditetapkan beberapa program kegiatan pembangunan permukiman di setiap desa salah satunya di Desa Comoro. yaitu: Perencanaan teknis; pembangunan perumahan penduduk; Pemeliharaan rutin jaringan jalan; Pemeliharaan sanitasi dan drainase serta jaringan listrik. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses perencanaan pembangunan permukiman dan mendiskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro, Municipio Dili Timor – Leste. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan di lingkungan permukiman terdapat kondisi-kondisi fisik yang menjadi penyebab langsung terjadinya kekumuhan, antara lain: aspek perumahan; aspek sanitasi dan lingkungan; jaringan jalan dan sistem transportasi. maka diperlukan beberapa langkah untuk merencanakan pembangunan permukiman yang layak. Kata kunci: Perencanan, Pembangunan, Permukiman, Peningkatan Kelayakan hidup masyarakat

PENGEMBANGAN PROGRAM COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MASYARAKAT DAERAH PENYANGGA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL (PTN) CIANJUR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Proceeding Seminar LPPM UMP 2015: Buku II Bidang Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, Proceeding Seminar Nasional LPPM 2015, 2
Publisher : Proceeding Seminar LPPM UMP

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan implementasi  program CSR, persepsi dan kepuasan masyarakat di daerah penyangga Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Data dianalisis menggunakan metode Model Sikap Fishbein dan Customer Satisfaction Indeks (CSI). Sampel penelitian adalah masyarakat daerah penyangga PTN Cianjur. Program CSR dianalisis dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Variabel ekonomi adalah variabel yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai hasil dari program CSR. Variabel sosial lebih menekankan pada tersedianya fasilitas umum dan berkurangnya pengangguran serta banyaknya kelompok masyarakat yang terlibat dalam program CSR. Variabel lingkungan berkaitan dengan lingkungan hidup adanya upaya pelestarian lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan bermitra dengan operator untuk menyalurkan dana CSRnya melalui program adopsi pohon yaitu  penanaman pohon sebagai upaya penanaman kembali daerah yang rusak akibat kegiatan PHBM pada waktu status hutan masih hutan produksi, sedangkan program CSR pemberdayaan masyarakat berupa ternak kambing dan kelinci. Persepsi dan kepuasan program CSR dari 3 aspek dinilai masyarakat  rendah.Kata Kunci: CSR,  Daerah penyangga, Persepsi dan  kepuasan, PTN Cianjur, TNGGP

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya. Refleksi perubahan keleluasaan kewenangan menuntut adanya penataan kembali kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan Kecamatan yang berubah status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Tujuan penelitian adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelimpahan urusan pemerintahan; 2) mengetahui koordinasi yang dilakukan Camat; 3) mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelimpahan urusan pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena metode inilah yang tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan lebih mendalam, serta sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Pasuruan kepada Camat Purwosari sesuai berdasarkan Perbup 27 Tahun 2006 masih belum efektif dilaksanakan. Pada 4 urusan yang dilimpahkan, tugas pemerintahan umum, pemerintahan desa dan urusan pertanahan merupakan urusan yang telah dilaksanakan Kecamatan sebelum adanya Peraturan pelimpahan wewenang. Sedangkan urusan perijinan merupakan wewenang baru, tetapi dibatasi pada ijin yang kurang strategis. Koordinasi vertikal Camat belum maksimal karena terhambat hirarki jabatan, tetapi koordinasi horisontal sudah efektif dilaksanakan karena Camat mampu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak terkait di lingkungan Kecamatan. Kata Kunci : Otonomi, Keleluasaan, Pemerintah Daerah

Penelitian pengaruh pelarut metil etil keton terhadap daya rekat bahan perekat dari karet nitril

Majalah Kulit, Karet, dan Plastik Vol 9, No 16 (1994): Majalah Barang Kulit, Karet, dan Plastik
Publisher : Center for Leather, Rubber, and Plastic Ministry of Industry, Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1179.056 KB)

Abstract

The objective of this research was to identify and obtain a right formula of adhesive made from nitril rubber as raw material and metil etil keton as the solvent, while the concentration and temperature employed were varied. The reason of using metil etil keton as the solvent was among others it was able to dissolve nitril rubber as the raw material of adhesive compound, non toxic.material. Easy to be available and volatile. Nitril, rubber was used as raw material because of its high resistance to oil, water, certain organic solvents and high temperature. 

Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada Provinsi Bengkulu)

WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daya saing menjadi salah satu tujuan pembangunan yang krusial karena berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menarik tenaga kerja yang terampil dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan tingkat daya saing yang rendah bila dibandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia. Rendahnya daya saing ini juga ditunjukkan oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi Bengkulu. Tulisan ini bertujuan untuk membahas daya saing daerah dengan menganalisis perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di provinsi Bengkulu terkait dengan usaha peningkatan daya saing dan penentuan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing tersebut. Data dan informasi diperoleh melalui survei, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan triangulasi data, metode Analytic Network Process (ANP) dan Kendall’s Coefficient of Concordance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan aspek kelembagaan pemerintah daerah menjadi prioritas dalam meningkatkan daya saing di provinsi Bengkulu disusul dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Masalah yang dihadapi dalam perencanaan khususnya untuk meningkatkan daya saing adalah kualitas perencana, koordinasi antar instansi dan proses evaluasi dan monitoring. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing, kebijakan pemerintah dapat diarahkan pada perbaikan kelembagaan yang salah satunya dengan membangun kapasitas dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan tersebut.

Penelitian konversi hubungan timbal balik antara kulit domba segar menjadi kulit domba awetan dan kulit domba pikel

Majalah Kulit, Karet, dan Plastik Vol 9, No 17 (1994): Majalah Barang Kulit, Karet, dan Plastik
Publisher : Center for Leather, Rubber, and Plastic Ministry of Industry, Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1191.304 KB)

Abstract

The aim of this research is to determine the conversion of value of sheep skin to know the mutual relationship initiating between fresh leather, preservation leather and pickle leather. The raw material used in this research in the form of primary data of fresh sheep skin, dried sheep skin and salted sheep skin came from house of butchering animal and leather collector / preservators in Yogyakarta special region (DIY) and secondary data from IRDLAI Tanning Process Laboratory in the form of square data of pickle sheep skin came from salted leather. Data analysed using statistic method with  mean calculation and deviation standard. The results of the study could to know several conversion of sheep skin may be used in the Indonesian Leather Industry.   INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga konversi kulit domba sebagai alat untuk mengetahui hubungan timbal balik antara kulit domba segar menjadi kulit domba awetan dan kulit domba pikel. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer kulit domba segar, kulit awet kering dan kulit awet garam yang berasal dari Rumah Pemotongan Hewan dan pengumpulan/ pengawet kulit di DIY dan data sekunder dari laboratorium proses penyamakan Kulit BBKKP berupa data luas kulit domba pikel yang berasal dari kulit garaman. Analisa data menggunakan metoda statistik dengan menghitung mean (rata-rata) dan standar deviasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui berapa konversi kulit domba yang mungkin dapat digunakan di Industri Kulit Indonesia.